..............
4. **Revolusi Bourgeois 1945**
Pada 14 dan 16 Agustus 1945, pengeboman atom di Nagasaki dan Hiroshima oleh pasukan Sekutu mengakibatkan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, menyebabkan kekosongan kekuasaan di wilayah-wilayah jajahan Jepang, termasuk Indonesia, sebelum kedatangan pasukan Sekutu. Pada 17 Agustus 1945, Sukarno-Hatta yang awalnya ragu-ragu akhirnya dipaksa oleh kaum muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi ini terjadi karena kekosongan kekuasaan yang ada. Kaum muda mengambil inisiatif dan keberanian dalam situasi tersebut, meyakini bahwa kemerdekaan bukanlah pemberian dari Jepang atau hadiah dari Sekutu, tetapi hasil dari perjuangan para pahlawan Indonesia.
Namun, revolusi pembebasan nasional 1945 gagal menghadirkan demokrasi yang sejati untuk rakyat. Kekuatan rakyat yang diorganisir oleh kaum radikal tidak berhasil mengambil alih kepemimpinan, sehingga kekuasaan negara hanya beralih dari tangan kolonialis-kapitalis ke tangan sisa-sisa feodalisme yang berhasil berubah menjadi borjuasi nasional (kapitalis lokal). Kekalahan kaum radikal oleh borjuasi nasional dalam perjuangan politik disebabkan oleh penetrasi Amerika yang memanfaatkan kekuatan politik di Indonesia. Amerika Serikat, dengan dukungan sekutunya, menciptakan teror putih untuk menghancurkan kaum radikal dan front mereka. Akibatnya, revolusi borjuasi menghasilkan pemindahan kekuasaan dari kolonialis-kapitalis Hindia-Belanda ke borjuasi baru sipil dan militer.
Program politik untuk menyelesaikan revolusi borjuasi nasional yang belum selesai dihadapi oleh berbagai kekuatan politik dengan gagasan melanjutkan revolusi sosial. Di era demokrasi multi-partai, terjalin kehidupan berbangsa yang demokratis dengan partisipasi politik rakyat yang tinggi dan banyak partai pro-rakyat. Dalam masa damai ini, militer dan pendukungnya tidak mampu berbuat banyak, sehingga mereka melakukan sabotase ekonomi, ancaman kudeta, dan pemberontakan separatis untuk mengacaukan situasi yang lebih menguntungkan kalangan sipil. Contohnya adalah pengepungan Istana Merdeka pada 17 Oktober 1952, di mana militer bekerja sama dengan bandit ekonomi-politik, kekuatan politik kanan, dan agen rahasia asing seperti CIA-Amerika dan MI6-Inggris.
Militer Indonesia, yang terdiri dari tentara reguler KNIL dan PETA hasil rasionalisasi dan restrukturisasi, berhasil memperkuat basis ekonomi melalui program banteng pada tahun 1957. Program ini bertujuan menciptakan kelas borjuasi nasional (kapitalis lokal) dengan melibatkan nasionalisasi besar-besaran aset swasta asing dan perusahaan Belanda, serta melibatkan pengusaha pribumi dan jenderal-jenderal militer. Ini juga menandai masuknya militer sebagai kapitalis dan munculnya pengusaha dari partai-partai politik. Sistem ekonomi Orde Lama masih terfokus pada industrialisasi, dan ada ilusi tentang tentara yang konstitusional dan pro-rakyat, padahal ABRI sudah dikooptasi oleh kaum reaksioner. Ini terlihat jelas ketika ABRI dimasukkan sebagai golongan fungsional yang dapat dipilih tanpa pemilu, sesuai dengan konsep Jalan Tengah dari Nasution yang kemudian dikembangkan oleh Jenderal Suharto menjadi Dwi Fungsi ABRI.
Militer, yang ingin berkuasa secara politik dengan konsep jalan tengah, menghadapi perlawanan keras dari kekuatan buruh dan tani melalui PKI, yang puncaknya adalah peristiwa 1965 atau G30S/PKI. Militer akhirnya menggulingkan Soekarno dan membantai massa serta simpatisan PKI dan Soekarno.
5. **Orde Baru dan Kapitalis Bersenjata**
Konsolidasi kapitalisme di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran lembaga-lembaga sistem kapitalisme global seperti IMF dan Bank Dunia. Kapitalisme dengan kekuatan produktif yang rapuh dan keterbatasan dana untuk modernisasi membuat penguasa Orde Baru harus bergantung sepenuhnya pada modal internasional dari Jepang, Amerika, Inggris, Jerman, Taiwan, Hongkong, dan lainnya. Pengabdian Orde Baru pada modal menunjukkan bahwa negara ini, di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, adalah alat kepentingan modal.
