Pompa Mati buat Anak Buah Anies Baswedan Diperiksa Polisi

KONDISI Jakarta yang dilanda banjir pada 1 Januari 2020  sudah mulai pulih. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), banjir sudah surut hampir di semua titik. 

Meskipun demikian  tercatat masih ada 666 warga yang mengungsi di empat lokasi pengungsian khususnya yang berlokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

Diinformasikan kebanyakan pengungsi bertahan karena rumahnya masih belum layak huni, kotor dan sebagainya sehingga masih perlu dibersihkan.

Di tengah banjir yang sudah surut, ternyata beberapa persoalan lain masih tetap pasang. Salah satunya tentang penyebab banjir, naturalisasi dan normalisasi. Diskursus  yang belum menemui titik temu.

Selain itu tanpa diduga,  ada  pelaporan bahwa ada masyarakat yang resah dan menganggap bahwa  ada kesalahan dalam proses pengendalian banjir Jakarta.

"Dari laporan informasi, beda ya jangan bukan siapa melapor ke polisi. Polisi kan melihat nih, masyarakat resah, ada laporan informasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolres Jakarta Utara, Jl Yos Sudarso, Jakarta Utara, Selasa (7/1/2020).

Akibatnya, anak buah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diperiksa polisi. Salah satunya adalah Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat, Purwanti Suryandari.

Sebenarnya persoalan apa yang membuat Purwanti harus diperiksa polisi?

Dari penjelasan polisi dan Purwanti sendiri , pemanggilan dan pemeriksaan dirinya adalah untuk menjelaskan detil Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian pompa pengendali banjir yang berada di wilayah Jakarta Barat.

Ada kecurigaan, fungsionalisasi dan atau malfungsi pompa air yang kesemuanya terkait dengan tata kelola air di Jakarta Barat.

Meski kaget, Purwanti nampak tenang untuk menjelaskan persoalan tersebut.

"Bukan pemanggilan apa-apa kok, hanya klarifikasi operasional pompa air saja yang berada di Daan Mogot," kata Purwanti seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (7/1/2020).

Kemungkinan masyarakat menduga bahwa ada pompa yang tidak bekerja saat banjir, sehingga banjir semakin sulit dikendalikan.

Menariknya, Purwanti tidak menampik bahwa pompanya memang ada yang tidak bekerja, tetapi menjelaskan bahwa secara standar tidak ada yang dilanggar.

Purwanti menceritakan bahwa pompa baru dimatikan setelah banjir, karena ada kekuatiran akan terjadi korstleting listrik. Dia juga memberikan contoh bahwa pompa air di Daan Mogot, Jakarta Barat, tidak rusak namun berhenti operasi.

"Kan waktu itu malam itu kan hujan, operasi dia memompa begiu. Cuma begitu air masuk, kan air masuk, limpas ya, pompa-pompa kita di pinggir kali sebagian besar. Nah, begitu limpas masuk ke rumah pompa, nah sebagian ada yang terendam, panel, genset. Bahkan kalau pompa mobile yang kita taruh di pinggir itu terendam. Ya sudah nggak bisa operasi. Kalau terendam mau bagaimana?" tambah  Purwanti,  dikutip dari Detik.com.

Meskipun begitu, Purwanti meyakinkan bahwa tetap ada pompa mobile yang disedikan untuk membackup pompa yang tidak bekerja.

Memang masuk akal penjelasan dari Purwanti ini.

Pompa yang berfungsi untuk menyalurkan air dari permukiman ke kali, atau saluran akan percuma jika pada akhirnya banjir semakin besar dan merendam peralatan tersebut.  Peralatan bisa saja akan menjadi rusak.

Senada dengan Purwanti, beberapa hari lalu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf  ikut menjelaskan bahwa selain akan tidak berfungsi saat terendam, pompa juga akan rusak jika dipaksakan.

Oleh karena itu, Juani berharap, kejadian ini dapat dijadikan evaluasi sehingga dapat dicari jalan keluarnya. 

" Melihat situasi seperti itu, kita harus mengevaluasi dengan meninggikan pompa yang ada di lokasi-lokasi yang selama ini kita anggap rawan," ujar Juaini.

Sebagai informasi, pemprov DKI Jakarta memiliki 478 pompa di 176 titik lokasi. 

Sebelumnya, Anies Baswedan bahkan mengklaim seluruh pompa bisa berfungsi dengan baik, tentu sebelum diterjang awal tahun ini.

Meskipun masuk akal beberapa penjelasan ini,  karena sudah terlanjur dilaporkan, masih perlu penyelidikan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dapat diajukan.

Apakah benar pompa mati karena banjir merendam alat tersebut, atau karena memang tidak berfungsi karena tidak dimaintanance dengan baik dan dicek sebelum banjir? 

Kedua, apakah perkiraan pompa mobile juga tepat sehingga bisa membackup situasi yang sulit diprediksi?

***

Di sisi lain,  pemeriksaan anak buah Anies Bawedan bisa dikatakan bukanlah "peristiwa" biasa.

Cukup jarang, banjir sebagai bencana membuat masyarakat berani untuk melaporkan pihak tertentu, dalam hal ini pemerintah .

Oleh karena itu, tidak sedikit yang merasa bahwa mungkin saja ada kepentingan politik di dalam pelaporan yang tak biasa ini.

Meskipun demikian, anggapan ini bisa juga tidak adil karena di tengah penderitaan warga akibat banjir, warga yang menjadi korban dan merasa dirugikan juga memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak yang dianggap berwenang.

Jika berjalan dalam rel yang benar, maka ini dapat menjadi evaluasi sekaligus dapat memperbaiki kinerja aparatur di Pemprov DKI agar semakin baik dalam menangani banjir.

Terakhir sebagai masukan bagi pihak kepolisian, momentum pemanggilan Purwanti juga mungkin kurang tepat, akan lebih sreg jika sesudah banjir benar-benar selesai baru klarifikasi dilakukan. 

Biar Ibu Kadis beserta jajarannya dapat fokus menangani masalah pasca banjir sampai tuntas terlebih dahulu.

Begitu saja.

Sumber Referensi :

"Dipanggil Polda Metro Jaya soal Banjir, Ini Kata Kasudin SDA Jakbar", Kompas.com (07/01/2020)

"Pompa Air Tak Berfungsi, Polda Panggil Kasudin SDA Jakbar", CNNIndonesia.com ((07/01/2020)_

"Banjir Jakarta Diusut, Polisi: Ada Laporan Keresahan Masyarakat", Detik.com, (07/01/2020)

"Dipanggil Polisi, Anak Buah Anies: Pompa Air Sengaja Dimatikan", MediaIndonesia.com, (08/01/2020)