Menumpang Kapal Karam

Boro-boro melakukan evaluasi kinerja, nyatanya  2 (dua) Menteri sudah tertangkap tangan. apa yang sudah dikerjakan selama hampir setahun di Kementrian tersebut? 

KPK tidak mungkin membuka status sangkaan mereka dihadapan publik , semua menyangkut kode etik dan azas praduga tak bersalah. masyarakat hanya bisa mencibir tanpa mengetahui apa sebenarnya yang sudah terjadi. para Penyidik tidaklah gegabah dalam melaksanakan tugasnya, ada banyak rentetan waktu yang sudah dilakukan terhadap tersangka. dari mulai pengintaian, pengutilan, penyelidikan dan melibatkan orang-orangnya yang ada  di Kementrian tersebut. 

Bisa saja karena kesibukan melaksanakan tugas di Kementrian dan mekarnya perpolitikan ,Sang Mentri tidak  menyadari bahwa oknum - oknum penyidik  sudah berbaur dikantor dengan berpakaian preman, atau mungkin juga berpenampilan sebagai ASN supaya upaya penyelidikan berjalan normal, hal itu dibenarkan dengan  Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di pasal 12B menyebutkan, sebelum melakukan penyadapan, pimpinan KPK harus meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK. yang limit waktunya diberi maksimal selama 3 bulan. jadi jelaslah...bahwa Operasi ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan, namun  sang Mentri tidak menyadarinya, masih saja dengan kemudi kapal mengarungi lautan lepas. 

Media sosial  turut berpartisipasi.

Jauh sebelum OTT terjadi. Kementrian Sosial telah  menjadi pusat perhatian.salah satu  sebabnya adalah   banyaknya  anggaran yang akan dibagi kepada yang berhak terutama  korban Pandemi Covid 19. karena begitu pentingnya Posisi  Kementerian Sosial ini  maka media sosial pun turut meramaikan dengan memposting berita - berita tentang berapa jumlah korban Covid dan apa yang sudah dilakukan Pemerintah terhadap puruknya perekonomian kita saat ini. 

Banyaknya masyarakat yang berdampak Covid 19 membuat Kementrian Sosial, Kementrian Kesehatan, Kementrian Koperasi &  UMKM menjadi manis ditengah kepahitan merosotnya  ekonomi. Presiden sangat memberikan perhatian serius terhadap  Kementrian tersebut  sampai-sampai beliau mengutarakan keinginan setiap oknum yang bermain-main dengan bantuan tersebut akan dihukum mati. 

Sejalan dengan hal itu maka proses hukum terhadap kedua Mentri akan dikawal oleh jutaan masyarakat Indonesia, spekulasi pun bermunculan, Karena Mentri Sosial berasal dari Partai PDIP maka akan banyak serangan mengarah ke Presiden dan partai Kepala Banteng tersebut.  sebaliknya Mentri KKP  dari Partai Gerindra maka cerita semakin seru dan akan mengarah ke Prabowo. 

Coba kita lihat Media sosial sangat lihai mengompori situasi   ini. para politisi pun berebut corong, untuk dapat memberikan analisa politiknya. ditambah lagi situasi yang semakin panas dengan keributan FPI/ MRS.Bila kita lihat di Youtube, satu berita bisa dibedah dan dicampur adukkan menjadi 5 sumber Berita,   Gosip ( Gosok makin sip ) karena situasi politik yang semakin memanas, kita masyarakatpun semakin bingung dan demam panggung. 

media sosial yang bermacam ragam pun bermunculan dengan visual yang itu-itu saja membuat para netizen memburu tontonan yang mengasyikkan, akan  memancing netizen beradu mulut di kolom komentar. Tapi ternyata  akhirnya para politikus telah menumpang kapal karam dengan menempatkan Mentrinya di kemudi yang tidak terkendali.Begitupun para  netizen yang kebablasan menilai dan mengutarakan pendapat tanpa filter,disebut juga penumpang kapal karam, yang tinggal menunggu tenggelam di hadang oleh hukum dan aturan - aturan yang berlaku. kata kuncinya  Karam di darat. " Celaka ditempat yang aman "  

Begitulah senandungnya...

ilustrasi kapal tenggelam (beritabeta.com)