Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Tantangan Memasyarakatkan Konstitusi

Itu tentu menjadi putusan yang penting untuk menjaga imajinasi dan harapan masyarakat tentang keadilan, dalam hal ini berkaitan dengan demokrasi. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi masih menempatkan rakyat, suara rakyat, pilihan rakyat, untuk menyetir arah pembangunan Indonesia. Kita berharap bahwa keputusan itu merupakan satu dari sekian banyak keputusan yang benar-benar untuk rakyat, demikian juga di masa yang akan datang.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi kedepannya harus menjadi lembaga yang dekat dengan rakyat. Hal ini untuk menghindari “gejala” yang disebutkan Justin Gest sebagai minoritas baru. Dalam bukunya The New Minority (2016), Gest menjelaskan tentang menguatnya perasaan minoritas bagi sebagian besar masyarakat di negara-negara Eropa.

Munculnya perasaan terpinggirkan dan merasa seperti minoritas dari mereka yang justru sebenarnya secara populasi adalah mayoritas. Hal ini dikarenakan mereka yang tidak punya kekuatan finansial hanya merasa menjadi objek komodifikasi sistem ekonomi. Bagi mereka, kegiatan ekonomi hanya mensejahterakan segelintir orang, masyarakat luas hanya menjadi “orang asing” dalam sistem tersebut.

Coba bayangkan jika hal tersebut ditarik dalam konteks konstitusi dan hukum. Akan muncul kegamangan dan perasaan terpinggirkan dalam ranah hukum. Konstitusi atau hukum seolah hanya untuk kalangan elit. Perkara-perkara konstitusi adalah perkara elit: Rancangan Undang-Undang, sengketa pemilu, hingga sengketa lembaga negara. Masyarakat akhirnya tidak lagi ingin bersentuhan dengan hukum. Dan yang paling mengerikan masyarakat bisa saja apatis dan bahkan sengaja melakukan pelanggaran terhadap konstitusi negara.

Terakhir adalah persoalan politik. Rakyat percaya bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pengadil di lapangan demokrasi. Meski sebenarnya segala persoalan hidup adalah persoalan politik, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak boleh menjadi alat politik. 

Dalam sebuah kompetisi, tidak elok rasanya jika melihat ada wasit sekaligus berseragam pemain. Maka dari itu, menjelang dua dekade lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, semoga lembaga ini tetap berpihak kepada rakyat.