"Namun yang jelas sebuah putusan itu pasti pro kontra pun akan ada. Sampai kapan pun seorang hakim atau pengadilan dalam menjalankan putusan tidak mungkin memuaskan semua pihak," kata Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2018-2020 menanggapi pertanyaan tentang ada elit politik yang mengatakan tidak mempercayai MK.
Anwar Usman tentu akan lebih sibuk dari biasanya sesudah proses Pemilu 2019 masuk ke dalam sidang sengketa hasil pilpres.Â
Tim BPN Prabowo-Sandi telah mendaftarkan gugatan mereka ke MK. Kinerja Anwar sebagai ketua MK dan rekan-rekan hakim konstitusi yang lain tengah dinanti-nanti oleh berbagai pihak.
Sampai sekarang telah  banyak pihak yang mengajukan gugatan terkait hasil pemilu yang diumumkan KPU RI tanggal 21 Mei lalu, dan menunggu kelanjutan berkas perkara mereka diproses.
MK tentu disorot, bagi peserta pemilu, MK dapat dikatakan sebagai jalan terakhir perjuangan konstitusi mereka, sehingga mereka berharap kredibilitas dan kapasitas yang memadai dari para hakim konstitusi. Hal ini wajar karena pada 2013 lalu, lembaga ini tercoreng karena perilaku Ketua MK saat itu, Akil Mochtar.
Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama lima orang lain pada Oktober 2013 karena terkait suap kasus sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan tengah. Akhirnya, Akil Mochtar terbukti bersalah dan divonis seumur hidup.
Sebagai Ketua MK sekarang, Anwar Usman tentu juga akan mendapat perhatian lebih. Pria kelahiran Bima, 31 Desember 1956 ini akan diuji apakah mampu menjadi hakim yang adil di dalam segala keputusannya atau tidak.
Dari rekam jejaknya, Anwar Usman dikenal sebagai orang yang berintegritas , bersih dan menapak dari lapisan bawah hingga mencapai posisinya sekarang.
Anwar adalah lulusan Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), dengan ilmu keguruan yang didapatnya itu, Anwar mengawali karirnya sebagai seorang guru honorer di SD Kalibaru Jakarta pada 1975. Saat bekerja sebagai guru, Anwar melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada 1984.
"Bagi peserta pemilu, MK dapat dikatakan sebagai jalan terakhir perjuangan konstitusi mereka, sehingga mereka berharap kredibilitas dan kapasitas yang memadai dari para hakim konstitusi."
Suami dari Hj. Suhada dan ayah dari tiga orang anak bernama Kurniati Anwar, Khairil Anwar, dan Sheila Anwar ini akhirnya berpikir untuk serius meniti karir sebagai seorang hakim. Â Anwar mencoba mengikuti tes calon hakim. Anwar berhasil dan diangkat menjadi calon hakim Pengadilan Negeri Bogor pada 1985.
