Anggota komisi III DPR RI dari fraksi partai Demokrat, Benny K. Harman dalam rapat Komisi III DPR dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting, meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberikan klarifikasi soal pertemuannya dengan adik Djoko Tjandra, yakni Sangkara Tjandra dalam acara jamuan makan malam di Port Moresby, Papua Nugini pada tahun 2015 lalu.
Politikus Demokrat itu mengungkit pertemuan Jokowi dengan adik Joko Tjandra itu setelah menyampaikan kecurigaannya pada proses kedatangan Joko Tjandra yang terkesan diberi jalan oleh pemerintah.Â
Menurutnya, pemerintah sebenarnya mengetahui sekaligus memuluskan proses kedatangan Joko ke Indonesia.
Bahkan Benny menuding pemerintah telah menggelar karpet merah untuk menyambut kedatangan buronan itu di Indonesia.
Selain mendesak Jokowi, Hinca Panjaitan, anggota komisi III yang juga dari fraksi partai Demokrat, mengusulkan dibentuknya panitia khusus (Pansus) terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra yang sampai saat ini masih buron, dan belum lama ini telah membuat geger lantaran kemunculannya di Indonesia tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum.
Ada Apa dengan Partai Demokrat?
Di satu sisi, kita memang setuju dengan pendapat politikus partai berlogo mercy itu, bahwa lolosnya buronan terpidana kasus cessie Bank Bali tersebut merupakan tamparan, dan sekaligus bukti kuat lemahnya aparat penegak hukum.
Akan tetapi di sisi lain, partai Demokrat pun tidak sadar. Sebelum dieksekusi, pada tahun 2009 lalu Djoko Tjandra melarikan diri ke luar negeri, yaitu ke Papua Nugini.Â
Pertanyaannya, saat Djoko Tjandra melarikan diri, siapa yang menjadi Presiden di Indonesia ini? Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Dewan Pembina DPP partai Demokrat bukan?
Lalu kemana saja SBY saat itu, dan mengapa Djoko Tjandra dibiarkan melarikan diri, juga kenapa selama berkuasa hingga 2014 tak terdengar ada upaya untuk menangkapnya?
Sementara ketika buronan itu  setelah 12 tahun lamanya dibiarkan bersembunyi,  dan sekarang ini muncul kembali tanpa terdeteksi, orang-orang dari partainya SBY begitu lantang berteriak penuh semangat mempermasalahkannya.Â
Bahkan telunjuk Benny Kabur Harman langsung menuding Presiden Jokowi memiliki peran dalam lolosnya buronan tersebut.
Padahal ketika dalam acara jamuan makan malam yang difasilitasi oleh pemerintah Papua Nugini tahun 2015 itu, Presiden Jokowi bertemu dengan Sangkara Tjandra, yang notabene adalah adiknya Djoko Tjandra, sebagaimana diklarifikasi Menko Polhukam saat itu, Tedjo Edhy Purdijatno, bahwa pertemuan Jokowi dengan Sangkara tak disengaja.
Menelaah sikap partai Demokrat yang begitu ngotot mengusulkan dibentuknya pansus Djoko Tjandra, dan sedemikian lugasnya menyerang pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, masyarakat pun semakin faham kemana arah tujuan Demokrat yang sesungguhnya.
Ketika isu reshuffle kembali mencuat, ada pihak yang menyebut nama Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umum partai Demokrat, yang layak menduduki jabatan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sementara di pihak lain, jelasnya para pendukung Presiden Jokowi, dengan tegas meminta Presiden Jokowi untuk tidak memberikan jabatan menteri kepada putra mahkota Cikeas itu.
Para pendukung Presiden Jokowi beralasan, sikap SBY dan partai Demokrat yang menunjukkan sikap berseberangan, bahkan seringkali terkesan menyerang Jokowi, membuat pintu masuknya pun jadi semakin tertutup rapat.
Oleh karena itulah, partai Demokrat yang sejak lama berhasrat ingin mendaulat AHY untuk ikut Pilpres 2024 mendatang, tak henti berupaya untuk meningkatkan elektabilitas putra mahkota Cikeas itu.
Salah satu caranya yang dianggap cukup efektif adalah dengan menempatkan dirinya sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi sekarang ini.
Tapi karena mungkin mereka pun, yaitu para tim suksesnya di internal partai Demokrat telah sadar diri, terlebih lagi dengan adanya penolakan dari para pendukung Presiden Jokowi, apa boleh buat, mereka pun mencari jalan tersendiri untuk meloloskan AHY masuk ke Kabinetnya Jokowi.
Tidak menutup kemungkinan memang, manuver partai Demokrat sekarang ini, dengan mengangkat wacana pansus Djoko Tjandra, paling tidak merupakan cara untuk meningkatkan posisi tawar seorang AHY agar lebih mendapatkan apresiasi dari Presiden Jokowi.
Tapi publik pun meragukan manuver partai berlogo mercy itu akan menggoyahkan Presiden Jokowi. Sebaliknya dengan demikian akan semakin mempertegas jika partainya SBY ini sedang menepuk air di dulang, dan semakin menjauhkan diri dari hiruk-pikuk politik di negeri ini. ***
