Jokowi, Prabowo, Ganjar, Erick Thohir dan Keranda Demokrasi

"Beberapa orang mengubah partai mereka demi prinsip mereka; yang lain, mengubah prinsip mereka demi partai mereka." - Winston Churchill -

Mendekati gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024, suhu politik nasional semakin hangat. Pun demikian, lembaga survei terus berproses mewartakan perkembangan dinamis elektabilitas Calon Presiden (Capres) yang mulai dimunculkan berbagai media.

Hasil survei di linimasa berbagai media bergerak fluktuatif. Saling susul dan sikut antar kandidat Capres maupun Cawapres terasa kental. Riuh mewarnai dinamika politik nasional untuk nantinya berebut menduduki "Kursi Istana Negara".

Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sementara terlihat saling sikut di hasil survei. Bahkan di kanal Indikator Politik Indonesia yang digawangi Burhanuddin Muhtadi, Ketua Umum Partai Gerindra di tikungan bulan Mei 2023 mampu menyodok duduk nyaman di tangga teratas. (Lihat Sumber)

Baca juga: Butet dan Dua Penguasa

Patut dicermati elektabilitas Prabowo Subianto yang menanjak "dikaitkan dengan dukungan Jokowi" oleh beberapa kalangan. Pengamatan yang mungkin bisa "benar" adanya dan bisa juga "salah".

Lantas apa yang mampu dinilai dari peningkatan elektabilitas Prabowo Subianto? Kiranya kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan dan pribadi yang perlu di kedepankan. Sikap elegan yang tidak semua orang akan mampu melakukannya sebagai keputusan yang dilematis.

Terbukti Prabowo Subianto bersedia untuk masuk "Kabinet Indonesia Maju". Meninggalkan ego kepentingan partai atau golongan dan pandangan sumir sebagian pendukungnya di Pilpres 2019.

Sikap Prabowo Subianto yang mengesampingkan egosentrisme jelas memberi pembelajaran politik, bagaimana menempatkan "Demokrasi yang Sesungguhnya" untuk kepentingan yang lebih besar.

Baca juga: Rumah Kopi Tengger, Tempat Ngopi Outdoor Nan Asyik!

Beda posisi politik Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Sebagai kandidat Capres 2024 yang diusung PDI-Perjuangan, Ganjar Pranowo jelas akan tersandera "Demokrasi ala PDI-Perjuangan". Menempatkan siapapun kader partai dari PDI-Perjuangan yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai "Petugas Partai".

Baca juga: Sekolah-Sekolah yang Menginspirasi: Berbasis Aset dan Peran Komunitas di IKM

Apakah garis komando "Petugas Partai" yang digaungkan PDI-P salah? Jelas tidak dan bergantung pada subyektifitas yang menilai. Bagi internal PDI-P, sebagai partai penyokong utama kandidat tentu sudah menggariskan kebijakan untuk tidak melupakan peran partai. Sejalan dan begitu kukuh sebagai garis komando secara vertikal.

Ganjar Pranowo paham betul dengan posisi politik setelah dicalonkan oleh PDI-P untuk duduk di Istana Negara melalui Pilpres 2024 nantinya. Posisi dan kedudukan politik yang pernah dan masih Presiden Joko Widodo rasakan sebagai "Dilema".

Hal ini juga berlaku bagi Erick Thohir. Sebagai sosok muda yang mampu tampil gemilang ke permukaan gelanggang politik tanah air, mulai dilirik anak bangsa dan beberapa partai politik untuk mendampingi Capres di Pilpres 2024.

Nama Erick Thohir santer diperbincangkan untuk mendampingi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Tetapi masih sebatas wacana sebab banyak pertimbangan politik yang harus diperjuangkan.

Agak susah memang menemukan kendaraan politik sebagai kandidat "Calon Wakil Presiden" bagi Erick Thohir. Hal ini disebabkan status partai politiknya masih berlabel "Independen". (Lihat Sumber)

Keteguhan prinsip "Petugas Partai" di internal PDI-P seakan berwujud "Keranda Demokrasi" bagi siapapun yang akan dan menaiki kapal besar "Moncong Putih" untuk berlayar di Pilpres 2024, baik sebagai Capres ataupun Cawapres . Hal yang "mungkin" dihindari Prabowo Subianto, diterima Ganjar Pranowo, dialami Joko Widodo, dan entah dengan Erick Thohir nantinya.

Masih ada waktu menentukan dan menempatkan posisi politik bagi para kandidat Capres dan Cawapres menuju Pilpres 2024. Perhitungan untung rugi bagi kemenangan kontestasi Pilpres 2024 jelas menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan yang tidak mudah dan tentunya akan terus dinamis ke depannya.   

Lantas, bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi? Jelas harus "Melek Politik". Dengan melek politik masyarakat akan lebih paham, kapan waktunya ke depan dan sampai kapan betah berdiam.

Referensi: 1, 2