Jokowi "Menyenggol" Prabowo, Ada Hubungannya dengan Rapat Kertanegara?

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) terus bekerja keras untuk memastikan kinerja dari para menterinya dapat bekerja secara maksimal. Konteksnya sangat jelas, dalam kondisi pandemi Covid-19, roda perekonomian dan pemerintahan harus berjalan exstraordinary untuk kepentingan rakyat.

Sesudah sebelumnya meminta para menteri untuk memiliki sense of crisis dan bahkan "mengancam" untuk akan mengadakan reshuffle kabinet---yang akhirnya diredam istana, kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta seluruh kementerian dan lembaga agar menghentikan anggaran belanja untuk produk dari luar negeri.

Instruksi ini cukup spesifik, karena Jokowi juga menyebutkan kementrian mana yang meski mempercepat penggunaan anggaran demi kepentingan masyarakat, sepert Kemendikbud, Kemensos dan Kemenhan.

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Jokowi dilansir dari laman Presiden RI, Rabu (8/7/2020).

Saat memberikan contoh bagaimana teknis pembelanjaan yang lebih detail, Jokowi lantas menyinggung Kemenhan yang dikomandoi Prabowo Subianto. Jokowi hendak menjelaskan soal pentingnya pengutamaan pembelanjaan pemerintah pada produk-produk yang ada di dalam negeri.

"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang, cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," kata Jokowi.

"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," tambah Presiden.

Mengapa Jokowi menyinggung Prabowo dalam hal ini Kemenhan?

Jika dilihat dari konteks yang dimaksudkan, memang akhir-akhir ini Kemenhan memang disoroti karena gemar membeli produk dari luar negeri, di luar dibutuhkan atau tidak.

Paling anyar adalah soal pemberitaan  tentang pernyataan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS)  yang mengatakan ada konfirmasi penjualan pesawat MV-22 Block C Osprey beserta persenjataan lainnya kepada pemerintah Indonesia---yang akhirnya mesti dibantah oleh Kemenhan sendiri.

Pada Januari lalu juga, isu tentang pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari luar negeri sempat mengemuka, bahkan Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak harus menjelaskan alasan di balik kebijakan ini.

Salah satu yang diungkapkan Dahnil pada saat itu adalah karena kemampuan industri alutsista dalam negeri yang tidak mampu mengkover setiap bahan yang diperlukan untuk pembuatannya.

"Impor lebih besar, karena data masih terus berubah. Memang dalam negeri ada UU industri pertahanan mengatur ada offset, kandungan lokal. Tak semua tank Pindad itu memiliki kandungan lokal secara keseluruhan. Dia bisa juga assembly perakitan beberapa komponen dibeli dari luar negeri. UU pertahanan mengatur berapa kandungan lokal. Artinya belum seluruhnya alutsista bisa dikover dalam negeri," kata Dahnil di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Artinya, Dahnil hendak menjelaskan bahwa keputusan impor biasanya karena faktor pertimbangan spesifikasi, teknologi, kapasitas industri pertahanan dalam negeri.

Akan tetapi,  situasi sekarang berbeda. Jokowi tentu berharap Prabowo dan jajarannya berpikir dan melakukan sesuatu yang lebih keras untuk bisa me-refocussing anggaran pada pembelanjaan dalam negeri.

Jika tidak mampu ya,  dianggap sebagai menteri yang biasa-biasa saja, kehilangan sense of crisis atau mempunyai agenda yang lain.

***

Menarik melihat singgungan atau "senggolan" Jokowi pada Prabowo, berkaitan dengan kinerja ini.

Selama ini, Jokowi nampak tidak ingin ikut campur urusan Prabowo mengurus Kemenhan. Malahan, ketika Prabowo dikritik karena sering melakukan perjalanan ke luar negeri, Jokowi ikut membela.

Selain itu yang menarik adalah Prabowo bukanlah menteri yang dianggap sebagai menteri dengan kinerja  rendah, bahkan jauh dari isu reshuffle menteri.

Lalu ada apa? Patut diduga ini ada hubungannya dengan pertemuan di Kertanegara saat  Prabowo melakukan pertemuan politik dengan Airlangga Hartarto. Agendanya soal Pilkada dan katanya juga untuk menjaga stabilitas politik di pemerintahan.

Mungkin saja ketika mengetahui pertemuan itu dilakukan Jokowi berpikir, "Lha, ini kok ada pandemi,menteri-menteri harus berpikir keras untuk melakukan terobosan, malah keduanya  melakukan pertemuan politik".

Urusan pribadi jangan diurus dulu, urusan publik mesti diutamakan, apalagi masih banyak hal yang dapat dilakukan, begitu kira-kira.

Jika dugaan ini benar, Prabowo harus bersiap untuk disorot terus, apakah sebagai Menhan, Prabowo mampu melakukan banyak terobosan di saat pemerintah dituntut untuk melakukan banyak langkah strategis?

Ini jelas tidak mudah, karena tugas politik sebagai Ketua Umum Partai Gerindra juga memanggil Prabowo. Jokowi tentu tidak mau tahu urusan itu, apalagi sebagai menteri, Prabowo pasti sudah mengucapkan janji komitmen untuk melakukan tugasnya secara maksimal.

Jadi ingat peringatan Jokowi di awal Kabinet Indonesia Maju terbentuk, agar para menteri fokus pada Visi Presiden demi kepentingan rakyat,  bukan untuk hal yang lain.

Referensi : 1-2-3