Ahok, dan sekarang yang bersangkutan lebih suka dipanggil BTP, atawa Basuki Tjahaja Purnama, merupakan sosok fenomenal sekarang ini memang. Setiap kali pemerintah mendaulat BTP untuk menduduki suatu jabatan, seperti misalnya ketika muncul rumor Menteri BUMN, Erick Thohir akan mengangkatnya menjadi petinggi di salah satu perusahaan pelat merah, di samping banyak masyarakat yang memberikan support, ada pula yang menentangnya.
Padahal ketika itu rumor  yang beredar belum ada kepastian di BUMN yang mana  mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan ditempatkan. Entah akan menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang  sedang terbelit dengan kasus Arie Ashkara  dalam penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton yang  menghebohkan kala itu, atawa entah akan ditempatkan sebagai petinggi PT Freport. Sama sekali belum jelas. Karena Erick Thohir sendiri yang memiliki kewenangan, masih irit bicara.
Akan tetapi meskipun baru sebatas rumor pun, dukungan kepada mantan Bupati Belitung Timur itu membahana di setiap ruang publik. Baik di sosial media, maupun di media kolom komentar media arusutama yang memberitakan hal tersebut. Seiring dengan support positif, ternyata ada juga suara yang lantang menentang. Menolak mentah-mentah agar Ahok jangan lagi berkiprah di dalam setiap lembaga pemerintah, karena dianggapnya memiliki banyak masalah. Terutama, katanya, yang berkaitan dengan korupsi selama Ahok jadi orang  nomor satu di DKI Jakarta.
Kelompok mana lagi kalau bukan yang menamakan kelompoknya tersebut bernama  Presidium Alumni 212, atawa lebih sering disebut PA 212. Sebagaimana diketahui, kelompok itu muncul berawal ketika Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta ketika itu mengadakan kunjungan kerja ke pulau Pramuka, yang terletak di kawasan kepulauan Seribu  pada 27 September 2016.Â
Kunjungan itu dalam rangka melakukan peninjauan, dan pengarahan terkait program pemberdayaan budi daya ikan kerapu. Di dalam sambutannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok memberikan keyakinan kepada warga bahwa programnya itu akan terus berjalan meski dirinya tidak terpilih dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta yan berlangsung pada Februari 2017. Seluruh aktivitas Ahok saat itu direkam, danvideonya diunggah ke kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta.
![Unjuk rasa menentang Ahok (Tribunnews.com)](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/03/09/aksi-massa-menentang-ahok-5e662a4a097f36156f269872.jpg?t=o&v=770)
Video unggahan Buni Yani pun kemudian menjadi viral, dan banyak ditonton banyak orang. Sehingga kemudian menganggap Ahok telah menghina kitab suci umat Islam. Respon dari video itupun langsung mengusik berbagai ormas Islam dari berbagai daerah, dengan cara mengadukannya kepada pihak kepolisian agar segera menindaklanjuti pernyataan Ahok tersebut.
Kegaduhan itu pun kemudian membuat BTP meminta maaf kepada khalayak. Meskipun beberapa tokoh umat Islam menerima permintaan Ahok, namun mereka tetap meminta proses hukum harus tetap dilaksanakan.Â
Karena munculnya anggapan pihak kepolisian RI dianggap lamban merespon tuntutan tersebut, Â maka pada tanggal 14 Oktober 2016, usai menunaikan shalat Jumat, ribuan umat Islam di bawah komando ormas Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai kota DKI Jakarta, dengan tuntutan agar penyelidikan terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama segera dilakukan pihak Kepolisian. Rizieq Shihab mengancam pihak kepolisian, akan melakukan lagi unjuk rasa yang lebih besar jika dalam tempo tiga minggu belum juga ada jawaban positif dari aparat penegak hukum itu.
Dengan menyebut Aksi Bela Islam, aksi unjuk rasa itu kembali dilakukan pada 4 November 2016 dengan tuntutan yang sama, karena sampai waktu yang mereka tentukan pihaknya tidak melihat upaya yang signifikan dari pihak kepolisian dalam menangani kasus yang menjerat Akok tersebut.Sejak itulah aksi unjuk rasa menentang Ahok terus berlanjut, hingga berjilid-jilid, dan walaupun pada ahirnya BTP yang berpasangan dengan Djarot tersingkir dari pilkada DKI Jakarta, dan dipecundangi pasangan rivalnya, Anies-Sandiaga. Pun walau Ahok telah divonis bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan harus mendekap dalam sel tahanan di Markas komando Brigade Mobil, Kelapa dua, Depok ternyata kebencian kelompok itu tak pernah juga sirna.
Buktinya ketika Menteri BUMN, Erick Thohir menabalkan Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), kelompok PA 212 kembali angkat suara. Dengan tegas menolaknya - tentu saja. Lalu baru saja dua bulan Ahok menduduki jabatan itu, kelompok itu mengadakan aksi unjuk rasa yang berlabel menuntut pemberantasan korupsi. Di tengah aksi tersebut, seorang orator bernama Marwan Batubara pun menuntut  Ahok agar segera mundur dari jabatan yang diembannya. Alasannya karena BTP dianggap terlibat berbagai kasus korupsi selama yang bersangkutan menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Tak lama kemudian, ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan kandidat Kepala Otoritas Ibu kota Baru, dan nama ahok ada di dalamnya, kelompok itu pun lagi-lagi angkat bicara serupa. Mereka dengan lantang tetap menolak Ahok diangkat menjadi pemimpin otoritas Ibu Kota Baru itu.
Menyoal masalah penolakan, dan tudingan terlibat berbagai kasus korupsi terhadap Ahok, sepertinya hal itu semata-mata hanyalah sesuatu yang berangkat dari bentuk phobia kelompok itu yang didasari dari isu SARA belaka. Sementara nama Ahok sungguh-sungguh sebagai sosok fenomenal yang dianggap banyak pihak mampu memberi warna lain di tengah kehidupan politik negeri ini yang semakin amburadul saja selama ini.Â
Namun karena negara ini yang sejak semula berpegang terhadap kesamaan hak bagi warganya yang berdasarkan Bhineka tunggal ika, serta hukum yang menjadi panglimanya, Ahok pun tetap saja tak bergeming. Terlebih lagi masyarakat yang mendukungnya sepertinya akan lebih banyak bila dibanding dengan kekuatan para penentangnya.
Demikian juga halnya dengan tudingan kalau Ahok terlibat korupsi, maka kelompok itu jika memang punya bukti, Â kenapa tidak dilaporkan saja. Bukankah di mata hukum semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sebaliknya kalau bisanya hanya berkoar-koar saja, bisa jadi hal itu malah akan menjadi bumerang saja. Bagaimana kalau Ahok balik menuntut sebagai pencemaran nama baik, dan fitnah belaka?
Itulah masalahnya.Â
Oleh karena itu, selama Ahok tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebaiknya BTP konsentrasi saja dalam menunaikan tugasnya. Anggap saja mereka yang menentangnya sebagai angin lalu. Paling tidak boleh juga dianggap sebagai suatu warning agar Ahok tetap berjalan di rel yang lurus dan benar.
Take it easy, Mr Ahok. eh, BTP. Tetaplah bekerja, dan basmilah tikus-tikus yang selama ini berkeliaran di PT Pertamina (Persero) hingga tak bersisa.***