Tak ada gading yang tak retak. Pasti ada kekurangan dalam suatu acara. Apalagi pelaksanaan Pemilu yang berskala besar. Melibatkan hampir seluruh komponen bangsa. Dari Sabang sampai Merauke. Dari titik terdekat hingga jauh ke tapal batas negara. Terluar hingga terisolir. Memeras tenaga dan pikiran. Mengetuk empati dan simpati.
SolusiÂ
Kejadian nyata banyaknya jatuh korban jiwa di Pemilu 2019, harus menjadi cerminan. Menatap Pemilu ke depan lebih baik. Lebih proporsional. Lebih manusiawi. KPU, Bawaslu, Pemerintah, dan Lembaga Legislatif harus duduk satu meja. Untuk re-evaluasi dan re-formulasi Pemilu ke depan.
Pemilu serentak hendaknya tetap dipertahankan untuk efisiensi biaya yang sangat besar. Efisiensi waktu agar tidak tumpang tindih dengan PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional). Tidak berbenturan dengan agenda edukasi dan waktu kerja efektif secara nasional. Tetapi harus memperhitungkan beban kerja dan tanggung jawab para petugas di lapangan.
Pemilu serentak hendaknya dikemas dalam dua agenda besar. Pilpres satukan dengan Pileg DPR RI dan DPD RI. Sedangkan Pileg DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, satukan dengan Pilkada. Format ini cukup berimbang dalam beban dan tanggung jawab kerja petugas Pemilu di lapangan.
Tenggat waktu tahapan pemungutan, penghitungan, dan pelaporan Pemilu hendaknya lebih dinamis. Tidak kaku dalam arti "hari ini juga harus kelar". Mengakibatkan petugas di lapangan kelelahan dikejar target tanggung jawab "yang kaku".Â
Beri mereka waktu yang cukup "manusiawi", jika tidak selesai hingga pukul 21.00 waktu setempat, proses pelaporan dapat dilanjutkan esok pagi. Tentu dengan memperhatikan tingkat pengamanan di TPS, PPS, PPK, hingga KPU. Format ini memungkinkan petugas di lapangan untuk dapat cukup istirahat. Meminimalkan jumlah korban, baik yang sakit maupun meninggal dunia.
Petugas KPPS, Pengawas, Saksi, dan Pengamanan hendaknya dijaring secara selektif. Mereka harus sehat fisik dan mental. Mampu bekerja secara kolektif dan kolaboratif. Tidak hanya menggantungan pada personal tertentu untuk mensukseskan tahapan pemungutan, penghitungan, dan pelaporan Pemilu serentak.
Sosialisasi dan simulasi juga berpengaruh pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan pelaporan Pemilu serentak. Peran Ketua KPPS harus mampu menggerakkan Anggota KPPS menyelesaikan tahapan demi tahapan secara jelas dan terukur.Â
Petugas KPPS wajib melaksanakan gladi bersih untuk menentukan tugas masing-masing, baik secara personal, kolektif, dan kolaboratif. Sehingga pekerjaan dan tanggung jawab dapat diselesaikan dengan baik, efektif, dan efisien.
Dengan re-evaluasi dan re-formulasi yang lebih manusiawi dan logis, semoga tidak ada lagi istilah "Kapok" menjadi petugas KPPS dan yang lainnya. Demi tanggung jawab bersama. Menegakkan demokrasi. Mewujudkan pemerintahan yang amanah di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Probolinggo, 01.05.2019.
