Bulan sudah memasuki September. Bulan Agustus bukan bulan yang mudah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu sebabnya karena gejolak yang terjadi pasca peristiwa rasialis yang terjadi di Surabaya.
Kerusuhan terjadi di beberapa titik di Papua dan Papua Barat. Sebagai Presiden, Jokowi tentu saja pusing menghadapi gejolak yang ada.  Kemarin, gejolak nampaknya sudah reda, meskipun begitu harus diakui, September tidak menjadi lebih mudah bagi Jokowi. Bahkan pekerjaan-pekerjaan besar yang mendesak sudah menunggu  untuk diselesaikan oleh Jokowi.
Paling tidak ada 3 (tiga) pekerjaan besar yang sudah menunggu Jokowi di September ini. Â
Penuntasan Masalah Papua
Meski sudah menetapkan Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan, namun publik tentu menunggu bagaimana respon Jokowi yang diharapkan akan mengunjungi Papua sesegera mungkin.
Kunjungan ini diharapkan akan dapat kembali membangun komunikasi dengan tokoh adat ataupun masyarakat Papua sesudah kerusuhan.
Istana sepertinya menunggu hingga kondisinya benar-benar reda, apalagi ditengarai bahwa banyak pihak yang ingin memanfaatkan situasi, dan nampaknya tidak lagi murni persoalan rasialis semata.
Kemarin, Â Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum Jokowi mengunjungi Papua.
"Ya kan bekerja itu ada hierarkisnya, gitu lho. Jadi makanya di militer itu ada komandan batalion, komandan brigade, panglima ada KSAD. Jadi kalau situasi itu, harus, nanti kalau presiden langsung ke sana pekerjaan yang di bawah gimana," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).
Ini berarti, masih ada proses yagn harus dilakukan sebelum adanya kunjungan, namun bukan berarti sebagai penundaan, Jokowi tigngal menunggu waktu yang tepat.
Memberikan Respon Terhadap Hasil Seleksi Capim KPK
Setelah  wawancara dan uji publik untuk seleksi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kesepuluh nama-nama Capim  telah diserahkan ke Jokowi  di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Proses seleksi dan hasilnya mendapat perhatian dari masyarakat. Publik merasa ahwa calon-calon ini beberapa di antaranya rekam jejaknya masih dipertanyakan.
Dinamika seleksi capim KPK ini membuat  Jokowi  berespon. Jokowi bahkan berharap gar ada masukan publik sebelum dirinya menentukan siapa-siapa saja yang layak menurutnya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR sebagai capim KPK.
"Kita harapkan, saya kira kita juga kan tidak harus tergesa-gesa, yang paling penting menurut saya, apa yang akan nanti saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama-nama yang memang layak dipilih oleh DPR," kata Jokowi, kemarin.
Apa yang dikatakan Jokowi, merupakan keinginan untuk mengoreksi jikalau ada kesalahan yang dilakukan oleh pansel.
Pekerjaan ini bukanlah hal yang mudah, memastikan bahwa profil pendekar antikorupsi adalah figur yang benar-benar berintegritas dalam pemberantasan korupsi ke depan.
Menfinalisasi Susunan Kabinet Periode 2019-2024
Kemarin saat memberikan sambutan dalam Peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Jokowi sempat menyinggung tentang pengumuman kabinet.
Jokowi  meminta agar semua pihak sabar menunggu kabinet baru  untuk diumumkan, dan menyampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.
"Setiap saat ada pertanyaan itu saya sampaikan konstitusi kita menyatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi jangan ada yang ikut campur," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Â Jokowi menyebutkan bahwa paling cepat kabinet akan diumumkan pada awal September, atau sebulan sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden periode 2019-2024 PADA 20 Oktober nanti.
Jika melihat dari gejolak perpolitikan, maka bukanlah hal yang mudah karena begitu banyak tekanan dari berbagai pihak dengan berbagai kepentingan.
Partai politik meminta "jatah" sedangkan publik berharap agar ada tokoh-tokoh non partai yang dapat dipilih Jokowi untuk memastikan kabinet akan berjalan dengan profesional.
Tiga pekerjaan besar ini membuat kita perlu berharap dan berdoa agar Jokowi diberikan kebijaksanaan untuk memutuskan yang terbaik, agar kehidupan berbangsa dan bernegara kita dapat berjalan lancar, aman dan damai.
