Transpuan dalam Konsep Human Security

Konsep Human Security merupakan hal yang baru bagi banyak orang. Konsep ini lahir dari pergeseran paradigma global security pasca perang dingin yang mulai beralih dari orientasi keamanan militeristik negara, menuju ke arah keamanan fundamental setiap manusia, gagasan konsep human security hadir untuk menjadi jawaban dalam menyikapi berbagai macam jenis ancaman baru yang telah menggeser pola keamanan tradisional sebelumnya. 

Secara sederhana kita dapat mendefinisikan konsep human security sebagai bentuk usaha untuk melindungi aspek-aspek basic kehidupan manusia, dan menciptakan sistem politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer, dan budaya yang berketahanan, humanis, serta menjunjung tinggi martabat bagi manusia itu sendiri.

Saat ini, realitas sosial membuktikan bahwa transpuan sangat rentan akan tindakan diskriminatif di segala aspek kehidupannya. Eksistensinya secara umum dianggap masyarakat sebagai "aib" dan perlu untuk "disembuhkan". 

Berbagai stigma telah melekat lama di dalam pikiran masyarakat akan transpuan. Penampilan transpuan sendiri menjadi faktor mengapa mereka menjadi kelompok yang paling rentan akan diskriminasi, secara fisik mereka terlihat paling mencolok daripada anggota kelompok LGBTQ+ lainnya. Transpuan di tuntut berjuang menghadapi berbagai diskriminasi dalam kehidupan sosialnya, seperti diskriminasi ekonomi, sosial, hukum, dan lainnya. 

Kemudian, di mana letak keterkaitan konsep Human Security dengan perjuangan isu transpuan?  

Di dalam konsep keamanan manusia memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai hal tersebut namun jika kita melihat tujuannya maka kita akan bisa memahami. 

Perlu ditekankan kembali bahwa konsep keamanan manusia bertujuan untuk melindungi eksistensi manusia dan LGBT atau transpuan secara khusus bertentangan dengan hal ini, karena perilaku golongan LGBT dalam berhubungan seksual yang bersifat unproductable atau tak dapat menghasilkan generasi selanjutnya. Jika saja perilaku ini banyak dipraktikkan oleh banyak kalangan maka lambat laun eksistensi manusia akan terancam.  

Namun di samping itu secara garis besar, advokasi yang dilakukan dalam konteks transpuan pada dasarnya adalah bentuk pemenuhan dari esensi Human Security itu sendiri.

Dalam hal ini pemenuhan pada tingkatan yang lebih mendasar dan spesifik. Individu transpuan dalam konteks global memerlukan pencapaian rasa aman akan berbagai unsur di sekitarnya. Rasa aman dari tindakan diskriminatif, rasa aman dalam memperoleh kesempatan ekonomi, pelayanan medis yang layak, ketersediaan makanan dan air bersih, hingga rasa aman dalam menjalankan hak-hak fundamental berbangsa dan bernegara.

Selain itu, tantangan transpuan sebagai kelompok minoritas pada level global semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Isu advokasi transpuan saat ini sudah bersifat transnasional dan multidimensional. Hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, integratif, dan lintas sektor untuk merespon berbagai tantangan global. 

Mosi utama dari kerangka konsep human security adalah untuk menciptakan hubungan dan interdependensi antara aspek pembangunan, HAM, dan national interest negara sebagai modal awal penyediaan keamanan bagi individu.

Tiga aspek vital di atas merupakan penggerak utama nantinya dalam melaksanakan pembangunan inklusif yang menjunjung HAM serta wajib menggabungkan secara utuh perspektif transpuan dalam blueprint national interest negara. Sehingga, fokus arah kebijakan para pemangku kebijakan level nasional maupun global akan beralih dari State-Centric Approach yang mengonsentrasikan kebijakan negara pada aspek militer, persenjataan, kontestasi power negara, dan keamanan tradisional, menjadi People-Centric Approach dimana akar kebijakan negara berpusat pada aspek keamanan, proteksi, dan pemberdayaan individu, termasuk kelompok transpuan didalamnya. Sehingga penting mengetahui pendekatan Human Security sebagai alat bedah analisis alternatif dalam rangka merespon permasalahan-permasalahan menyangkut transpuan pada level internasional maupun domestik.

