Satuan pendidikan (sekolah) wajib menyediakan fasilitas protokol kesehatan. Mulai pintu masuk sekolah dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan alat Thermogun. Semua warga sekolah wajib memakai masker dan menjaga jarak.
Untuk menunjang penerapan protokol kesehatan menjaga jarak, kapasitas ruang kelas hanya boleh diisi 50% dari jumlah keseluruhan siswa dalam satu kelas. Jarak antar tempat duduk diatur sedemikian rupa untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan bersama.
Agar tidak menimbulkan kerumunan, maka fasilitas kantin sekolah ditutup. Siswa membawa bekal dari rumah dan diatur waktunya sedemikian rupa secara ketat. Jam pembelajaranpun dikurangi dan tanpa jeda waktu istirahat. Intinya, sangat berbeda dari keadaan normal seperti sebelum pandemi Covid-19.
Mungkinkah Pelaksanaan PTM Terbatas Dihentikan?
Sangat mungkin dan tergangtung dari peran serta pihak-pihak berkepentingan untuk menggugat dan menghentikan pelaksanaan PTM terbatas. Termasuk zona merah secara otomatis kegiatan PTM terbatas wajib dihentikan.
Berikut faktor-faktor yang dapat menghentikan pelaksanaan PTM terbatas:
Pertama, tidak Semua Guru dan Tenaga Kependidikan Melakukan Vaksinasi.
Guru dan tenaga kependidikan dengan kondisi tertentu memang dikecualikan untuk divaksin. Mereka yang memiliki riwayat penyakit diabetes, jantung, dan lainnya termasuk Ibu hamil harus mendapat ijin dari dokter ahli. Inilah kenapa saat akan divaksin kondisi fisik guru dan tenaga kependidikan diperiksa tensi darah dan ditanya riwayat penyakit yang pernah diderita.
Perlakuan ini untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat pemberian vaksin. Tentu semua melalui pertimbangan dan proses yang terukur.
Bagaimana dengan guru dan tenaga kependidikan yang tidak mau divaksin karena alasan pribadi seperti takut jarum suntik dan dampak negatif vaksin? Jelas menjadi permasalahan tersendiri kalau dibiarkan. Sebab tujuan herd immunity terhambat. Golongan ini rentan terpapar dan menularkan ke pihak lain terutama anak didik.
Dalam kondisi inilah orang tua berhak menggugat hingga dapat menghentikan pelaksanaan PTM terbatas. Selayaknya guru dan tenaga kependidikan kategori ini mendapat sanksi administratif agar tidak mengganggu pelaksanaan PTM terbatas. Guru yang belum divaksin tidak boleh mengajar dan atau melayani bidang pendidikan.
Aturan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan bersama wajib ditegakkan. Jikapun perlu dan mendesak, orang tua lewat Komite Sekolah, di samping meggugat juga berhak meminta penghentian PTM terbatas lewat dinas terkait. Â Â
