Bulan Juni kerap diperingati oleh masyarakat Indonesia sebagai bulan Pancasila karena pada bulan ini untuk pertama kalinya Pancasila sebagai rumusan dasar negara diperkenalkan oleh Soekarno, salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) di depan sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945. Pada bulan Juni ini pula Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Masih di bulan Juni ini pula, rumusan dasar negara Indonesia merdeka disepakatinya narasinya oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, yang dikenal sebagai Piagam Jakarta.
Biasanya setiap kali peringatan bulan Pancasila banyak dilakukan diskusi-diskusi mengenai Pancasila, baik menyangkut historisitas, nilai-nilai hingga aktualisasi sekarang ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, setiap kali diskusi dilakukan, seringkali nama badan yang membahas rumusan dasar negara yaitu BPUPK diucapkan. Kadang BPUPK, kadang BPUPKI (dengan menyertakan huruf I di akahir sebagai singkatan dari Indonesia).
Adanya perbedaan penyebutan ataupun penulisan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan, mengapa berbeda dan mengapa kata Indonesia dihilangkan?
A.B Kusuma dalam bukunya Lahirnya UUD 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan (2009), sebuah buku yang ditulis melalui penelitian selama 10 tahun, menyebutkan bahwa  "Badan ini biasanya ("salah kaprah') disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia" (BPUPKI). Pencantuman kata Indonesia kurang tepat karena Badan ini dibentuk oleh Rikugun (Angkatan Darat Jepang), Tentara ke-XVI. yang wewenangnya hanya meliputi
pulau Jawa dan Madura saja".
BPUPK sendiri dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosa-kai. Badan ini dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia pada 1945 sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia.
AB Kusuma kemudian menjelaskan bahwa selain BPUPK wilayah Jawa dan Madura yang dubentuk pada 29 April 1945 dabndiketuai oleh dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat, Pemerintahan militer Jepang yang diwakili komando Angkatan Darat Ke-25 yang berpusat di Bukittinggi, membentuk pula BPUPK wilayah Sumatera  pada 25 Juli 1945. BPUPK wilayah Sumatera ini diketuai oleh Mohammad Syafei (Pendiri Lembaga Pendidikan Kayu Tanam).
Sementara untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku belum terbentuk BPUPK seperti di Jawa dan Sumatera. Menurut AB Kusuma, pemerintah Jepang di Indonesia Timur yang dikuasai oleh Armada ke-II Angkatan l.aut (Kaigun) menganggap bahwa penduduk di Indonesia Timur belum "matang" untuk merdeka
Menyadari bahwa selama ini terdapat kekeliruan terkait penulisan BPUPK, maka Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPUPK) melakukan penyempurnaan, antara lalin melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (BTU Pendidikan Pancasila) Â bagi pelajar sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas. BTU Pendidikan Pancasila ini diluncurkan bersama oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Agustus 2023.
Di dalam buku ini antara lain dijelaskan mengenai historisitas kelahiran, perumusan dan penetapan Pancasila berdasarkan dokumen-dokumen otentik, seperti yang tertulis dalam naskah tentik risalah sidang BPUPK pertama 29 Mei -1 Juni 1945, dan penjelasan para mantan anggota BPUPK dalam buku Uraian Pancasila yang disusun oleh Panitia Lima yang diketuai Mohammad Hatta
Ditambahkan oleh AB Kusuma bahwa dari dua BPUPK yang sudah terbentuk seperti tersebut di atas, baru BPUPK wilayah Jawa dan Madura yang sempat bersidang sebanyak dua kali (29 Mei - 1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945). Sedangkan BPUPK wilayah Sumatera belum sempat bersidang.
Dari sidang BPUPK wilayah Jawa dan Madura inilah usulan Pancasila dilahirkan yaitu pada sidang BPUPK pertama pada 29 Mei - 1 Juni 1945. Sidang dipimpin oleh Ketua dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat dan dua orang Wakil Ketua yaitu Itjibangase Yosio dan Raden Pandji Soeroso serta diikuti 60 orang anggota.
