Krisis di Ujung Terminal KA Cepat

Paradoks Kepemimpinan dan Konektivitas

Sejalan dengan gelora pembangunan infrastruktur sebagai "critical path" pertumbuhan perekonomian, muncul kontroversi seputar pembangunan kereta api cepat Jakarta - Bandung (KCJB). Setelah tertunda pada awal September 2015, berlanjut dengan keputusan penunjukan konsorsium CRC (China Railway Corporation) pada Oktober 2015, dan ground breaking pada 21 Januari 2016; merupakan picu perdebatan berbagai pihak dengan aneka ragam sudut pandang. Ibarat sinetron, episoda yang tampil terkesan berulang dan membosankan tetapi ternyata tetap menyedot perhatian. Menarik untuk melihat fenomena ini dalam konteks paradoks kepemimpinan, konektivitas, dan nilai.

Dalam iklim demokrasi bernafas reformasi dan transparansi, kolaborasi dan partisipasi merupakan prasyarat bahkan tuntutan segenap "stakeholder" termasuk masyarakat untuk ikut dan diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Namun tidak dapat dihindari keanekaragaman kelompok masyarakat yang terlibat dengan berbagai latar belakang pemahaman, pengetahuan dan kepentingan. Tetapi kemudian, nuansa kolaborasi dan partisipasi yang dikembangkan justru menimbulkan dampak kontra-produktif yang cenderung menjadi kendala dalam pengambilan keputusan. Ibarat "words of wisdom" (kata-kata bijak) yang mengatakan : "Jika ingin cepat pergilah sendiri namun untuk pergi jauh berjalanlah bersama". Situasi ini (disebut : Paradoks Kepemimpinan - Leadership Paradox) membuat Presiden Jokowi yang ingin bergerak cepat tetapi (mungkin) merasa terhambat akibat mengakomodasi partisipasi berbagai pihak.

Sejalan dengan dukungan teknologi digital, memungkinkan banyak orang dan komunitas terkoneksi dalam forum media sosial (medsos), dan melalui media tersebut mengalir "flood of information" dari berbagai sumber dengan beragam maksud dan tujuan. Sulit bagi penerima informasi untuk dapat membedakan informasi "sehat" dan "sesat". Diseminasi atau penyebaran informasi yang seharusnya bermanfaat justru menimbulkan kisruh serta mudahnya terjadi perubahan sikap akibat terbawa arus dari pendapat pihak lain (disebut herding atau bandwagon effect). Fenomena ini disebut Paradoks Konektivitas; saat banyak orang ingin selalu terkoneksi untuk mendapatkan informasi, kejelasan atau konfirmasi tetapi pada sisi lain akan rawan mengalami sesat paham. Paradoks Kepemimpinan dan Konekvitas merupakan kondisi nyata yang berlangsung dan berkembang sejalan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Faktor Resistensi

Jika dicermati penolakan atau resistensi terhadap KCJB, sepertinya faktor China sangat dominan. Mungkin berbeda jika yang dipilih adalah Jepang dengan produk Shinkanzen; yang konon paket penawarannya membutuhkan jaminan pemerintah dan (sedikit) lebih mahal. Kondisi resistensi ini mirip dengan situasi pada awal 1970-an saat produk "Made In Japan" mulai muncul sebagai opsi yang menawarkan harga lebih murah. Peristiwa Malari 1974 dengan demo anti Jepang saat kunjungan PM Jepang Tanaka merupakan puncak ekspresi penolakan tersebut. Resistensi pada faktor China itu tidak lepas dari pengalaman penggunaan produk China misalnya di sektor kelistrikan (mutu barang dan waktu penyerahan tertunda), telekomunikasi, atau produk motor China.

Berdasarkan riset 2015, persepsi publik terhadap Jepang dan China diberikan pada Chart-1 berikut ini.

Sumber Informasi : Pew Research Center

Dari hasil riset di atas, Jepang mendapatkan preferensi lebih baik daripada China.

Dalam kontroversi kereta api cepat banyak alasan, pertimbangan, justifikasi dan kajian akademik dari berbagai disiplin muncul pada domain publik, termasuk media cetak, elektronik, dan media sosial; dari berbagai komunitas ataupun individu yang nadanya mendukung, menolak, atau bersikap netral. Namun upaya merubah persepsi tidak dapat dilakukan seketika dan merupakan tahapan panjang bak "long and winding road". Sepertinya halnya Jepang merubah persepsi Asia, dan khususnya merubah masyarakat di Indonesia dalam memilih mobil pada era 1970/80-an dari produksi "Western Countries" (Holden, Ford, Mercedes, Fiat, Peugeot) menjadi Toyota, Datsun, Nissan, Honda.

