Untuk energi secara keseluruhan, menurut EOS, Indonesia mungkin masih dapat bernapas lebih lama karena ekspor energi Indonesia sampai dengan tahun 2010 masih lebih besar daripada impor energi. Namun, mulai tahun 2011 Indonesia akan kembali menjadi pengimpor neto energi secara keseluruhan. Pada tahun 2011 defisit ekspor impor energi diperkirakan sekitar 50 juta BOE, meningkat menjadi sekitar 286 juta tahun 2015, dan sekitar 730 juta tahun 2020. Jumlah impor pada tahun 2011 sekitar 1,31 kali ekspor; tahun 2015 sekitar 2,75; dan tahun 2020 menjadi 14,56.
Andalan negara
Data dan proyeksi di atas memiliki implikasi serius kepada perekonomian, keamanan negara, dan strategi pembangunan. Dahulu, minyak menjadi andalan negara untuk mendapatkan devisa atau dana untuk pembangunan. Negara sering mendapatkan dana tambahan (wind fall profit) dari penjualan minyak apabila harga minyak naik. Setelah menjadi pengimpor neto minyak, Indonesia tidak seperti dulu lagi. Jika harga minyak dunia naik,
dana untuk membeli minyak impor juga semakin besar dan harga beberapa barang dan jasa ikut naik. Jadi, ekonomi Indonesia sedikit banyak menjadi bergantung pada harga minyak dunia. Kondisi ekonomi kita bisa berada di luar kendali kita.
Indonesia juga akan dipengaruhi persaingan geopolitik yang melibatkan negara produsen minyak yang menggunakan minyak sebagai salah satu alat politik.
Seperti diketahui, kebanyakan negara penghasil minyak ada di Timur Tengah-sebuah wilayah yang sarat dengan pergolakan atau peperangan, oleh alasan agama dan terorisme.
Karena minyak tidak lagi menjadi sumber dana untuk pembangunan, pemerintah harus lebih giat lagi mencari cara baru atau mengintensifkan cara yang ada untuk mendapatkan dana. Pajak mungkin bisa mengambil alih peran yang pernah dimainkan minyak. Agar pajak dari rakyat tidak masuk ke rekening pribadi oknum pengutip pajak, penegakan hukum harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.
Penanggulangan
Tidak ada cara mudah untuk mengatasi hal ini, apalagi jika seluruh komponen bangsa tidak mau terlibat secara serius. Yang pasti, Indonesia harus mengurangi kebergantungan pada minyak bumi. Patut disyukuri, pemerintah melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) sudah mencoba memikirkan beberapa alternatif dalam bentuk Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang akan diluncurkan secara resmi pada akhir tahun 2003. KEN memuat berbagai jenis mode pembangkitan listrik untuk mengurangi kebergantungan pada minyak, mulai dari pembangkit dengan bahan bakar baru, bahan bakar terbarukan, batu bara, gas, hingga nuklir.
Diharapkan KEN dapat menjadi landasan bersama seluruh komponen bangsa, tidak hanya pemerintah, untuk mengatasi masalah energi. Diharapkan pula pemerintah dapat menindaklanjuti KEN dengan rencana aksi yang konkret sehingga upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat tidak terhambat.
Jika untuk pembangkitan energi terdapat berbagai alternatif pengganti minyak, tidak demikian halnya untuk transportasi. Artinya, minyak masih terus diperlukan dengan semakin banyaknya alat transportasi yang melaju di jalan. Untuk mengurangi pemakaian minyak, pemerintah harus segera dengan serius memikirkan pemanfaatan alat transportasi yang dapat mengangkut banyak orang, seperti kereta listrik, dan menunjang penelitian sumber energi alternatif untuk transportasi. Alat transportasi massal adalah yang terbaik untuk menghemat minyak karena konsumsi energi per satuan jarak per satuan massa sumber energi per orang lebih besar daripada mobil atau bus, termasuk busway.
Jika sistem transportasi tidak baik, pemborosan minyak akan terus berlanjut; sebagian terbakar sia-sia karena kemacetan yang semakin parah. Strategi pengurangan jumlah kendaraan di jalan dapat juga dilakukan dengan cara mengizinkan mobil pribadi dengan nomor polisi ganjil saja pada suatu hari dan esoknya mobil yang bernomor genap; nomor ganjil genap bisa disesuaikan dengan tanggal kalender.
