Menyoal Sesat Pikir Andre Rosiade Menghubungkan Polemik Jebak PSK dengan Kritik Ahok "Komisaris Rasa Dirut"

Lagi-lagi Andre Rosiade mengundang hujatan Netizen soal cuitannya di Twitter. Penyebabnya,  kader Gerindra ini menghubungkan penjebakan dan penggeberekan PSK yang melibatkan dirinya dengan kritikannya kepada Ahok, "Komisaris Rasa Dirut".

Begini bunyi cuitannya "Penggrebekan 26 Jan , sy mulai diserang 4 Feb, setelah mengkritik Ahok Komisaris rasa Dirut di 3 Feb. Dan kalo diperhatikan yg menyerang adalah akun2 yg diduga pendukung yg bersangkutan. He..he..he berasa jadi mas anis baswedan"

Postingannya tersebut mengundang ribuan komentar, kebanyakan mengkritik cara berpikir Andre, dan yang terlihat membalikan persoalan yang dialaminya kepada sebab akibat tetapi sulit untuk diterima publik.

Persoalan di cuitan ini adalah protes terhadap cara berpikir Andre, netizen akan menganggap Andre offside dari pokok persoalan.

Mengapa demikian?  Penggiringan opini dari postingan ini jika tidak dikendalikan akan membawa publik berpikir bahwa ada skenario balas dendam di balik polemik penggeberekan dan penjebakan PSK yang melibatkan dirinya.

Artinya,  publik bisa menganggap bahwa serangan terhadap Andre  itu adalah sebuah "rekayasa" karena telah mengkritik Ahok.

Sesuatu yang tentunya  jauh dari fakta yang diberitakan media.

Andre nampaknya perlu untuk fokus terhadap respons publik terhadap kasusnya sebelum berpikir yang aneh-aneh.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Andre.

Pertama, persoalan ini membuat Andre perlu mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan banyak hal yang menyeret namanya di area negating.

Pertama, persoalannya dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumbar. Sebelumnya diberitakan  Andre sempat bersitegang dengan Ketua PHRI Maulana Yusran soal kuitansi kamar 606 dan 608 yang beredar atas namanya-- garis miring Bimo.

Andre berencana melaporkan pihak hotel namun pada akhirnya Andre membatalkan niatnya itu.

PHRI terus ngegas, aksi penggerebekan tersebut dianggap sudah merugikan dunia perhotelan di Padang dan Sumbar.

Untuk itu, PHRI akan meminta Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemkot Padang untuk menuntaskan kasus tersebut. "Selain itu, karena kita dirugikan tentunya akan menempuh jalur hukum," kata Maulana.

Kedua, soal tuduhan  Ombudsman bahwa ada kejanggalan dari apa yagn dilakukan Andre sebagai seorang tokoh publik.

Ombudsman terlihat geram melihat aksi Andre. Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu bahkan telah  berkoordinasi dengan Ombudsman Sumbar karena menduga ada kesalahan prosedur dalam penindakan kasus prostitusi online ini.

Kasus ini adalah kasus tindak pidana perdagangan orang. Kita semua sepakat melakukan pemberantasan human trafficking ini, tetapi jangan abaikan melindungi korban, apalagi ada kesewenang-wenangan dalam prosesnya," kata Ninik , Rabu (5/2).

Kejanggalan --kejanggalan ini diharapkan dapat diproses termasuk mengharapkan Polda Sumbar untuk dapat memberikan perlindungan dan memulihkan PSK, NN sebagai korban perdagangan orang.

Beberapa pihak memang menyayangkan, mengapa Andre harus repot turun untuk menggbrek PSK di Padang, ketika anggota DPRD saja tak ada yang mempedulikan itu. Andre itu anggota DPR RI lho, bukan DPRD. Tak heran ada yang menyindir Andre dengan "DPR rasa Satpol PP"

Kedua, jika polemik ini adalah sebuah "serangan" politik, kasihan Andre karena Gerindra sendiri terlihat ikut  "mengecam" tindakan Andre.

Seperti diberitakan berbagai media, pada Jumat (7/2/2020) lalu, Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di kompleks MPR/DPR, Senayan meminta maaf kepada masyarakat karena isu tersebut membuat situasi menjadi tidak kondusif.

"Untuk itu DPP Partai Gerindra juga menyampaikan prihatin, meminta maaf kepada masyarakat apabila kemudian membuat situasi menjadi tidak kondusif," kata Dasco.

Bukan meminta maaf saja, Dasco juga mengatakan DPP Gerindra akan memanggil Andre untuk meminta klarifikasi terkait isu tersebut dan akan  dipanggil oleh Majelis Kehormatan Gerindra.

"Dalam waktu minggu depan Saudara Andre Rosiade akan dimintakan keterangan di Majelis Kehormatan Partai dan DPP Partai Gerindra untuk melakukan klarifikasi terhadap apa yang sudah kita ketahui beredar di tengah masyarakat," ujar Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad

Bukan hanya Dasco, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani  juga mengatakan hal serupa dan berjanji akan melakukan pemanggilan Andre akan dilakukan pekan depan.  Muzani ingin bertanya apakah Andre telah berkonsultasi sebelumnya dengan Gerindra sebelum aksinya tersebut.

"Itu yang mau saya tanya. Itu bagian yang saya tanya," ungkap Muzani terpisah di kompleks MPR/DPR. Muzani menjawab apakah Andre berkoordinasi dengan DPP Gerindra akan mengikuti kegiatan penggerebekan prostitusi di Padang.

"Kami mau nanya, itu ide (menguak prostitusi di Padang) dari mana, apa hasil mimpi, apa hasil apa, kan kita nggak tahu," tambah Muzani.

Kabar terakhir, Andre juga tidak akan masuk ke dalam balon Gubernur Sumbar dari Gerindra.

Beberapa hari sebelum penggeberekan PSK pada Desember 2019, Andre memang sempat mengatakan pada media bahwa dia tidak akan mencalonkan diri sebagai Gubernur, hanya proses penjaringan memang sedang dilakukan pada Januari dan Februari ini.

Andre mungkin saja sedang bermanuver demi penjaringan itu, hanya angin terlampau keras harus diterimanya, hampir tumbang,

Terakhir, Andre seperti orang baru saja dalam dunia politik. Netizen itu tentu beragam dengna cara berpikir dan keberpihakan tertentu, itulah namanya media sosial.

Sebagai tokoh publik, Andre harus terbiasa untuk menghadapi hal-hal tersebut. Menghubungkan tanggal dirinya diserang karena penggeberekan PSK dengan tanggal dirinya mengkritik Ahok "Komisaris rasa Dirut", hanya membuang-buang waktu.

Alangkah lebih baik jika Andre bersiap diri menghadapi pertanyaan dari para petinggi Gerindra yang akan memanggilnya, dan bahkan Mahkamah Kehormatan Dewan nantinya. Kurangi cuitan yang kontraproduktif.