Andre berencana melaporkan pihak hotel namun pada akhirnya Andre membatalkan niatnya itu.
PHRI terus ngegas, aksi penggerebekan tersebut dianggap sudah merugikan dunia perhotelan di Padang dan Sumbar.
Untuk itu, PHRI akan meminta Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemkot Padang untuk menuntaskan kasus tersebut. "Selain itu, karena kita dirugikan tentunya akan menempuh jalur hukum," kata Maulana.
Kedua, soal tuduhan  Ombudsman bahwa ada kejanggalan dari apa yagn dilakukan Andre sebagai seorang tokoh publik.
Ombudsman terlihat geram melihat aksi Andre. Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu bahkan telah  berkoordinasi dengan Ombudsman Sumbar karena menduga ada kesalahan prosedur dalam penindakan kasus prostitusi online ini.
Kasus ini adalah kasus tindak pidana perdagangan orang. Kita semua sepakat melakukan pemberantasan human trafficking ini, tetapi jangan abaikan melindungi korban, apalagi ada kesewenang-wenangan dalam prosesnya," kata Ninik , Rabu (5/2).
Kejanggalan --kejanggalan ini diharapkan dapat diproses termasuk mengharapkan Polda Sumbar untuk dapat memberikan perlindungan dan memulihkan PSK, NN sebagai korban perdagangan orang.
Beberapa pihak memang menyayangkan, mengapa Andre harus repot turun untuk menggbrek PSK di Padang, ketika anggota DPRD saja tak ada yang mempedulikan itu. Andre itu anggota DPR RI lho, bukan DPRD. Tak heran ada yang menyindir Andre dengan "DPR rasa Satpol PP"
Kedua, jika polemik ini adalah sebuah "serangan" politik, kasihan Andre karena Gerindra sendiri terlihat ikut  "mengecam" tindakan Andre.
Seperti diberitakan berbagai media, pada Jumat (7/2/2020) lalu, Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di kompleks MPR/DPR, Senayan meminta maaf kepada masyarakat karena isu tersebut membuat situasi menjadi tidak kondusif.
"Untuk itu DPP Partai Gerindra juga menyampaikan prihatin, meminta maaf kepada masyarakat apabila kemudian membuat situasi menjadi tidak kondusif," kata Dasco.
