Menarik untuk ditelisik (mungkin banyak yang tidak membaca dan menganalisis lebih jauh), dalam SE Nomor 4 Tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020, Mas Nadiem sudah menegaskan bahwa Dana BOS boleh digunakan untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh. Selanjutnya SE Nomor 4 Tahun 2020 ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020. Dalam Permendikbud ini, kembali ditegaskan bahwa Dana BOS dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.
Merujuk pernyataan Presiden Joko Widodo (Senin, 2 Maret 2020) mengumumkan kasus pertama virus corona di Indonesia, Pemprov DKI Jakarta dan disusul Pemprov Jawa Barat meliburkan sekolah. Langkah strategis untuk melokalisir merebaknya penyebaran virus korona diikuti oleh pemerintah daerah secara simultan.
Jika ditarik dari awal mula pernyataan resmi pemerintah (2 Maret 2020) dan meliburkan sekolah (pertengahan bulan Maret 2020) dengan keluarnya SE Nomor 4 Tahun 2020 (24 Maret 2020), jelas ada gerak cepat dari Mas Nadiem dan jajarannya untuk mengkondisikan keadaan. Kebijakan yang cepat dan terarah inilah yang sebenarnya untuk pijakan bagaimana menjawab tantangan PJJ dan semakin ramai di berbagai media akhir-akhir ini.
Mengapa Mas Nadiem jadi sorotan berkaitan dengan lemahnya akses internet dan daya beli pulsa internet? Menarik untuk dikupas tuntas. Jaman sekarang beda dengan jaman dulu. Sejalan dengan idiom “cantik” dalam bahasa Jawa “Klemben-klemben, roti-roti. Mbiyen-mbiyen, saiki-saiki”.
Jaman dulu tidak banyak media menyoroti setiap kebijakan dan eksekusinya. Jika ada yang tidak setuju dengan kebijakan, tinggalkan saja. Jika ada siswa melawan, jewer saja. Masalah selesai. Lain halnya dengan jaman sekarang, hampir setiap kebijakan disorot tajam. Apalagi oleh media dan wartawan yang abal-abal. Sedikit salah “menurut mereka”, maka lubang semutpun mereka masuki.
Pengambil kebijakan dan eksekutor di tingkat bawah akan berpikir seribu kali untuk melangkah dan bergerak cepat. Sedikit saja mereka tergiring “opini sesat” maka nama baik, kedudukan, dan penjara taruhannya. Sedang kita sebagai penonton, santai-santai saja menikmati seibarat sinetron atau telenovela. Tidak ada usaha untuk melakukan pembelaan.
Mempertimbangkan berbagai resiko dan kemungkinan, program bantuan pulsa lewat Dana BOS oleh sekolah, ada yang baru dapat direalisasikan bulan Juli 2020. Program bantuan pulsa ini menyasar siswa, guru dan karyawan sekolah. Harapannya, memberi bantuan agar program PJJ, tidak lagi terkendala belanja pulsa untuk akses internet.
Program bantuan pulsa lewat Dana BOS perlu dievaluasi untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan sesuai perkembangan yang ada. Apakah sesuai dengan kebutuhan dan daya beli orang tua siswa? Mengingat kebutuhan internet masih bergantung pada bisnis telekomunikasi. Namanya bisnis, jelas mereka lebih mementingkan keuntungan walaupun dibungkus dengan bahasa iklan "Ikut Membantu Meringankan Bangsa dan Negara".
Bisa kita bayangkan, dari awal PJJ (pertengahan bulan Maret 2020) hingga Mas Nadiem membuka kotak pandora masalah utama PJJ di daya beli kuota internet (akhir bulan Juli 2020), sebetulnya Mas Nadiem (Kemendikbud) sudah bergerak cepat. Memberi pijakan Dana BOS dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.
Realisasi dan tindak lanjut di tingkat bawah dengan berbagai pertimbangan, menyebabkan seakan-akan jajaran Kemendikbud lambat menyikapi. Tetapi, Mas Nadiem tetap diam dan menata secara terstruktur dari dalam. Mas Nadiem tidak memberi umpan balik reaktif apalagi berlebihan menyikapi kritikan dan masukan. Sikap diam dan bekerja terstruktur inilah yang membuktikan kebesaran hati dari seorang Menteri yang masih muda ini. Menteri yang akan terus bergerak dengan program-program revolusioner untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan kita di berbagai lini. Semoga.
Bahan Rujukan: Wikipedia, Kemdikbud 1 2 3