Lebih lanjut, UNDP pada publikasi dokumen Human Development Report (1994) mengidentifikasi bahwa konsep human security merupakan kerangka berpikir yang mengharuskan adanya pemahaman tentang keamanan bagi individu secara multi-sektoral dan lintas disiplin. Aspek multidimensionalitas ini akan memberikan kacamata analisis dalam proses peleburan isu transpuan pada setiap dimensi. Diantaranya sebagai berikut;  

Economic Security

Keamanan kelompok transpuan secara ekonomi harus terjamin. Hal ini penting karena  transpuan sering di asosiasikan dengan konteks kemiskinan serta dalam banyak hal masih termarjinalkan dari bursa kesempatan kerja yang inklusif. Sehingga transpuan secara ekonomi acapkali menjadi permasalahan keamanan yang serius, dan jika tidak direspon secara kontinyu akan dapat menimbulkan Economic Insecurity di kalangan  transpuan yang kemudian dapat menciptakan efek domino pada sektor lainnya bagi kelompok transpuan tersebut.

Oleh karena itu, negara sebagai penyelenggara pemerintahan wajib menyediakan bursa dan menciptakan lapangan kerja yang dapat memberikan pendapatan secara produktif, menguntungkan, atau apabila terpaksa, menyediakan sistem pemasukan finansial pendukung dari publik. Pemerintah sebagai regulator juga patut secara konsisten mendorong sistem perekonomian negara untuk lebih menstimulasi partisipasi aktif transpuan dalam dunia pasar melalui berbagai policy berperspektif inklusivitas, non diskriminasi, dan memanusiakan potensi transpuan itu sendiri.

Health Security

Banyaknya transpuan yang bekerja menjadi PSK tentu membuat mereka rentan akan berbagai penyakit kelamin, seperti HIV/AIDS. Transpuan pun acapkali mengalami diskriminasi di bidang kesehatan. Ketika mereka ingin berobat atau sekadar cek kesehatan, pihak medis sering menatapnya jijik dan mengaitkan mereka dengan penyakit HIV/AIDS. 

Padahal, berbagai riset menyebutkan bahwa transpuan bukanlah penyumbang utama HIV/ AIDS. Tidak sedikit transpuan yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil seperti pasien lainnya. 

Beberapa kejadian menunjukkan bahwa kerahasiaan mereka diumbar ke depan publik tanpa persetujuan kedua belah pihak. Hal ini tentu menjadi ironi bahwa tenaga medis masih melakukan perlakuan bias atas dasar ekspresi gender seorang individu. Terlepas dari itu, pemenuhan kebutuhan kelompok transpuan terhadap akses kesehatan bersifat mutlak.  

Personal Security

Melindungi setiap individu transpuan dari potensi tindakan kekerasan dan diskriminasi, baik dari aktor individu atau negara merupakan visi inti dari Personal Security. Transpuan sebagai kelompok rentan mempunyai risiko tinggi mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, negara dan komunitas masyarakat  berkewajiban menjamin aspek Personal Security dari transpuan agar terbebas dari diskriminasi, stigma sosial, dan tindakan kriminal. 

Data dan legalitas transpuan sebagai minoritas sering dilabel dan distigmatisasi oleh media. Hal ini membuat berita mengenai transpuan menjadi tidak humanis karena sering di framing sebagai masalah moralitas dan  lelucon. Pemberitaan yang seharusnya bersifat humanis ini sering kali kehilangan fokus. Bisa dilihat dalam kasus Lucinta Luna, media yang seharusnya berfokus pada narkotika, justru fokus pada identitas gendernya dan sekaligus menjadikannya sebagai bahan lelucon. 

Selain itu, bentuk pemberitaan yang tidak humanis ini juga melanggar beberapa kode etik jurnalis, salah satunya adalah penghormatan kepada narasumber dan hak privasi. Pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah media dilakukan dalam kasus Lucinta Luna dengan melakukan penyebaran data pribadi dan berita acara penangkapan (BAP).

Pollitical Security 

Keamanan dalam aspek politik menjadi elemen vital bagi individu dalam konsep Human Security. Partisipasi penuh secara individual dan kolektif, kebebasan menyalurkan pendapat, dan hak terbebas dari opresi negara harus mampu menyentuh segmentasi kelompok masyarakat terkecil termasuk kelompok transpuan.  

Ironi keadaan transpuan di Indonesia pada saat ini, meski sudah banyak payung hukum yang menjamin keamanan dan kesejahteraan semua lapisan warga negara termasuk transpuan. Namun tetap saja transpuan masih menjadi kelompok marginal yang terdiskriminasi. Sebagian besar masyarakat belum bisa menerima warna mereka. 

Bahkan, masih banyak pihak yang sering melakukan tindakan yang mencederai kemanusiaan dengan berbagai alasan. Perlu diingat kembali bahwa pada dasarnya kita semua memiliki harkat dan martabat yang sama, terlepas dari semua perbedaan yang ada. Pun demikian dengan transpuan, mereka juga manusia seperti kita semua. Maka, mari gemakan gerakan saling memanusiakan manusia.