Setelah  wawancara dan uji publik untuk seleksi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kesepuluh nama-nama Capim  telah diserahkan ke Jokowi  di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Proses seleksi dan hasilnya mendapat perhatian dari masyarakat. Publik merasa ahwa calon-calon ini beberapa di antaranya rekam jejaknya masih dipertanyakan.
Dinamika seleksi capim KPK ini membuat  Jokowi  berespon. Jokowi bahkan berharap gar ada masukan publik sebelum dirinya menentukan siapa-siapa saja yang layak menurutnya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR sebagai capim KPK.
"Kita harapkan, saya kira kita juga kan tidak harus tergesa-gesa, yang paling penting menurut saya, apa yang akan nanti saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama-nama yang memang layak dipilih oleh DPR," kata Jokowi, kemarin.
Apa yang dikatakan Jokowi, merupakan keinginan untuk mengoreksi jikalau ada kesalahan yang dilakukan oleh pansel.
Pekerjaan ini bukanlah hal yang mudah, memastikan bahwa profil pendekar antikorupsi adalah figur yang benar-benar berintegritas dalam pemberantasan korupsi ke depan.
Menfinalisasi Susunan Kabinet Periode 2019-2024
Kemarin saat memberikan sambutan dalam Peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Jokowi sempat menyinggung tentang pengumuman kabinet.
Jokowi  meminta agar semua pihak sabar menunggu kabinet baru  untuk diumumkan, dan menyampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.
"Setiap saat ada pertanyaan itu saya sampaikan konstitusi kita menyatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi jangan ada yang ikut campur," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Â Jokowi menyebutkan bahwa paling cepat kabinet akan diumumkan pada awal September, atau sebulan sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden periode 2019-2024 PADA 20 Oktober nanti.
