Demokrasi dan Isu Lingkungan Hidup

Bagi banyak orang, demokrasi seolah tidak ada hubungannya dengan lingkungan hidup. Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang didasarkan atas kebebasan dan kemerdekaan seorang individu.

Banyak negara yang mengaku demokratik namun lingkungan hidupnya rusak parah. Tapi di negara-negara maju isu lingkungan menjadi isu politik yang sering meenyedot perhatian publik.  Isu lingkungan menjadi komoditas politik yang menjadi perhatian publik. Publik ingin mengetahui visi dan misi seorang kandidat dan calon legislatif mengenai lingkungan hidup.

Namun di Indonesia, isu lingkungan hidup tidak bergema sama sekali. Isu ini nyaris tidak mendapat perhatian publik. Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan ekonomi daripada memperbaiki lingkungan hidup. Isu ini nyaris terpinggirkan dari perbincangan politik terhadap di televisi.

Hampir tidak ada calon legislatif yang berani menjual isu lingkungan hidup kepada konstituennnya. Isu ini dianggap ekslusif dan kurang dipahamai oleh masyarakat luas. Isu-isu yang sering dipermasalahkan adalah politik dagang sapi, korupsi, masalah moral calon legislatif dan lain sebagainya.

Padahal isu lingkungan hidup tidak kalah pentingnya dengan masalah ekonomi, bahkan lebih penting. Hal ini disebabkan isu lingkungan hidup meliputi banyak aspek seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya. Isu ini berkaitan biosfer tempat kita hidup dan berkembang. Kondisi lingkungan hidup yang sehat  akan menyehatkan pula rakyat yang hidup di sekitarnya.

Isu ini tidak pernah menjadi bola liar dalam perpolitikan di Indonesia. Politik Indonesia diwarnai dengan politik identitas yang menjemukan. Masalah SARA masih menghantui politik Indonesia. Demokrasi Indonesia sesungguhnya belum matang. Demokrasi Indonesia belum memasuki fase kedewasaan dalam politik. Sudah semestinya isu lingkungan hidup menjadi agenda penting politik bangsa.

Kondisi lingkungan hidup di Indonesia semakin lama semakin parah. Terlalu sering kita mendengar isu pemanasan global, pencemaran lingkungan hidup, penebangan hutan liar, penipisan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, pembuangan limbah dan sebagainya. Namun sepertinya publik Indonesia tidak menyukai hal ini.  Media pun menganggapnya kurang seksi dibandingkan isu-isu politik yang lain.

Para aktivis dan wartawan yang sering meliput kondisi lingkungan hidup sering mendapat teror dari perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan karena dianggap mengganggu produksi mereka. Baru-baru ini kita mendengar pembantaian orangutan di Kalimantan secara massal  karena dianggap menghalangi pengembangkan hutan sawit.

Orangutan itu dibantai dengan keji, padahal mereka telah menghuni hutan tersebut sejak nenek moyang mereka. Namun pemerintah menanggapi masalah ini dengan santai dan nyaris tanpa reaksi apa pun dari masyarakat. Baru ketika media mengangkat masalah ini, masyarakat pun mulai ramai memperbincangkannya.

Kondisi lingkungan hidup di Indonesia sungguh diperhatikan. Alam dieksploitasinya seenaknya tanpa ada upaya rehabilitasi. Penebangan hutan menyisakan lahan rusak yang menyebabkan banjir bandang dan situasi makin panas.

Dapatkah demokrasi bisa memperbaiki hal ini? Sesungguhnya di era demokratisasi ini, masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan hidup. Menurut menteri kehutanan dan lingkungan hidup, isu lingkungan sejajar dengan isu HAM dan demokrasi. Hal ini disebabkan isu lingkungan hidup mencakup kehidupan manusia dan lingkungan di sekitarnya.