Sebaiknya Presiden Indonesia rutin komunikasi dengan malaisya, singapura, brunei dan negara rumpun melayu di asia agar sama-sama mewujudkan zona kultur di kawasannya. Tra usah ribut dengan kepentingan Papua menyatu secara budaya ke melanesia lainnya di pasifik.
Suatu lelucon yang tak masuk akal, disaat belahan dunia sibuk memupuk kekuatan antar zona dagang yang mengedepankan kultural, Indonesia masih ikut-ikutan kedalam forum-forum dagang/politik buatan Amerika. Benturan kepentingan TPPA pada tahun 2015 nanti, Indonesia dan Australia diteken Amerika untuk awasi pasifik agar bubar dari Melanesian Spearheads Grub ke TPPA bikinan Amerika. Zona dagang buatan AS ini ditentang juga oleh Mahatir Muhammad dari Malaisya, Indonesia belum ada yang menentang.
Negara kunci yang dimaksudkan oleh presiden tak lain adalah Fiji dan Papua Nugini. Dua negara itu bagi pemerintah Indonesia terus didorong agar mengganjal negara lainnya di pasifik yang kini dikuatkan oleh Vanuatu untuk membebaskan saudaranya di Papua Barat.
Sorotan dunia kepada masalah Papua cukup meningkat paska kawasan pasifik, terutama Vanuatu secara resmi pidato di sidang umum PBB tahun kemarin. September mendatang, sesuai dengan seminar regional dekoloninasi PBB/C4, dimana aspirasi mengenai Papua Barat sempat didiskusikan pada saat seminar tersebut berlangsung.
Menanggapi kunjungan ini, pihak WPCL melalui telepon mengatakan kepada penulis bahwa, seharusnya SBY tra perlu lari ke pasifik demi blokir Papua disana, barang (masalah) Papua ada di Papua sini, kenapa lari jauh-jauh kesana. Lanjutnya, Komunikasi pemerintah dengan pihak OPM sudah dilakukan sejak 11 September 2011 silam dan presiden Yudhoyono tau apa saja kesepakatan yang dicapai. Kenapa SBY tra (tidak) berani laksanakan kesepakatan tersebut? Menurut WPNCL, kunjungan SBY tarada pengaruh apapun dengan aplikasi keanggotaan Papua di forum MSG. Sekian
Kiprah Papua di Pasifik simak artikel sebelumnya, sudah banyak ditulis disini.