Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat pada Era Joko Widodo

Pada tahun 2005, Indonesia dan Amerika Serikat melakukan kerjasama berlandaskan dari stabilitas dan kesejahteraan kawasan, keamanan lingkungan, demokrasi dan hak asasi manusia, pendidikan militer, kontra-terorisme, dan kekuatan maritim. Hubungan ini semakin melekat semenjak disepakatinya Comprehensive Partnership pada tahun 2010. Kerjasama ini mengacu pada tiga pilar, yaitu politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, dan sosial teknologi dan lingkungan.

 Berdasarkan teori kebijakan luar negeri, proses pengambilan kebijakan keputusan dapat dianalisis melalui tiga model, yaitu proses rasional, organisasional, dan birokratik. Indonesia menggunakan diplomasi pertahanan bertujuan untuk membentuk kerjasama dengan negara-negara yang berpotensi  memberi keuntungan nasional. Terbentuknya diplomasi ini diakibatkan proses globalisasi yang terus meluas dan sistem internasional yang fleksibel menimbulkan komplikasi terhadap konsep dasar ancaman dalam interaksi antar negara.

Hal ini memaksa setiap negara menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu, bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya di dalam sistem internasional dan mencapai keinginan dari kepentingan nasionalnya.  Bentuk kerjasama diplomasi pertahanan berupa aliansi, koalisi, kemitraan, dan komunitas keamanan regional.Dalam model rasional berupa unit Analisa national actor, negara dianggap sebagai aktor yang menentukan pengambilan keputusan yang menentukan tujuan, opsi, konsekuensi, dan pilihan.

Ketika tujuan dan sasaran telah ditentukan, tahap selanjutnya adalah opsi berupa tindakan yang mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setelah opsi sudah dimiliki akan dipertimbangkan konsekuensinya, sehingga muncul pilihan untuk menentukan. Pilihan ini akan di pertimbangkan terhadap tujuan negara. 

Kepentingan keamanan merupakan bagian vital dari negara, untuk mencapai hal tersebut harus melalui beberapa cara, yaitu memperkuat kerjasama dan hubungan baik dengan negara sahabat, memelihara hubungan erat dengan negara-negara yang saling ingin menguatkan keamanan, dan normalisasi dengan negara-negara yang memusuhi. Kemudian, diplomasi pertahanan merupakan strategi kerjasama mengidentifikasikan tiga makna, yakni confidence building measures (CBMs), civil-military relation dan wider foreign policy objectives in the other countries area of defense.

 Diplomasi pertahanan merupakan alat untuk mewujudkan keuntungan dan kesetaraan kekuatan antara aktor di dalam sistem internasional. Ruang lingkup dari diplomasi pertahanan untuk memperkuat kerjasama dan rasa saling percaya antar negara, meningkatkan kapabilitas pertahanan, mencegah pengembangan senjata pemusnah massal, meningkatkan kapabilitas militer melalui pengerahan pasukan perdamaian. 

Diplomasi kekuatan menengah, yaitu berfokus pada diplomasi baru yang menghuni "middle power" dalam sistem internasional. Untuk memenuhi syarat agar terjadinya diplomasi, sebuah negara harus cukup kuat dalam mempertahankan diri atau menawarkan bantuan substantif kepada pihak lain.

Evolusi diplomasi pertahanan dan interaksi antara diplomasi dan kekuasan terlihat pada abad ke-20, terutama pada saat distribusi kekuatan global sedang berubah. Setelah perang dunia pertama, terbentuknya organisasi internasional Liga Bangsa-Bangsa, kemudian berkembang menjadi Persatuan Bangsa-Bangsa yang membedakan antara kekuatan besar, menengah, dan kecil. Diplomasi ini bertujuan untuk mencari cara untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri membawa kepentingan bersama dalam keadilan.

Selain itu, kepentingan dan dinamika kekuatan membuat negara-negara mereka yang memberi otoritas dan tingkat pengaruh dan kekuatan tertentu yang mereka tidak miliki. Keberadaan diplomasi pertahanan agar terikat oleh aturan bersama, nilai, dan kepentingan bersama yang diungkapkan melalui institusi bersama. 

Dalam kasus kekuatan traditional middle power, kekuatan menengah yang muncul menggunakan diplomasi untuk menekankan kekuatan lunak mereka, dan menjangkau jauh melampaui wilayah terdekat mereka. Kemudian, kekuatan yang cukup secara ekonomi dan politik pada lingkungan strategis kawasannya, dimana negara middle power berusa untuk membangun kepemimpinan regional dengan kegiatan diplomasi multilateral atau kerjasama
 
Kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat sebagai berikut :