Kedua, konteks pernyataan yang mungkin berkaitan erat dengan agenda rapat dengar pendapat tentang penanganan banjir dengan Komisi V DPR yang dilaksanakan kemarin.
Saat itu Basuki hadir dan direncanakan akan bertemu dengan Anies mendiskusikan tentang penanganan banjir.Â
Sayang, Anies tak hadir dan pertemuan terpaksa ditunda untuk pertemuan berikutnya yang diharapkan akan dihadiri lengkap oleh  para Gubernur---selain Anies, Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) dan Wahidin (Gubernur Banten) juga diundang.
Pernyataan Basuki dapat dianggap sebagai cara Basuki untuk membuka keran diskusi dengan lebih lembut.Â
Menyatakan ikut bertanggunjawab, membuat ruang diskusi nanti akan tampak terbuka, dan bisa saja ini adalah cara ampuh Basuki untuk meminta agar kewenangan pemerintah pusat diberikan dalam porsi yang lebih banyak, biar hasilnya dapat lebih signifikan menangani banjir Jakarta.
Mengapa harus demikian? Dalam beberapa pernyataannya, Basuki mengatakan bahwa titik banjir maksimal terjadi di titik dimana normalisasi tidak dilanjutkan lagi oleh pemerintah daerah di masa Anies memerintah.
Ruang normalisasi atau naturalisasi atau apapun namanya itu, menjadi sangat terbatas bagi Basuki karena pemprov DKI memiliki tugas untuk menyiapkan proses penyiapan konstruksi seperti pembebasan lahan dan sebagainya sebelum dibantu untuk normalisasi, sayangnya tidak dilakukan oleh Anies. Akibatnya proses itu berhenti.
Karena itu, patut diduga bahwa dengan mengatakan ikut bertanggungjawab atas banjir, Basuki sebenarnya sedang membujuk rayu atau memohon kepada Anies memberikan ruang yang lebih banyak  dengan difasilitasi oleh DPR.
Jika benar itu persoalannya, publik tentu berharap agar Anies dapat membuka hati untuk mendiskusikan apa yang harus segera dilakukan, bukan lagi terjebak dalam debat kusir soal definisi naturalisasi dan normalisasi dan saling menyalahkan.
Artinya, strategi bujuk rayu ini, hanya bisa berhasil jikalah Anies pada akhirnya luluh dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada pemerintah pusat untuk menangani banjir Jakarta. Termasuk, meneruskan proyek normalisasi yang telah dijalankan oleh Jokowi dan Ahok.
Tak mudah bagi Anies, karena secara politis akan mengganggu persona brandingnya, Anies ingin nampak beda dan original, tidak mau dikatakan peniru, meskipun untuk hal yang baik.
