NTB- PLT Kepala Perwakilan BKKBN NTB Drs. Sama'an, M.Si memandang pandemi COVID- 19 memperberat penerapan salah satu program kesehatan Indonesia, ialah penyusutan angka stunting." Dengan ancaman pandemi COVID- 19 , tugas Badan Kependudukan serta Keluarga Berencana Nasional( BKKBN) buat merendahkan angka stunting terus menjadi berat.Â
Sasaran 2024 turun 10, 4 persen, berubah menjadi 14 persen. BKKBN bekerja keras menggapai sasaran tersebut di tengah keadaan pandemi," kata Drs. Sama'an, M.Si dalam pertemuan pembahasan penanggulangan stunting NTB dengan Bapelkes Mataram. Fave Hotel Mataram, Kamis 07 April 2022.
Oleh sebab itu, dia mengharapkan agar pemerintah dan semua bidang yang berperan dalam penanganan stunting segera merencanakan teknis dalam melaksanakan program penanggulangan stunting supaya pandemi COVID- 19 tidak mengganggu sasaran penyusutan angka stunting serta membenarkan langkah- langkah strategis program itu senantiasa bisa diimplementasikan di lapangan.
Lebih lanjut, Drs. Sama'an, M.Si  menguraikan tantangan- tantangan yang wajib diatasi oleh pemerintah supaya sasaran penyusutan angka stunting bisa tercapai.
Awal, ucapnya, dibutuhkan sinkronisasi informasi kepunyaan Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial( DTKS) Departemen Sosial RI dengan informasi kepunyaan BKKBN.
Dengan demikian, bagi Drs. Sama'an, M.Si kesalahan pengertian informasi tentang keluarga berisiko stunting bisa dihindari sehingga tidak berakibat pada pengambilan kebijakan yang galat serta mempersulit penyusutan angka stunting.
Berikutnya, terdapat pula tantangan terpaut penyediaan infrastruktur air bersih serta jamban sehat buat keluarga Indonesia, terlebih di masa pandemi yang rentan terjalin penularan virus.
" Tidak hanya kekurangan tenaga kronik serta gizi, pemicu stunting secara tidak langsung merupakan sedikitnya akses air bersih serta jamban sehat. Gimana bisa jadi keluarga bisa penuhi kebutuhan gizinya, bila air bersih saja susah didapat," ucapnya.
Apalagi, informasi Tubuh Pusat Statistik( BPS) pada tahun 2020 mencatat masih terdapat 9, 79 persen rumah tangga Indonesia yang belum mempunyai akses ke sumber air minum layak.
Kemudian tantangan ketiga merupakan pemerintah butuh membagikan atensi serta sokongan terhadap kader penggerak yang ialah ujung tombak penindakan stunting di lapangan.
" Kader petugas lapangan keluarga berencana( PLKB) serta posyandu selaku peninggalan berharga BKKBN butuh diberikan pelatihan buat tingkatkan kompetensinya. Kesejahteraan serta jaminan sosial mereka pula butuh dicermati. Jangan hingga pemerintah memencet kader buat bekerja optimal melayani warga, tetapi sokongan kenaikan kompetensi serta jaminan kesejahteraan diabaikan," imbaunya.
