Ini Penyebab Elektabilitas Anies Baswedan Menurun Tajam

Sedangkan di sisi lain, masyarakat Jakarta yang sedang prihatin akibat musibah banjir, menganggap Anies Baswedan lebih berpihak kepada segelintir orang berduit daripada kepada rakyat banyak yang sedang menderita. 

Bahkan ketika itu, Anies pun diduga telah memanipulasi perizinan penyelenggaraan balapan Formula E di kawasan Monas tersebut. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menduga Anies telah membohongi publik dengan menyebut  Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) telah menyetujui kawasan Monas digunakan sebagai sirkuit Formula E, padahal kenyataannya ketua TACB, Marjito sendiri mengakui tidak mendapat pemberitahuan ihwal permintaan izin tersebut.

Kontroversi sikap Anies pun ketika itu semakin membuat geram warganya. Betapa tidak,  saat menyatakan banjir yang melanda wilayah Jakarta justru membuat bocah-bocah menjadi terhibur, lantaran bisa bermain air sesukanya, dianggap sebagai suatu hal yang menyepelekan permasalahan banjir yang selama ini menjadi problema.

Demikian juga ketika pandemi Covid-19 melanda,  Anies Baswedan menagih dana bagi hasil yang belum dicairkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat rapat dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin melalui video conference, Kamis (2/4/2020). 

Anies berujar, dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani kasus Covid-19 di Jakarta.

Pemerintah pusat, melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, langsung menjelaskannya, bahwa masalah dana bag hasil (DBH) pemerintah pusat untuk setiap daerah masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di samping itu sembari pemerintah mempercepat pencairan DBH, pemerintah daerah juga harusnya kooperatif dengan melakukan pemanfaatan anggaran belanja daerah dengan nominal tinggi, seperti halnya anggaran belanja pegawai dan belanja.

Lebih lanjut Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa di DKI yang belanja pegawainya tinggi hampir Rp 25 trilliun, belanja barang Rp 24 triliun.

Atas sikap Anies yang dianggap sangat reaktif terhadap DBH itupun dianggap masyarakat selain sebagai sikap yang lancang, juga dianggap sebagai seorang yang tidak pernah mempelajari aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga masyarakat pun akhirnya tidak heran apabila elektabilitas Anies Baswedan yang selama ini berada di posisi kedua setelah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, melorot turun disalip Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. 

Namun perhelatan Pilpres 2024 masih cukup lama. Sehingga masih ada waktu bagi Anies untuk mengembalikan elektabilitasnya ke posisi sebelumnya, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat melebihi elektabilitas Prabowo Subianto, apabila Anies mampu meraih simpati para pendukung Jokowi yang selama ini selalu berseberangan, dan getol mengkritisinya. ***