Kedua, soal rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Dari kacamata rekonsiliasi, partai Gerindra perlahan-lahan menyeruak ke atas sebagai calon kuat Ketua MPR.
Kabarnya, partai besutan Prabowo Subianto ini membidik kursi ketua MPR karena diklaim sebagai bagian dari rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019, atau pertemuan Teuku Umar-Kertanegara.
 Jika Gerindra menadapat kursi ketua MPR maka dinilai menjadi langkah terbaik rekonsiliasi karena jabatan Ketua DPR periode mendatang akan diberikan otomatis kepada kader PDIP sebagai partai politik pemenang Pemilu 2019.
Ketiga, soal kepantasan figur. Di tengah persaingan mendapatkan kursi ketua MPR ini, selain PKB belum ada figur mumpuni yang disodorkan oleh partai-partai lain untuk menjadi ketua MPR. Meskipun sudah ada nama-nama yang beredar di media.
Kabarnya untuk jatah kursi Ketua MPR, Golkar sudah menyodorkan nama-nama seperti Aziz Syamsuddin dan Zainudin Amali. Selanjutnya adalah PDIP punya kader yang bakal diusung seperti Ahmad Basarah, Yasonna H Laoly, Andreas Hugo Pareira, dan Trimedya Pandjaitan.
Sedangkan dari Partai Nasdem ada nama Lestari Moerdijat, PPP akan mencalonkan Arsul Sani,Gerindra mengajukan nama Ahmad Muzani dan terakhir PKB "percaya diri" dengan ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon ketua.
Jika bicara soal figur, maka harus diakui Cak Imin lebih unggul dari calon yang lain. Pengalaman, kapabilitas Cak Imin dipercaya akan membuat MPR akan semakin kuat.
Cak Imin sendiri telah mendapat restu dari Wapres Ma'ruf Amin, bahkan Ma'ruf juga memberikan alasan bahwa Cak Imin pantas untuk menjadi Ketua MPR.
Ma'ruf menyampaikan ia mendukung Cak Imin duduk di kursi Ketua MPR RI untuk memerangi ideologi Islam radikal yang sedang berkembang. Ma'ruf  berharap Cak Imin yang juga bagian dari NU bisa mengembalikan ideologi Indonesia lewat MPR.
"Karena itu perlu ada upaya-upaya menjadikan moderasi sebagai arus utama, itu harus ada kelembagaan-kelembagaan yang diperkuat," ujar Ma'ruf usai pertemuan dengan Cak Imin di kediaman Ma'ruf di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).
Saat itu juga, Cak Imin menyatakan kesepakatannya dengan Ma'ruf, sekaligus menyatakan bahwa peran NU dibutuhkan dalam penguatan pilar kebangsaan melalui MPR.
