Persoalan izin ini tidak mudah, seorang Sekda seperti Saefullah bahkan tidak kompeten menjelaskan ini, apalagi berkaitan dengan revitalisasi Monas. Â Alasannya karena atasan Saefullah yakni Gubernur DKI Jakarta adalah salah satu anggota dari Komisi tersebut.
Bagaimana mungkin Saefullah main tafsir tentang Kepres tersebut, padahal Anies berada di kelompok pelaksana regulasi tersebut?
Lalu bagaimana ujung jalan Anies soal polemik ini jika sengkarut saja yang terlihat sampai sekarang?
Kunci utama penyelesaian ini adalah rapat  Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Kabarnya Menteri Negara Sekretaris Negara Pratikno sebagai Ketua telah mengeluarkan surat undangan rapat kepada para anggota untuk mengadakan rapat dalam waktu dekat.
Anggotanya seperti diatur Kepres adalah sebagai berikut ;Â Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Â Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Anies sendiri dalam tim ini bertugas merangkap sebagai anggota dan sekretaris.
Rapat ini akan amat penting dalam penentuan langkah revitalisasi ke depan. Jika dapat menggambarkan, ini seperti tarik garis kembali ke titik nol. Ada baiknya, tapi juga ada ruginya terutama bagi Anies dan jajarannya, terkhususnya soal kelanjutan proyek konstruksi. Bisa saja dihentikan, bisa saja dilanjutkan dengan berbagai perubahan.
Jika ingin melanjutkan seperti sekarang, Anies perlu mempunyai argumen yang kuat sehingga dapat meyakinkan anggota Komisi yang lain. Sebuah jalan yang akan sulit dijalani, karena polemik tentang penebangan pohon dan lain sebagainya sudah menyebar ke publik.
Jika dihentikan, juga sangat mungkin karena pasal 5 dari Keppres 25 Tahun 1995 ini salah satunya mengatakan bahwa tugas dari Komisi Pengarah antara lain memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan, pembangunan. Bisa saja Komisi tidak setuju.
Dilansir dari Detik.com, Jumat (31/1/2020), Menteri PUPR Basuki  mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI seharusnya hanya bertanggung jawab atau bertugas untuk menyusun rencana dan anggaran. Sementara, Komisi Pengarah bertugas untuk menyetujui dan mengendalikan pembangunan di sekitar kawasan Taman Merdeka, termasuk Monas.
Artinya, sekali lagi kemungkinan besar diskusi ini akan berlangsung alot, jika menyimak pembelaan demi pembelaan dari pihak Pemda DKI. Resiko yang terpaksa dihadapi karena tidak awas terhadap regulasi.
Hanya, harapan publik agar polemik ini jangan cepat berlarut. Rapat Komisi Pengarah dapat mengambil keputusan, solusi yang dapat disepakati dan ditaati bersama.
