Eratnya Hubungan Indonesia dengan China di Era Presiden Joko Widodo

Hubungan bilateral Indonesia dan China terlihat erat semenjak era kemimpinan Presiden Joko Widodo. Peningkatan perekonomian kedua negara menjadi daya tarik menjalin kerjasama untuk kepentingan perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, dan budaya. Saat ini China telah menggantikan Jepang sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Era Jokowi, pemerintah telah menyepakati kerjasama China untuk berinvestasi di negaranya.

Kerjasama internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kerja sama internasional memiliki peran yang sangat penting. Hubungan dan berimbang, sehingga memaksa negara untuk membentuk kerjasama di berbagai sektor. Dalam segi pendekatan neoliberalisme, memandang bahwa kerja sama internasional harus berfokus pada peran rezim internasional untuk memahami common interest. Bagi kaum neoliberalis, kerja sama internasional (dalam bentuk perusahaan) bagi negara adalah sebuah investasi yang menguntungkan. Hal ini sesuai keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan keuntungan dan keberadaan di ranah internasional.

Hubungan bilateral  Indonesia dan China sudah berlangsung selama 70 tahun, semakin erat ketika Presiden Joko Widodo memiliki diplomasi pro rakyat, Diplomasi tersebut berkepentingan dalam pembangunan yang merata di berbagai daerah untuk menyejahterakan rakyatnya. Kedekatan Jokowi sudah dijalankan sejak awal pemerintahannya sebelum pelantikannya, Jokowi sudah mengunjungi Beijing dan bertemu di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomo Asia atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Peningkatan hubungan terlihat pada perayaan 65 tahun hubungan bilateral kedua negara. kunjungan Presiden Jokowi dan Xi Jinping membahas peningkatan pada bidang ekonomi khususnya sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur, industry, dan pariwisata. Hasil pembahasan tersebut menyepakatati delapan Mou sebagai berikut ;

1.  Mou Kerja Sama Ekonomi antar Menko Perekonomia RI dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi China

2.  Mou Kerja Sama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasonal Pembangunan dan Reformasi China dengan Menteri BUMN

3.  Mou antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi China untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

4.  MoU antara Badan SAR Nasional (BASARNAS) RI dengan Menteri Transportasi China

5.  Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah RI dan China untuk pencegahan pajak berganda

6.  MoU antara Lembaga Pengembangan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Badan Antariksa Nasional China.

Menjalin kerjasama ini dipengaruhi dengan kebutuhan Indonesia untuk pembangunan infrastruktur. Sesuai dengan keinginan era pemimpin Jokowi proyek pembangunan dilakukan secara besar-besaran, anggaran telah dikeluarkan pada tahun 2015-2019 sebesar RP.4.700 Triliun (bappenas,2015).