Demokrat dianggap menimbulkan kegaduhan politik, setelah Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa ada upaya pengambilalihan kepemimpinan partai berlambang Mercy itu secara pakasa oleh pihak internal dan eksternal.
Karena inilah, Demokrat juga telah menuliskan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun Istana melalui Menskeneg, Pratikno mengatakan bahwa Istana tak perlu membalas surat itu, karena menganggap itu hanyalah persoalan internal partai.
Nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko juga terseret pusaran polemik ini, dan purnawirawan jenderal itu juga sudah mengaku adanya pertemuan dengan kader Demokrat, meski mengklaim bahwa itu hanya pertemuan biasa, tak ada upaya kudeta dan sebagainya.
Demokrat nampak tidak mendapat sesuatu yang diinginkan. Surat tak dibalas, lalu pihak yang dituding juga merasa tidak ada fatsun politik yang dilanggar.
Apakah dalam situasi ini, apakah dapat dikatakan bahwa Demokrat tidak berhasil menggapai tujuannya? Â Tentu saja tidak, lapisan politik untuk polemik ini cukup tebal dengan berbagai manuver, trik dan tujuan di dalamnya. Demokrat bahkan dikatakan cerdas untuk langkah ini.
Mengapa demikian? Tactical possession Demokrat untuk lingkungan politik saat ini membuat Demokrat nampak bebas untuk melakukan apa yang diinginkannya.
Saya tentu harus menyebut politik setengah hati ala SBY pada saat perhelatan Pilpres 2019 lalu.
Saat itu, SBY merancang Demokrat untuk  tidak mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tapi di sisi lain juga tidak mati-matian mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Salah satu alasannya, karena Demokrat tidak mendapat tempat yang diincar. Waktu itu, Demokrat sebenarnya ingin menduetkan Prabowo dengan AHY, tapi tidak kesampaian.
Perhatikan langkah sesudah itu, sikap Demokrat masih abu-abu. Meski di atas kertas terlihat  mengusung Prabowo-Sandiaga, namun realitanya tak masalah bagi Demokrat untuk membiarkan kadernya jika ada yang  mau mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Saat itu bahkan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menyebut politik setengah hati ini  adalah bagian dari upaya memenangi pilpres tanpa mengorbankan pileg.
