Di tengah kondisi negara sedang berperang melawan pandemi Covid-19, bangsa kita bertubi-tubi diuji pelbagai masalah gangguan ketertiban umum di masyarakat.
Isu utama selama Pandemi Covid-19 ialah mengatasi kerumunan. Karena kerumunan berpotensi melahirkan kluster penyebaran virus korona lebih massif lagi.
Selain itu, kejahatan "kerah putih" yang terakhir melibatkan dua Menteri dan anak buahnya di Kementerian, membuat penegakan hukum di bidang korupsi masih harus dilakukan lebih ekstra lagi.
Penegakan hukum yang dianggap tebang pilih karena tajam ke bawah tumpul ke atas, tudingan kriminalisasi ulama, orang tua diadukan anaknya, masyarakat kecil yang lemah terjerat hukum, hingga tindak pidana lain yang merupakan extra ordinary crime seperti terorisme, narkoba masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan Polri ke depannya.
Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang ditunjuk Presiden menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk kemudian disetujui di DPR RI setelah melalui fit and proper test membawa asa dan harapan baru.
Dengan makalah berjudul 'Transformasi Menuju Polri yang Presisi: Prediktif-Responsibilitas-Transparansi Berkeadilan', dipaparkan secara baik oleh Komjen Listyo.
Dalam pemaparannya, Listyo punya sejumlah program kerja kebijakan untuk memimpin institusi Polri ke depan. Setidaknya, ada delapan komitmen calon kapolri yang disebut dengan 'Presisi'.
Polisi perlu memberikan pelayanan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.
Mengingat sesuai Konstitusi, menjaga harkamtibmas melalui pelayanan, pengayoman dan perlindungan masyarakat lebih diprioritaskan, barulah penegakan hukum sebagai pilihan terakhir.
Delapan Komitmen calon Kapolri Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo diantaranya:
Pertama, menjadikan Polri sebagai aparat penegak hukum yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
