Program Kartu Prakerja yang menjadi salah satu program andalan pemerintah di masa pandemi telah  dihentikan sementara dan dievaluasi karena berbagai kontroversi yang menyertainya.
Pemerintah telah meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut segera membantu mengkaji pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebelum rencananya  nanti akan diluncurkan kembali.
Evaluasi KPK tentang Program Kartu Prakerja sudah keluar hasilnya, dan menurut saya sudah cukup detil melihat permasalahan yang ada di tengah masyarakat selama ini. Â
Dari banyaknya aspek yang ditinjau dan rekomendasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama ini  dinilai "berantakan" atau amburadul karena banyak persoalan disana-sini.  Karena itu, KPK merasa perlu untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai penyelenggara untuk pelaksanaan yang lebih baik ke depannya.
Ada empat aspek yang dikaji dengan tujuh rekomendasi yang diberikan oleh KPK. Empat aspek yang dievaluasi semuanya memiliki pokok persoalan yang cukup pelik ;Â
Pertama, Â terkait dengan proses pendaftaran, KPK menemukan bahwa peserta dari Program Kartu Prakerja mayoritas bukanlah target yang disasar (whitelist), artinya sistim membuka ruang untuk peserta yang bukan sasaran seperti korban PHK digantikan oleh peserta yang bukan sebagai target.
Rekomendasi yang diberikan KPK adalah peserta yang disasar atau masuk dalam daftar  tidak perlu mendaftar secara online lagi untuk menjadi peserta program, tetapi akan dihubungi oleh manajemen pelaksana. Ini untuk memastikan ketepatan sasaran peserta.
Kedua, terkait kemitraan dengan platform digital dalam program tersebut. KPK menilai bahwa kerja sama dengan delapan platform digital itu tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ), Â dan 5 dari 8 platform digital diduga ada unsur konflik kepentingan.
Rekomendasi KPK tegas, bahkan untuk aspek ini ada dua rekomendasi yang diberikan. Pertama, mendorong pemerintah untuk melakukan legal opinion kepada kejaksaan untuk mengevaluasi proses PBJ di program ini. Kedua, menegaskan platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan.
Aspek ketiga, terkait dengan materi pelatihan. KPK menilai kurasi materi pelatihan online selama ini tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai.
Rekomendasinya pun ada dua. Pertama, kurasi materi pelatihan dan kelayakannya unutk dilakukan secara daring, agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis. Kedua, materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan.
Aspek keempat, terkait pelaksanaan program. KPK menyebut bahwa metode pelaksanaan program pelatihan secara daring selama ini berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara. Contohnya, ketika sejumlah lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat dan insentif, padahal pesertanya belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.
Rekomendasi KPK, pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif dengan cara harus ada interaktif di dalamnya.
***
Secara pribadi saya cukup puas dengan hasil kajian KPK, karena aspek yang dikaji dan rekomendasi yang diberikan cukup menjawab persoalan yang ada di tengah masyarakat selama ini. Meski untuk beberapa rekomendasi, saya pikir masuh bisa lebih tajam.
Persoalan tentang kemitraan dengan platform digital dalam program tersebut yang sarat dengan konflik kepentingan dibahas dengan lugas oleh KPK. Persoalan yang menjadi sebab akibat dari mundurnya salah seorang staf milenial Presiden sehingga sangat perlu segera dibenahi sebelum program ini kembali dilanjutkan.
Kita tinggal menunggu juga evaluasi soal pengadaan barang dan jasa yang disinggung oleh KPK. Artinya, jika hal ini dianggap keliru, akan ada perombakan cukup besar terhadap platform penyedia jasa digital, itupun jika program ini akan dilanjutkan.
Selain soal kemitraan, program pelatihan dan kurasi dan kualitas materi pelatihan juga disinggung KPK. KPK dengan tegas menyatakan bahwa program pelatihan yang ada secara gratis di internet, tidak boleh dilaksanakan dan perlu dievaluasi. Ini memang menjadi sorotan netizen, mengapa program pelatihan yang mudah dan tersedia secara gratis juga harus dibiayai pemerintah.
Apalagi jika bicara tentang kualitas pelatihan. Perkiraan waktu berlatih bagi peserta pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang dipelajari, tidak diperhitungkan selama ini.Â
Padahal jika tidak fokus untuk menyiapkan ini dengan baik, maka akan menjadi awal potensi dari pelatihan abal-abal atau fiktif, yang hanya mengejar sertifikat demi cairnya dana, bagi peserta dan penyedia jasa pelatihan.
Kata pelatihan fiktif dan lain sebagainya sudah disinggung oleh KPK, tentu ruh program ini tidak begini, dan memang harus segera dievaluasi dan diperbaiki. Kita tinggal menunggu, bagaimana perubahan dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hasil rekomendasi KPK ini. Semoga saja pelaksanaan Program Kartu Prakerja akan lebih baik.Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
