Bursa calon pimpinan MPR atau Ketua MPR memang memang memanas. Kursi Ketua MPR terus saja masih menjadi perebutan bagi partai-partai yang lolos ke parlemen. Setidaknya ada enam partai yang mengincar yakni, Golkar, PKB, PDIP, Nasdem, PPP dan Gerindra.
Kompetisi yang semakin ketat itu bahkan membuat wacana tentang revisi untuk mengusulkan penambahan kursi pimpinan MPR mulai muncul. Kabarnya UU Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur tentang  komposisi pimpinan MPR terdiri atas satu ketua dan empat wakil akan akan direvisi menjadi berjumlah delapan orang, yang tediri dari satu ketua dan tujuh wakil.
Mengenai tata cara pemilihan, Pemilihan pimpinan MPR (Ketua dan wakil) akan ditentukan melalui sistem paket yang ditentukan dalam Rapat Paripurna MPR. Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.
Ada kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR. Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai opoisi.
Akan tetapi dalam perkembangannya, Â paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu.
Sebenarnya jika kita lihat lebih jeli, paling tidak ada tiga isu yang berkembang di tengah diskusi tentang siapa dan partai apa yang pantas menjadi ketua MPR.
Pertama, soal kepantasan partai. Saat ini jika bicara soal ini dan hubungannya dengan koalisi, maka partai Golkar pantas dikedepankan.
Hal ini juga disampaikan dengan jelas dan tegas oleh Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie. Aburizal mengatakan bahwa kursi Ketua MPR harus menjadi milik Golkar karena Golkar adalah peraih kursi terbanyak di parlemen, di bawah PDIP.
"Haruslah (Ketua MPR), (Golkar) partai kedua terbanyak di DPR. Wajarlah jadi ketua MPR," kata Aburizal secara terpisah di Kantor DPP Golkar, (11/8/2019).
Sedangkan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto juga optimis bahwa ada kadernya yag akan jadi Ketua MPR. Â "Insya Allah (optimis kader Golkar jadi Ketua MPR)," kata Airlangga saat ditemui di Kasablangka, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8).
Airlangga lalu menjelaskan bahwa  optimisme partainya ini didasarkan pembahasanyang sudah dilakukan dan diklaim mendapat persetujuan berbagai partai koalisi pendukung Joko Widodo pada Pemilihan Presiden April 2019 lalu.
Kedua, soal rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Dari kacamata rekonsiliasi, partai Gerindra perlahan-lahan menyeruak ke atas sebagai calon kuat Ketua MPR.
Kabarnya, partai besutan Prabowo Subianto ini membidik kursi ketua MPR karena diklaim sebagai bagian dari rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019, atau pertemuan Teuku Umar-Kertanegara.
 Jika Gerindra menadapat kursi ketua MPR maka dinilai menjadi langkah terbaik rekonsiliasi karena jabatan Ketua DPR periode mendatang akan diberikan otomatis kepada kader PDIP sebagai partai politik pemenang Pemilu 2019.
Ketiga, soal kepantasan figur. Di tengah persaingan mendapatkan kursi ketua MPR ini, selain PKB belum ada figur mumpuni yang disodorkan oleh partai-partai lain untuk menjadi ketua MPR. Meskipun sudah ada nama-nama yang beredar di media.
Kabarnya untuk jatah kursi Ketua MPR, Golkar sudah menyodorkan nama-nama seperti Aziz Syamsuddin dan Zainudin Amali. Selanjutnya adalah PDIP punya kader yang bakal diusung seperti Ahmad Basarah, Yasonna H Laoly, Andreas Hugo Pareira, dan Trimedya Pandjaitan.
Sedangkan dari Partai Nasdem ada nama Lestari Moerdijat, PPP akan mencalonkan Arsul Sani,Gerindra mengajukan nama Ahmad Muzani dan terakhir PKB "percaya diri" dengan ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon ketua.
Jika bicara soal figur, maka harus diakui Cak Imin lebih unggul dari calon yang lain. Pengalaman, kapabilitas Cak Imin dipercaya akan membuat MPR akan semakin kuat.
Cak Imin sendiri telah mendapat restu dari Wapres Ma'ruf Amin, bahkan Ma'ruf juga memberikan alasan bahwa Cak Imin pantas untuk menjadi Ketua MPR.
Ma'ruf menyampaikan ia mendukung Cak Imin duduk di kursi Ketua MPR RI untuk memerangi ideologi Islam radikal yang sedang berkembang. Ma'ruf  berharap Cak Imin yang juga bagian dari NU bisa mengembalikan ideologi Indonesia lewat MPR.
"Karena itu perlu ada upaya-upaya menjadikan moderasi sebagai arus utama, itu harus ada kelembagaan-kelembagaan yang diperkuat," ujar Ma'ruf usai pertemuan dengan Cak Imin di kediaman Ma'ruf di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).
Saat itu juga, Cak Imin menyatakan kesepakatannya dengan Ma'ruf, sekaligus menyatakan bahwa peran NU dibutuhkan dalam penguatan pilar kebangsaan melalui MPR.
"Ya tentu Indonesia kan lagi kuatnya gairah Islam dan gairah Islam itu harus dijembatani melalui penguatan empat pilar kebangsaan, dan NU punya modal itu," ujar Cak Imin.
Soal kepantasan figur, terakhir di awal Agustus lalu, dengan bergurau Cak Imin menyampaikan pendapatnya dan nampak akan menerima jika ada figur yang lebih baik dari dirinya.
"Nanti kita lihat figur ketua yang paling pas. Saya sih silakan saja kalau ada yang lebih baik dari saya, saya enggak ada masalah," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019.
Muhaimin lantas bergurau bahwa dirinya siap menjadi Ketua MPR jika dianggap sebagai figur terbaik dari para calon yang ada. "Tapi kalau lebih baik saya kenapa bukan saya, kan kira-kira gitu," kata dia sembari tertawa. "Tapi kalau ada yang lebih baik dari saya ya monggo, tapi belum ada keputusan."
Tanpa mengesampingkan NasDem, PPP dan partai yang lain pertarungan untuk meraih kursi Ketua MPR akan berputar di Golkar, Gerindra dan Cak Imin (PKB). Perlu ditunggu bagaimana lobi dan kompromi politik akan dibangun. Opsi jatah koalisi, rekonsiliasi atau kepantasan figur yang akan unggul.
Kita tunggu saja.
