Bencana Utang dan Intervensi

Ada adagium : Ever Onward Never Retreat yang subtansinya : Terus Melangkah Maju. 

Stimulus dan bukan pengetatan sudah menjadi kebijakan bersama baik dari sisi anggaran (fiskal) dan moneter; didukung dengan kebijakan sektor riel yang terus mengalami deregulasi. Keberanian pengelola anggaran pemerintah mendukung pembangunan infrastruktur merupakan langkah tepat walaupun harus mengalami defisit sehingga perlu ditutup kekurangannya melalui penerbitan utang (Lihat artikel : Defisit Anggaran dan Utang Ternyata Menyehatkan). BI pun akan mendukung dengan berbagai kebijakan yang mendorong ekspansi kredit perbankan. Tetapi lantas masalah Bencana Neraca korporasi perlu diselesaikan agar dampaknya pada perbankan dapat dieliminasi. 

Bagi korporasi, kuncinya ada pada penundaan pembayaran utang dengan berbagai skema yang dimungkinkan serta tetap berinvestasi dengan dukungan perbankan domestik (agar terhindar dari resiko depresiasi nilai tukar) dan tidak melakukan pengetatan. Bagi perbankan, terobosan untuk menekan "interest margin" sangat diperlukan dan tidak selalu menunggu sehingga suku bunga kredit khususnya investasi dapat segera mencapai single digit (dibawah 10%) sejalan dengan tren penurunan BI Rate. Bagi pemerintah, saat ini perlu menjadi "interventor dan initiator" kegiatan pembangunan yang akan meningkatkan ekspektasi korporasi dalam mengembangkan usaha serta investasi. Kenyataannya kegiatan proyek pembangunan infrastrutur pemerintah sudah berjalan dengan dukungan anggaran dana APBN yang bergulir sejak Januari 2016 (Lihat artikel : APBN 2016 sebagai Stimulus Tembus GDP USD 1.000 Miliar). Tren nilai tukar menunjukkan penguatan. 

Kutipan : Governments MUST intervene in the economy during economic downturns. Demikian pesan John Meynard Keynes dalam mahzab Keynesian Economics tentang peran pemerintah.

 

Arnold Mamesah - Laskar Initiatives

16 Februari 2016 (Happy Birthday Flor ... !)