"Kami sendiri di DKI Jakarta kita sudah mengalokasikan Pak saat ini, yang sudah dialokasikan Pak sampai dengan bulan Mei itu sebesar Rp 3,032 triliun," kata Anies dalam laporannya kepada Wapres Ma'ruf Amin, Kamis (2/4/2020) melalui teleconference.
Anggaran APBD DKI Jakarta yang dialokasikan Anies untuk menangani pandemi covid-19 sebelumnya dinilai minim. Apalagi jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain, Â anggaran DKI dapat dikatakan terlalu kecil.
Sebelumnya diberitakan, DKI Jakarta mengalokasikan Rp 183 miliar untuk penanganan virus Corona. Jawa Barat mengalokasikan Rp 500 miliar dan Jawa Tengah menyiapkan Rp 1,4 triliun untuk anggaran Pandemic Respon virus Corona (COVID-19).
Angka DKI Jakarta yang hanya 183 miliar tersebut, sangatlah kecil jika dibandingkan dengan APBD DKI yang mencapai 87,95 triliun, dibandingkan dengan Jawa Barat 46,09 T dan Jawa Tengah 28,3 T.
Masak dengan jumlah APBD sebesar itu, anggaran yang disediakan hanya 183 M?
Di hari ini juga, Anies mengatakan bahwa anggaran yang disediakannya untuk pandemi di DKI Jakarta sudah meningkat drastis, menjadi  3 triliun rupiah. Wow.
"Kami sendiri di DKI Jakarta kita sudah mengalokasikan Pak saat ini, yang sudah dialokasikan Pak sampai dengan bulan Mei itu sebesar Rp 3,032 triliun," kata Anies dalam laporannya kepada Wapres Ma'ruf Amin, Kamis (2/4/2020) melalui teleconference.
"Jadi per hari ini ada Rp 1,032 triliun, lalu ditambah Rp 2 triliun sampai dengan bulan Mei. Jadi, sudah ada Rp 3 triliun yang kita alokasikan untuk penanganan COVID. Bila ini berkepanjangan, tentu kita akan tambah lagi anggarannya," sebut Anies.
***
Ada dua hal yang dapat menjelaskan bagaimana anggaran itu masih minim pada awalnya.Â
Pertama, nilai 183 miliar itu adalah dana Bantuan Tidak Terduga (BTT), yang dianggarkan pada awal tahun. Awalnya adalah 188 miliar, sehingga jika dikurangi 5 miliar untuk bantuan untuk banjir DKI Â kemarin, maka menjadi 183 miliar. Artinya dana ini memang dianggarkan sebelum adanya pandemi covid-19.
Kedua, anggaran 183 miliar juga jika harus direvisi kembali maka perlu regulasi yang mengatur atau perlu arahan dari pemerintah pusat. Jadi benar bahwa Anies perlu menunggu Surat Edaran dari Mendagri, Tito Karnavian sehingga anggaran DKI Â dapat direfocussing atau direvisi kembali untuk daerah atau wilayah berstatus tanggap darurat.
Soal ini juga sudah disampaikan Anies  kepada Wapres, Maruf Amin.Â
"Artinya, secara regulasi kita berterima kasih sekali kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak, Pak Tito karena beliau cepat sekali mengeluarkan edaran yang memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah yang terdampak COVID untuk bisa realokasi anggaran dan itu segera kita lakukan," kata Anies saat berbicara dengan Wapres Ma'ruf Amin.
Penjelasannya ini sudah cukup jelas untuk menerangkan bahwa Anies tidak sengaja menahan-nahan anggaran, atau nampak tidak serius dalam menangani covid-19.Â
Hanya memang, peningkatan anggaran ini baru disampaikan Anies pada publik hari ini, ketika isu tentang anggaran yang minim itu terlanjur digiring kemana-mana dan menjadi komoditas politik.
Luapakan sudah anggapan ada udang di balik batu, mari kita bersama melangkah ke depan.Â
Publik tentu berharap dengan anggaran yang besar ini, Pemda DKI Â mampu secara maksimal mencegah penyebaran covid-19 dan juga dapat mengurangi dampak ekonomi di masa Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) ini.
Pagi tadi, Jokowi sudah menganggarkan untuk membantu 3,6 juta orang yang dianggap Anies akan menjadi golongan paling rentan pada masa PSSB di DKI Jakarta. Anies sebelumnya mengatakan bahwa Pemda DKI telah menganggarkan akan memberi bantuan sosial untuk 1,1 juta orang dan selebihnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Publik berharap DKI yang menjadi episentrum penyebaran covid-19 dan dengan jumlah penduduk yang banyak, dapat ditangani dengan maksimal ketika  pemerintah pusat dan Pemda DKI bisa bekerjasama dengan baik.
Dalam kata lain, untuk melawan penyebaran covid-19, sinergi yang kuat adalah jalan yang terbaik untuk berhasil melewati badai ini.
