Pandemi Covid-19 Memperberat Tugas BKKBN dalam Menangani Stunting

NTB- PLT Kepala Perwakilan BKKBN NTB Drs. Sama'an, M.Si memandang pandemi COVID- 19 memperberat penerapan salah satu program kesehatan Indonesia, ialah penyusutan angka stunting." Dengan ancaman pandemi COVID- 19 , tugas Badan Kependudukan serta Keluarga Berencana Nasional( BKKBN) buat merendahkan angka stunting terus menjadi berat. 

Sasaran 2024 turun 10, 4 persen, berubah menjadi 14 persen. BKKBN bekerja keras menggapai sasaran tersebut di tengah keadaan pandemi," kata Drs. Sama'an, M.Si dalam pertemuan pembahasan penanggulangan stunting NTB dengan Bapelkes Mataram. Fave Hotel Mataram, Kamis 07 April 2022.

Oleh sebab itu, dia mengharapkan agar pemerintah dan semua bidang yang berperan dalam penanganan stunting segera merencanakan teknis dalam melaksanakan program penanggulangan stunting supaya pandemi COVID- 19 tidak mengganggu sasaran penyusutan angka stunting serta membenarkan langkah- langkah strategis program itu senantiasa bisa diimplementasikan di lapangan.

Lebih lanjut, Drs. Sama'an, M.Si  menguraikan tantangan- tantangan yang wajib diatasi oleh pemerintah supaya sasaran penyusutan angka stunting bisa tercapai.

Awal, ucapnya, dibutuhkan sinkronisasi informasi kepunyaan Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial( DTKS) Departemen Sosial RI dengan informasi kepunyaan BKKBN.

Dengan demikian, bagi Drs. Sama'an, M.Si kesalahan pengertian informasi tentang keluarga berisiko stunting bisa dihindari sehingga tidak berakibat pada pengambilan kebijakan yang galat serta mempersulit penyusutan angka stunting.

Berikutnya, terdapat pula tantangan terpaut penyediaan infrastruktur air bersih serta jamban sehat buat keluarga Indonesia, terlebih di masa pandemi yang rentan terjalin penularan virus.

" Tidak hanya kekurangan tenaga kronik serta gizi, pemicu stunting secara tidak langsung merupakan sedikitnya akses air bersih serta jamban sehat. Gimana bisa jadi keluarga bisa penuhi kebutuhan gizinya, bila air bersih saja susah didapat," ucapnya.

Apalagi, informasi Tubuh Pusat Statistik( BPS) pada tahun 2020 mencatat masih terdapat 9, 79 persen rumah tangga Indonesia yang belum mempunyai akses ke sumber air minum layak.

Kemudian tantangan ketiga merupakan pemerintah butuh membagikan atensi serta sokongan terhadap kader penggerak yang ialah ujung tombak penindakan stunting di lapangan.

" Kader petugas lapangan keluarga berencana( PLKB) serta posyandu selaku peninggalan berharga BKKBN butuh diberikan pelatihan buat tingkatkan kompetensinya. Kesejahteraan serta jaminan sosial mereka pula butuh dicermati. Jangan hingga pemerintah memencet kader buat bekerja optimal melayani warga, tetapi sokongan kenaikan kompetensi serta jaminan kesejahteraan diabaikan," imbaunya.

Tantangan lain yang wajib dituntaskan pemerintah, kata Drs. Sama'an, M.Si, merupakan membangun koordinasi serta kerja sama dengan tiap pemangku kepentingan.

" BKKBN selaku pemimpin zona penyusutan angka stunting wajib sanggup menampilkan kepemimpinan yang kokoh. Bangun sinergi serta kerja sama dalam menuntaskan tantangan- tantangan tersebut. Program penyusutan angka stunting tidak hendak sukses bila dihadapkan pada ego sektoral ataupun mentalitas silo( mengutamakan pencapaian orang) dari para pemangku kepentingan," ucap Drs. Sama'an, M.Si.

Setelah itu, Drs. Sama'an, M.Si juga mengimbau pemerintah buat senantiasa fokus pada upaya penyusutan stunting yang disesuaikan dengan keadaan serta ancaman COVID- 19.

" Disiplin protokol kesehatan wajib senantiasa diingatkan pada warga. Dimulai dari keluarga. Jangan lengah supaya kita tidak menyesal sebab pandemi merenggut banyak perihal dari kehidupan kita," kata PLT Ketua Perwakilan BKKBN NTB ini.

LIHAT JUGA:

PANDEMI COVID-19 MEMPERBERAT TUGAS BKKBN DALAM MENANGANI STUNTING.BLOGSPORT