Alasan Presiden RI Kunjungi Fiji dan Respon dari WPNCL

Sebelum terbang ke kawasan Pasifik Selatan, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono siang tadi (17 Juni 2014) dari bandara Halim Perdanakusumah, mengumumkan misi dibalik kunjungannya yang rencananya melakukan kunjungan kerja ke Fiji selama tiga hari mulai 17 -20 .

Poin ke satu-Mr. Presiden bilang, kunjungannya ke kawasan pasifik selatan ini penting karena selama 10 tahun terakhir kita (pemerintahannya) telah memperkuat dan menjalin hubungan dengan negara-negara kunci.

Indonesia selama bertahun-tahun terakhir telah menjalin hubungan baik antara lain dengan negara Timor Leste, Papua Nugini, Australia, dan Selandia Baru, ungkap SBY

Point ke dua, Kedatangan Presiden ke negara-negara di kawasan pasifik tersebut juga berangkat dari kesepakatan bahwa mereka semua secara resmi menghormati kedaulatan Republik Indonesia.

Point ke tiga, Yudhoyono mengakui urusan terkait permasalahan Papua kerap dipersoalkan di tingkat internasional dan hal tersebut bisa diatasi dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di pasifik selatan.

Kawasan pasifik cukup berbahaya bagi lepasnya Papua? Presiden mencontohkan bahwa sejumlah ajang seperti Pacific Island Forum dan Melanesian Spearhead Group sering dijadikan tempat bagi kelompok-kelompok yang mempersoalkan Papua untuk mendapatkan dukungan.

Tugas saya adalah meningkatkan kerja sama dan persahabatan serta memberitahukan kebijakan kita tentang Papua," ujar Presiden Yudhoyono. Dengan demikian, menurut Presiden, tidak akan ada lagi atau setidaknya mengurangi disinformasi dan misinformasi terkait dengan kebijakan Indonesia mengenai Papua dalam konteks hubungan internasional.

Point ke empat, lawatan tersebut ingin memperkuat kerjasama yang telah mereka teken bersama dengan perwakilan Melanesian Spearhead Group yang datang ke Papua Barat beberapa bulan lalu, guna mendengar langsung terkait dengan kebijakan pembangunan ekonomi serta aspek keamanan di Papua.

Apa maksud SBY menyebut negara kunci?

Dinamika dukungan negara pasifik kepada saudaranya di Papua Barat, bikin pusing negara Indonesia. Aplikasi WPNCL kesini, menakutkan bagi Indonesia. Persoalannya, semangat rumpun melanesia yang sudah menyatukan komunitas melanesia di kawasan pasifik, termasuk Papua Barat, wajib ada dalam komuniyas ini. Dari PIF ke MSG, riak Papua tambah kuat.

Walaupun hubungan kerjasama antar negara masih jalan, tetapi pemerintah Indonesia tak ada alasan blokir Papua di pasifik karena regional budaya melanesia beda dengan rumpun melayu. Memalukan skali, bukannya Indonesia harus tau diri dan berupaya mendirikan hubungan zona diantara rumpun melayu, malah sibuk urus rumpun melanesian.

Sebaiknya Presiden Indonesia rutin komunikasi dengan malaisya, singapura, brunei dan negara rumpun melayu di asia agar sama-sama mewujudkan zona kultur di kawasannya. Tra usah ribut dengan kepentingan Papua menyatu secara budaya ke melanesia lainnya di pasifik.

Suatu lelucon yang tak masuk akal, disaat belahan dunia sibuk memupuk kekuatan antar zona dagang yang mengedepankan kultural, Indonesia masih ikut-ikutan kedalam forum-forum dagang/politik buatan Amerika. Benturan kepentingan TPPA pada tahun 2015 nanti, Indonesia dan Australia diteken Amerika untuk awasi pasifik agar bubar dari Melanesian Spearheads Grub ke TPPA bikinan Amerika. Zona dagang buatan AS ini ditentang juga oleh Mahatir Muhammad dari Malaisya, Indonesia belum ada yang menentang.

Negara kunci yang dimaksudkan oleh presiden tak lain adalah Fiji dan Papua Nugini. Dua negara itu bagi pemerintah Indonesia terus didorong agar mengganjal negara lainnya di pasifik yang kini dikuatkan oleh Vanuatu untuk membebaskan saudaranya di Papua Barat.

Sorotan dunia kepada masalah Papua cukup meningkat paska kawasan pasifik, terutama Vanuatu secara resmi pidato di sidang umum PBB tahun kemarin. September mendatang, sesuai dengan seminar regional dekoloninasi PBB/C4, dimana aspirasi mengenai Papua Barat sempat didiskusikan pada saat seminar tersebut berlangsung.

Menanggapi kunjungan ini, pihak WPCL melalui telepon mengatakan kepada penulis bahwa, seharusnya SBY tra perlu lari ke pasifik demi blokir Papua disana, barang (masalah) Papua ada di Papua sini, kenapa lari jauh-jauh kesana. Lanjutnya, Komunikasi pemerintah dengan pihak OPM sudah dilakukan sejak 11 September 2011 silam dan presiden Yudhoyono tau apa saja kesepakatan yang dicapai. Kenapa SBY tra (tidak) berani laksanakan kesepakatan tersebut? Menurut WPNCL, kunjungan SBY tarada pengaruh apapun dengan aplikasi keanggotaan Papua di forum MSG. Sekian

Kiprah Papua di Pasifik simak artikel sebelumnya, sudah banyak ditulis disini.