Rasionalitas Pengembangan Infrastruktur 

Dalam kondisi gejolak dan tekanan pertumbuhan global, fokus pada pasar domestik dengan mendorong konsumsi dan pembangunan infrastruktur yang menciptakan lapangan kerja merupakan pilihan cerdas bagi perekonomian Indonesia untuk tetap bertumbuh (Lihat artikel : Defisit Anggaran dan Utang Ternyata Menyehatkan). Sejalan dengan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN : Perpres 3/2016) dengan semangat percepatan pelaksanaan pembangunan, telah tercantum 225 proyek serta proyek ketenagalistrikan nasional yang mendapatkan prioritas dan membutuhkan perhatian serta fokus. Dari daftar yang ada, beberapa sudah bergulir tanpa menimbulkan perdebatan kecuali butir 60, High Speed Train Jakarta - Bandung.

Kerjasama B2B (Business to Business) dikembangkan antara anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)) dengan BUMN Tiongkok (China Railway International Co. Ltd.). Selanjutnya dibentuk anak usaha patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia Tiongkok (KCIC), merupakan entitas yang digunakan dalam pembangunan dan operasionalisasi KCJB. Memang dalam strategi berinvestasi langsung di luar negeri (OFDI : Outward Foreign Direct Investment), China menggunakan SOE (State Owned Enterprise) dengan dukungan perbankan China.

Sebaran investasi China di luar negeri dapat dilihan pada Chart-2 berikut ini.

Sumber Informasi : World Resources Institute

Dengan overseas direct investment yang sejumlah 68% tujuannya Asia, akan mendorong pertumbuhan ekspor produk China. Dukungan perbankan China untuk OFDI tersebut mirip dengan skema Kredit Ekspor.

Dari segi pembiayaan, model yang ditawarkan konsorsium ternyata membutuhkan berbagai penjaminan (atau proteksi) dari pemerintah. Hal ini tidak sejalan dengan disiplin B2B yang pemahamannya pada kesiapan menanggung resiko bisnis. Sementara, bersama dengan konsorsium China, akan juga ikut serta SOE lain dalam memanfaatkan peluang. Salah satu yang disebutkan dalam proyek kereta api cepat ini adalah pengembangan "new city". Model pengembangan yang menyertakan sektor properti ini mirip dengan model yang digunakan China dalam pengembangan infrastruktur pasca Krisis Finansial 2008. China membelanjakan hampir USD 600 Miliar sebagai bentuk stimulus ekonomi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi "double digit". Dampak dari kebijakan tersebut pertumbuhan perekonomian China bergantung pada investasi bukan pada konsumsi. Upaya pemerintah China saat ini untuk mentransformasi perekonomiannya dengan memperbesar sektor konsumsi berdampak turunnya pertumbuhan perekonomian China dan "capital outflow" dana asing. Belajar dari pengalaman Krismon Indonesia 1998 dan Krisis Keuangan US 2008, model pertumbuhan ekonomi yang erat berkaitan dengan sektor properti akan rentan "bubble economic". Dalam situasi ini perilaku "Rational Expectation" berubah menjadi "Speculative Bubble" yang kelak berbuah Krisis.

Kontroversi seputar KCJB sangat menyita perhatian, pikiran dan tenaga yang sarat dengan fenomena paradoks kepemimpinan serta konektivitas sebagai implikasi dari iklim demokrasi, transparansi serta partisipasi.

Perekonomian perlu tumbuh demi peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan (prosperity and equalty). Pertumbuhan terjadi dalam suatu rentang waktu yang merupakan buah dari disiplin perencanaan dan investasi yang berkelanjutan; serta selalu berpedoman pada "Generally Accepted Principle". Bukan sekedar keinginan sporadis tanpa belajar dari masa lalu. Ada adagium : "Berlian itu indah dan mahal sedangkan air merupakan kebutuhan keseharian". (Lihat : Kontradiksi dalam Proyek Kereta Cepat-HST).

Tidak dapat disangkal bahwa KCJB merupakan sarana transportasi yang akan memberikan kenyamanan dan waktu perjalanan singkat; tetapi banyak proyek infrastruktur lain yang memang merupakan kebutuhan dan memerlukan perhatian.

Ingat, krisis menanti di ujung terminal dan konon keledai pun tidak ingin terperosok pada lobang yang sama!

 

Arnold Mamesah - Laskar Initiatives

Awal Februari 2016