Pada tahap awal konsolidasi kekuasaannya, Soeharto memanfaatkan pinjaman luar negeri dan investasi asing, melahirkan orang kaya baru (OKB) dan kapitalis. Soeharto memberikan lisensi monopoli kepada sekutu dan kerabatnya untuk ekspor-impor, penguasaan HPH, dan perkebunan kepada yayasan Angkatan Darat, sehingga seluruh aset ekonomi negara dikuasai oleh kroni-kroninya. Rezim Orde Baru juga menggunakan kekuatan militernya untuk meredam kritik dan protes rakyat, dengan Dwi Fungsi ABRI dan badan-badan ekstrayudisial seperti BIA dan BAIS.
Selama masa Orde Baru, meski ada perlawanan rakyat, organisasi perlawanan relatif lemah, sehingga dapat ditekan dengan mudah dalam kasus Aceh, Tanjung Priuk, Lampung, dan lainnya. Kebijakan NKK/BKK pada mahasiswa meredam kritik mahasiswa, menyulitkan mereka untuk merespons kondisi masyarakat. Krisis global 1997 menyebabkan kesulitan ekonomi yang berdampak besar pada negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia, diperburuk oleh jatuh temponya utang luar negeri. Krisis ini menjadi awal keruntuhan Rezim Orde Baru.
Keruntuhan Orde Baru dimulai dengan krisis ekonomi berkepanjangan yang mengakibatkan lonjakan harga sembako dan pergolakan di mana-mana. Gerakan Mahasiswa yang sebelumnya vakum mulai melawan Rezim otoriter Soeharto, dan tuntutan mereka yang awalnya ekonomis berkembang menjadi isu politik. Pada 1998, Gerakan Mahasiswa dan rakyat berhasil menggulingkan Soeharto, digantikan oleh Habibie, yang hanya berkuasa satu tahun. Gus Dur kemudian terpilih sebagai Presiden RI dan Megawati sebagai wakilnya melalui Pemilu 1999 yang diklaim demokratis.
6. **Indonesia dalam Era Neo-Liberalisme**
Neo-liberalisme adalah bentuk baru kapitalisme yang muncul sebagai jawaban terhadap krisis global. Kapitalisme internasional memperkenalkan pasar bebas sebagai solusi, dan kesepakatan WTO pada November 1999 di Seattle menetapkan tahun 2003 sebagai waktu diberlakukannya pasar bebas di Indonesia. Dampak pasar bebas ini dapat merugikan perekonomian rakyat kecil di Indonesia karena produksi lokal belum mampu bersaing dengan produk asing akibat keterbatasan teknologi.
Pemerintahan Gus Dur-Mega yang saat itu memimpin tidak mampu menolak neo-liberalisme karena masih sangat bergantung pada utang luar negeri, terutama dari IMF dan Bank Dunia. Rakyat Indonesia menuntut pemerintahan baru untuk menyelesaikan agenda Reformasi total, termasuk pemberantasan KKN, pemulihan ekonomi, pencabutan Dwi Fungsi TNI/Polri, pengadilan Soeharto dan kroni-kroninya, serta penyitaan aset kekayaan untuk subsidi rakyat. Namun, pemerintahan Gus Dur-Mega belum mampu memenuhi tuntutan ini dan malah membuat konsesi dengan sisa kekuatan lama dari Orde Baru dan militer, yang menghambat proses demokratisasi. Rezim Gus Dur-Mega, yang diharapkan rakyat, ternyata mirip dengan rezim Orde Baru dan bahkan militer berusaha kembali berkuasa dengan RUU PKB, yang didukung oleh Gus Dur-Mega dan sebelumnya direncanakan pada masa Habibie, membuka peluang bagi praktik militerisme kembali.
7. **Langkah-langkah untuk Mengubah Indonesia**
Untuk mengubah Indonesia dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sebenarnya, yaitu membangun masyarakat yang adil dan makmur, kita harus menghancurkan sistem kapitalisme yang menindas hak-hak pekerja, mayoritas rakyat. Kita perlu membangun organisasi-organisasi perlawanan rakyat untuk menentang sistem yang tidak berpihak pada rakyat dan membentuk sistem yang berpihak pada rakyat, yaitu Demokrasi Kerakyatan. Kita harus memperjuangkan demokrasi sejati dan menyelesaikan revolusi demokratik di Indonesia. Demokrasi yang harus ditegakkan adalah demokrasi tanpa penindasan.
