Eratnya Hubungan Indonesia dengan China di Era Presiden Joko Widodo

Hubungan bilateral Indonesia dan China terlihat erat semenjak era kemimpinan Presiden Joko Widodo. Peningkatan perekonomian kedua negara menjadi daya tarik menjalin kerjasama untuk kepentingan perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, dan budaya. Saat ini China telah menggantikan Jepang sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Era Jokowi, pemerintah telah menyepakati kerjasama China untuk berinvestasi di negaranya.

Kerjasama internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kerja sama internasional memiliki peran yang sangat penting. Hubungan dan berimbang, sehingga memaksa negara untuk membentuk kerjasama di berbagai sektor. Dalam segi pendekatan neoliberalisme, memandang bahwa kerja sama internasional harus berfokus pada peran rezim internasional untuk memahami common interest. Bagi kaum neoliberalis, kerja sama internasional (dalam bentuk perusahaan) bagi negara adalah sebuah investasi yang menguntungkan. Hal ini sesuai keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan keuntungan dan keberadaan di ranah internasional.

Hubungan bilateral  Indonesia dan China sudah berlangsung selama 70 tahun, semakin erat ketika Presiden Joko Widodo memiliki diplomasi pro rakyat, Diplomasi tersebut berkepentingan dalam pembangunan yang merata di berbagai daerah untuk menyejahterakan rakyatnya. Kedekatan Jokowi sudah dijalankan sejak awal pemerintahannya sebelum pelantikannya, Jokowi sudah mengunjungi Beijing dan bertemu di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomo Asia atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Peningkatan hubungan terlihat pada perayaan 65 tahun hubungan bilateral kedua negara. kunjungan Presiden Jokowi dan Xi Jinping membahas peningkatan pada bidang ekonomi khususnya sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur, industry, dan pariwisata. Hasil pembahasan tersebut menyepakatati delapan Mou sebagai berikut ;

1.  Mou Kerja Sama Ekonomi antar Menko Perekonomia RI dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi China

2.  Mou Kerja Sama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasonal Pembangunan dan Reformasi China dengan Menteri BUMN

3.  Mou antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi China untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

4.  MoU antara Badan SAR Nasional (BASARNAS) RI dengan Menteri Transportasi China

5.  Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah RI dan China untuk pencegahan pajak berganda

6.  MoU antara Lembaga Pengembangan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Badan Antariksa Nasional China.

Menjalin kerjasama ini dipengaruhi dengan kebutuhan Indonesia untuk pembangunan infrastruktur. Sesuai dengan keinginan era pemimpin Jokowi proyek pembangunan dilakukan secara besar-besaran, anggaran telah dikeluarkan pada tahun 2015-2019 sebesar RP.4.700 Triliun (bappenas,2015). 

Kemudian, nilai perdagangan Indonesia-China meningkat dua kali lipat lebih, dari US$ 48,23 miliar pada 2014 menjadi US$109,99 miliar pada 2021. Impor dari China juga melesat dari US$ 30,62 miliar pada 2014 menjadi US$ 53,8 miliar pada 2021.

Meningkatnya hubungan antar negara tersebut memiliki keuntungan masing-masing pihak, dimulai dari Indonesia. Dalam proyek Kereta Cepat Indonesia China merasakan transfer teknologi dan pengembangan industri, yaitu penguasaan teknologi yang berstandar internasional, standarisasi produk industri perkeretaapian dalam rangka melindungi industri dalam negri, dan pengembangan roadmap teknologi industri pereketaapian. 

Selain itu, kerjasama dilakukan dalam proyek Belt Road Initiative atau jalur sutra. Pengembangan ini memperkuat koneksi seperti Maritime Silk Road memper erat hubungan China dengan negara-negara asia hingga eropa. proyek ini akan memudahkan transportasi barang, menurunkan biaya transportasi, dan pereduksiaan biaya barang. Dampak ini memberikan positif bagi Indonesia agar lebih mengembangkan barang unggulan dan potensial yang berdaya saing produk global.

Pengembangan ini berpotensi meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Dalam kacamata politik, kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berusaha untuk menjaga hubungan diplomatic dengan China. Banyak peluang untuk mempertahankan hubungan karena indonesia pemasok bahan baku SDA terbesar China dan era Joko Widodo sentralisasi pada negara China. Berbagai kebijakan l yang di ambil oleh Jokowi tersebut selarasa karena kebijakan luar negeri dipenagruhi oleh keadan internasional dan politik dalam negeri.

Infrastruktur yang tidak memadai telah lama menjadi masalah di Indonesia, mengurangi daya saing ekonomi Indonesia dan memperlebar kesenjangan sosial ekonomi antara bagian barat Indonesia yang lebih maju dengan bagian timur negara. Sisi lain, keuntungan juga di rasakan oleh Negara China untuk memperkuat dominasi ekonominya. Tidak jauh dari ekonomi, China ingin membangkitkan sebagai negara dominasi yang ingin mengalahkan US. Selain itu, dalam agenda One Belt One Road, indonesia merupakan salah satu negara yang berada pada jalur sutra maritim yang akan di kembangkan. China gencar memberi bantuan dan investasi bertujuan untuk berjalannya protek jalur sutra modern. proyek ini akan memudahkan transportasi barang, menurunkan biaya transportasi, dan pereduksiaan biaya barang. 

Dampak ini memberikan positif bagi Indonesia agar lebih mengembangkan barang unggulan dan potensial yang berdaya saing produk global. Kerja sama internasional ini mengarah pada kepentingan ekonomi-politik internasional, bagi Indonesia meningkatkan pembangungan infrastruktur. Hal ini di anggap sebagai solusi untuk mengatasi hambatan sistem transportasi indonesia, seperti kapasitas teknologi kereta cepat.

Namun, Indonesia juga harus memperhatian pencegahan  untuk mengatasi semua masalah yang muncul dalam hubungan bilateral Indonesia-Cina. Jika dibiarkan, mereka dapat membahayakan semua pencapaian yang telah dicapai, termasuk kerukunan antar-ras Indonesia yang diperoleh dengan susah payah dan masih rapuh.