Sejauh ini, Pemerintah telah memiliki pencapaian yang cukup banyak untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan kinerja pemrintah yang sangat serius dalam upaya membantu masyarakat memperbaiki kondisi ekonominya. Berikut beberapa kinerja dan pencapaian yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengatasi tingginya angka kemiskinan :
a.Pemerintah terus mendorong tumbuhnya pelaku-pelaku wiraswasta baru. Caranya dengan menyederhanakan peraturan, mempersingkat proses perijinan perusahaan, menurunkan pajak usaha kecil, dan memberi pinjaman berbunga rendah untuk usaha kecil.
b.Meningkatnya jumlah usaha wiraswasta di Indonesia untuk membuka lapangan kerja baru. Dampaknya, pengangguran berkurang. Saat pengangguran berkurang, maka tingkat kemiskinan juga turun.
c.Program-program ekonomi yang tepat untuk membantu masyarakat berpenghasilan kecil. Contohnya adalah BPJS, BBM Satu Harga, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Sejuta Rumah, dan lainnya.
d.Program-program bagi masyarakat pedesaan, seperti Padat Karya Tunai, Dana Desa, Pembagian Sertifikat Tanah, dan juga Pengelolaan Desa Parawisata.
Penggunaan dana yang tepat sasaran dan tingginya angka pembangunan nasional. Berbeda dengan era sebelumnya, pemerintahan Jokowi sangat berhati-hati dalam menggunakan pemasukan negara, apalagi dana pinjaman.Â
Pemerintah tidak asal pakai dana pinjaman untuk subsidi. Subsidi yang sebenarnya buang-buang uang tapi tidak tepat sasaran (seperti subsidi BBM dan listrik) ditiadakan. Ini karena subsidi tersebut sebenarnya tidak memajukan negara dan tidak meringankan beban rakyat miskin. Subsidi seperti itu lebih banyak hanya dinikmati kalangan mampu saja, tapi kurang menolong mereka yang sebenarnya perlu bantuan. Oleh karena itu, penggunaan subsidi bahan bakar dihentikan oleh pemerintah.
Selanjutnya dana subsidi tersebut diarahkan ke program-program ekonomi yang tepat untuk membantu masyarakat, terutama yang berpenghasilan kecil.Â
Contohnya adalah BPJS, BBM Satu Harga, Kartu Indonesia Pintar, Sejuta Rumah, Papua Terang, dan lainnya. Selain itu, pemerintah saat ini juga menggunakan dana pinjaman untuk membangun di seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok, bukan hanya terpusat di Pulau Jawa saja.Dengan demikian, dana yang ada dipakai dengan bijak agar negara bisa jadi lebih maju dan masyarakatnya jadi lebih sejahtera.
Saat ini, telah banyak dilakukan pembangunan infrastruktur nasional penunjang kesejahteraan yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Contohnya adalah pembangunan jalan-jalan, pelabuhan, bandara, jalan tol, jalur tol laut, bendungan, pembangkit listrik, dan lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudara kita di pelosok juga tersentuh pembangunan dan peradaban.Â
Dengan adanya transportasi yang baik, maka semua daerah bisa terhubung satu sama lain. Tidak ada lagi yang terisolasi. Maka perjalanan dari satu daerah ke daerah lain bisa lebih cepat, dan arus barang dan jasa jadi lebih lancar. Selain itu juga dilakukan pembangunan sarana seperti pembangkit listrik dan bendungan irigasi membantu untuk memajukan daerah-daerah sampai ke pelosok.
Cepat atau lambat, daerah pelosok juga akan mengalami kemajuan.Saat kita maju sampai ke pelosok, maka perekonomian Indonesia juga akan meningkat pesat. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan yang menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Total panjang jalan yang direncanakan adalah 1.920 kilometer.Â
Hal tersbut untuk menunjang akses transportasi dari Kalimantan Timur ke daerah-daerah pelosok di Kalimantan Utara akan semakin mudah. Ini juga tentu akan meningkatkan perekonomian di Kalimantan Timur dan Utara, karena lebih lancarnya arus barang dan jasa.Dengan makin mudahnya transportasi sampai pelosok, maka makin besar pasar bagi para pelaku wiraswasta yang ingin memasarkan produk dan jasanya. Dan ini pada akhirnya juga akan menyumbang pada meningkatnya perekonomian.
Pembangunan besar-besaran yang dilakukan pemerintah saat ini memerlukan dana besar dan sebagian besar dana tersebut adalah dana pinjaman. Tetapi, saat ini pemerintah sangat berhati-hati mengelola hutang. Mereka selalu memastikan agar cicilan pinjaman tidak membebani kas negara. Memang hutang Indonesia besar, tapi bukan seluruhnya dibuat oleh pemerintahan saat ini. Lebih dari 60% dari total hutang Indonesia adalah hutang warisan dari masa sebelumnya.
 Jumlah hutang pemerintah sejauh ini adalah kurang dari 40% total tersebut. Selain itu, tidak semua hutang itu pinjam dari luar negeri. Sebagian besar (70%) justru pinjam dalam negeri sendiri, dengan cara menjual Surat Utang Berdenominasi Rupiah ke masyarakat. Hanya 30% sisanya yang pinjam dari luar negeri. Hal ini beda dengan era sebelumnya di mana sebagian besar pinjaman kita (78%) berasal dari luar negeri.
Pemerintah saat ini telah meminimalisir peminjaman uang dari luar negeri. Hal tersebut dikarenakan pinjaman dari luar negeri akan menyulitkan  karena perubahan nilai mata uang luar negeri yang fluktuatif. Kalau besar pinjaman luar negeri terlalu besar, jika nilai mata uang luar negeri tiba-tiba naik, maka artinya kita harus keluar uang lebih untuk melunasi hutang negara.Â
Dan ini juga bisa menyebabkan kewajiban mencicil jadi membebani kas negara. Oleh karena itu, pemerintah lebih banyak meminjam dari masyarakat Indonesia sendiri, maka pemerintah bisa lebih leluasa mengatur penggunaannya, dan juga jadwal pembayaran cicilannya. Dan karena nilai mata uangnya adalah nilai mata uang sendiri, maka besar pinjaman tidak akan berubah-ubah. Dengan demikian, besarnya cicilan pinjaman tersebut bisa diatur agar tidak membebani kas negara.
Jadi, pemerintah saat ini telah memberikan kesejahteraan lebih bagi seluruh rakyat Indonesia, perhitungan yang matang dalam mengelola keuangan juga menjadikan perekoniman nasional tetap stabil. Terkadang untuk berubah menjadi lebih baik dan lebih maju itu selalu butuh langkah pasti dan perencanaan yang matang serta tertata. Oleh karena itu, tidak usah takut apabila terjadi fluktuasi dollar naik , rupiah melemah, ataupun banyak utang, karena semua telah direncanakan dengan baik dan tertata untuk kesejahteraan bangsa ini dan untuk menjaga stabilitas nasional.