Di tengah kecamuk soal kebijakan Tapera ini, sejumlah pimpinan buruh pun ikut bersuara. Mereka melakukan protes di Istana Negara menolak aturan ini. Presiden Partai Buruh Said Iqbal turut menjadi pihak yang menolak kebijakan tersebut. Kata Iqbal, pemotongan gaji pekerja ini hanya akan menambah beban kalangan buruh. Selama ini, buruh sudah banyak mendapat banyak pemotongan gaji.
"Buruh sudah dipotong jaminan pensiun 1 persen, jaminan kesehatan 1 persen, PPh 21 pajak, jaminan hari tua 2 persen, sekrang Tapera 2,5 persen, total mendekati hampir 12 persen," ucapnya pada wartawan di Jakarta. Karena alasan itu pula, lagi-lagi pembatalan ssoal Tapera mendengung. Namun begitu, jika nantinya para pimpinan buruh ini diundang ke Istana menemui Jokowi, ketegasan soal penolakan Tapera harus tetap disuarakan. Jangan lantas 'amem' dan 'melempem' ketika sudah diajak bertemu pemimpin negara.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H