Orkestra Infrastruktur dalam Dekade Suram Global

Sumber Informasi : Bank Indonesia - Kalkulator Kurs

Dengan lonjakan hampir 50% berimplikasi nilai pinjaman meningkat sehingga korporasi berupaya mengurangi beban pinjaman dengan berhemat dan mengurangi pinjaman baru termasuk untuk investasi serta perluasan usaha. Sikap dan keputusan demikian justru akan menekan pertumbuhan dan pendapatan korporasi.

Menghadapi kondisi korporasi yang mengurangi investasi dan melakukan penghematan sehingga berdampak pada tekanan lapangan kerja serta pendapatan, sulit berharap dorongan pertumbuhan melalui konsumsi.

Orkestra Infrastruktur dalam tema "Small is Beautiful"

Demi mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan, pemerintah perlu mengambil inisiatif menggiatkan investasi untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan perekonomian dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur. Pilihan tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja juga meningkatkan kualitas agar dapat mendukung pengembangan industri. Gambaran kondisi infrastruktur Indonesia dengan pembanding dari negara lain diberikan pada peraga berikut ini.

Peraga-4 : Logistic Performance Index (LPI) - World Bank

Sumber informasi : World Bank - Logistic Performance Index (Indonesia dan Pembanding).

Berdasarkan posisi 2016, skor dan peringkat LPI Indonesia setara dengan Vietnam; untuk infrastruktur Indonesia berada di bawah Vietnam, sementara logistik Indonesia sedikit lebih baik. Tetapi dibandingkan dengan Thailand, India, Turki, dan Malaysia skor dan peringkat Indonesia berada pada posisi bawah.

Pilihan infrastruktur ibarat menampilkan orkestrasi yang megah. Memang keputusan yang tepat tetapi akan berhadapan dengan kendala kemampuan finansial. Berdasarkan identifikasi kebutuhan infrastruktur masa 2015 - 2019, diperlukan anggaran sekitar 4.700 Trilyun Rupiah. Mengutip penjelasan Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas : "Dari Rp4.700-an triliun hanya dapat dipenuhi pemerintah sebesar 33% atau sekitar Rp1.551 triliun. 

Kemudian, sebanyak 25% atau Rp1.175 triliun akan diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sisanya sebesar 42% atau Rp1.974 triliun dari swasta.". Pada Indonesia Infrastructure Finance Forum, 25 Juli 2019 di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyebutkan bahwa ada 245 Proyek Stratejik Nasional (PSN) dan berharap untuk dapat berkerjasama dalam kemitraan dengan pihak non pemerintah. Pesan ini senada dengan pernyataan SMI, saat menjabat Managing Director World Bank, dalam pertemuan Bretton Woods Committee, 26 Juni 2016 : "In everything we do, we partner. We can not do it alone." (lihat speech SMI di sini).

Ajakan kemitraan tersebut memang bijak dan baik; tetapi kondisi gejolak global dan domestik kurang mendukung. Rentang waktu proyek infrastruktur stratejik dan besar akan dikategorikan beresiko tinggi dengan proses panjang serta lama. Perlu diidentifikasi dan didefinisikan stimulus atau insentif bahkan "teaser" secara tepat dan tajam untuk membuat proyek menjadi menarik. Sementara kondisi domestik sangat membutuhkan lapangan kerja. 

Sehingga wawasan "Small is Beautiful" layak menjadi dasar pertimbangan. Dengan demikian, proyek yang tidak membutuhkan dana besar dan memberikan dampak langsung terhadap bangkitan perekonomian menjadi pilihan; proses berjalan singkat dan cepat sehingga kegiatan pembangunan dapat segera berlangsung. Untuk pilihan ini, inisiatif dan pembiayaan bersumber dari pemerintah dengan berbagai implikasi pada anggaran.

Arnold Mamesah - 25 Juli 2017