Zig-zag dalam Situasi Ekonomi Sedang Tak Normal

 [caption caption="hdwallpapers.im"]

[/caption]

Riuh Korupsi, Pencucian Uang, dan Penggelapan Pajak

Tepat pengamatan Srikandi Ekonomi Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, yang menyebutkan 3 (tiga) masalah besar penggerogot ekonomi global yaitu Korupsi, Pencucian Uang, dan Penggelapan Pajak (Corruption, Money Laundering, Tax Evasion). Jika kemudian OECD mendorong implementasi Automatic Exchange of Financial Account Information (AEFAI), hal tersebut merupakan salah satu upaya mempersempit gerakan dan aktivitas transaksi yang berkaitan dengan 3 hal tersebut.

Seakan tren, Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK menjadi topik berita. Dari penelusuran lanjutan, OTT tersebut berkaitan dengan penyuapan ataupun penggelapan dalam berbagai bentuk demi mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang hangat tentunya berkaitan dengan Proyek Reklamasi lautan di utara Jakarta, perilaku direksi salah satu BUMN, dan kepala daerah di Jawa Barat yang ternyata melibatkan oknum penegak hukum jaksa.

Tetapi kemudian yang lebih menyita perhatian adalah kasus pengadaan lahan di sekitar Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemda DKI Jakarta; birokrasi pemerintahan yang mengelola dan bertanggung jawab atas wilayah DKI yang luasnya hampir 7.000 km2 (termasuk lautan; luas daratan kurang dari sekitar 664 km2) dengan penduduk hampir 10 juta jiwa (kurang 4% penduduk Indonesia). Kontroversi dan adu opini pada ranah publik dan media termasuk media sosial antara institusi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK (sekedar selingan, konon nama ketua BPK tercantum dalam Panama Papers) dan Pemda DKI Jakarta, ibarat menyaksikan dua penjual obat emperan yang masing-masing menjajakan "obat kuat" dan "obat kumis" bagi para pria agar tampak jantan.

Kondisi Tak Normal

Bukan tanpa kajian jika Menko Perekonomian menyebut "Situasi ekonomi sedang tak normal". Sementara Menteri Keuangan menyebutkan 4 (empat) alasan pengajuan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang intinya perluasan cakupan pajak dan peningkatan penerimaan negara.

Sementara saat bertemu dengan para Kepala Daerah, Presiden Jokowi memberikan pengarahan dan penekanan pada masalah Persaingan dan Kompetisi, Deregulasi, dan Anggaran.

[caption caption="twitter.com/setkabgoid"]

[/caption]

Sebelumnya, dalam sektor pangan dan energi Presiden berkicau : "Energi dan pangan akan menjadi persaingan dunia. Kita perlu memiliki strategi besar untuk memenangkan pertarungan -Jkw"; sementara berkaitan dengan pembangunan infrastruktur telah ditentukan 30 proyek infrastruktur prioritas dalam masa 2016-2019.

Usai Triwulan Pertama 2016, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengakui penerimaan negara belum memenuhi proyeksi triwulanan berdasarkan target APBN 2016. Pada sisi lain indikator inflasi dan nilai tukar lebih baik daripada asumsi APBN 2016; sementara tingkat pertumbuhan PDB masih menunggu pengumuman resmi dari BPS (Biro Pusat Statistik).

Dalam kondisi "tak normal" tersebut, pemerintah akan mengetuk pintu DPR menyampaikan APBN Perubahan 2016. Beberapa penyesuaian dan koreksi dilakukan yang antara lain mencakup asumsi target tingkat inflasi 4,7%, kurs tukar USD-IDR menjadi 13.400, harga minyak per barel USD 35, dan target pertumbuhan 5,3%; dengan tidak lupa melakukan efisiensi berupa pemangkasan belanja kementerian/lembaga sebesar 50 triliun rupiah. 

Tentunya ada juga perubahan dalam target pencapaian termasuk dalam penerimaan termasuk dampak defisit anggaran yang diprakirakan mencapai angkat 2,5% dari PDB. Dengan kondisi tersebut, kebijakan stimulus anggaran tetap menjadi pilihan dan pasti berimplikasi penerimaan negara tidak sesuai target; tetapi bukan hal yang luar biasa.

Perjalanan APBN 2016 telah berlangsung hampir 4 (empat) bulan dan dalam perjalanan sisa waktu 8 bulan, manuver apa yang perlu dilakukan ?

Skenario Zig-Zag

Target pertumbuhan PDB 5,3% merupakan peningkatan sekitar 0,5% dibandingkan pertumbuhan PDB 2015 yang besarnya 4,79%. Secara sederhana pada kisaran 85% PDB merupakan komponen konsumsi dan investasi. Dalam kondisi ekonomi global yang masih dalam tekanan, sulit berharap pada pasar global. 

Sebaliknya, tekanan produk impor akan berusaha masuk ke pasar domestik. Dengan demikian fokus pada pasar domestik merupakan pilihan terbaik dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur. Dalam mengantisipasi masa depan, pengembangan sektor pangan dan energi merupakan arah strategik, selain memperkuat sektor transportasi dan logistik.

Tekanan pada penerimaan negara akan menimbulkan defisit anggaran yang berdampak pada bertambahnya utang. Defisit dan Utang bukan tabu; dan sudah ditunjukkan bahwa pengelolaan utang publik terkendali (Lihat artikel : Defisit itu Memang Perlu). Investasi pembangunan infrastruktur sangat penting dan butuh waktu untuk mendapatkan "hasil" dalam bentuk peningkatan pajak. Sehingga perlu dipilah infrastruktur yang tepat; bukan sekedar mega dan megah tetapi berisiko tinggi; serta mengundang partisipasi swasta atau badan usaha dengan dukungan dana domestik tanpa harus mengandalkan "overseas source of fund" yang rentan gejolak. (Liha artikel : "Glut Paradox" dan Kontradiksi Infrastruktur Prioritas).

Pengembangan sektor pangan perlu mempersiapkan rencana "pohon industri pangan", tahapan pengembangan serta rantai supply hingga dapat menghasilkan produk unggul. Dalam mewujudkan keunggulan, strategi koopetisi dalam perspektif sinergi akan lebih baik daripada strategi kompetisi yang umumnya mengandalkan persaingan harga. Dengan wawasan koopetisi, pilihan untuk bergabung dengan TPP (Transpacific Partnership) perlu segera diwujudukan. (Lihat artikel : Visi Asia Pasifik dan TPP).

Kondisi perekonomian global memang "tak normal". Pertumbuhan yang tertekan, deflasi komoditas diprediksi masih akan berlangsung, gejolak nilai tukar masih mengancam, suku bunga rendah bahkan negatif dianggap sebagai tananan normal baru. Gejolak dan perilaku korupsi, pencucian uang, serta penggelapan tidak serta merta lenyap dalam sekejap. 

Tetapi mendorong tren pertumbuhan PDB Indonesia yang sudah "rebound" atau berbalik menuju pemulihan dan peningkatan membutuhkan kemampuan "zigzag" (mampu meliuk-liuk melewati jalan berliku) agar terelak dari jebakan utang berkepanjangan dan ketergantungan pada pihak luar. APBN 2016 dan perubahannya merupakan bagian dari rangkaian dari APBN tahun-tahun mendatang sehingga wawasannya bukan "fixing the bugs" tetapi mempersiapkan masa depan.

 

Arnold Mamesah - Laskar Iniatives

14 April 2016