Berharap Capres Bahas Pendidikan Pancasila di Debat Pamungkas

Debat ketiga atau pamungkas calon presiden (capres) akan berlangsung malam ini (04/02/2024). Ketiga capres yaitu capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, akan membahas delapan isu yaitu kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia (SDM) dan inklusi.

Dari delapan isu yang akan diperdebatkan, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Kompas, terdapat tiga isu krusial yang paling penting untuk dibahas yaitu ketenagakerjaan, pendidikan dan kesejahteraan sosial (Kompas, 03/02/2024).

Dari ketiga isu krusial tersebut, Kompas juga menyebutkan keterkaitan isu ketenagakerjaan dan pendidikan dimana pendidikan menjadi fondasi untuk mewujudkan SDM yang unggul harus diperkuat. Sebanyak 25,6 persen responden mengharapkan isu pendidikan akan dibahas lebih mendalam pada debat pamungkas nanti.

Baca juga: Absennya Pembahasan Konsep Trisakti Bung Karno dalam Debat Kedua Cawapres

Berdasarkan jajak pendapat Kompas pula, isu pendidikan yang diharapkan akan dibahas dikaitkan dengan kualitas dan pemerataan pendidikan, seperti wajib belajar gratis, pemberian beasiswa, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai serta kurikulum yang disuarakan separuh dari responden.

Meski tidak disebutkan secara rinci mengenai kurikulum yang disuarakan responden, penulis memperkirakan bahwa yang dimaksud oleh responden adalah kurikulum merdeka yang memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adapun implementasinya dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2022 sesuai kesiapan masing-masing sekolah.

Seperti diungkapkan melalui laman Pusat Informasi Guru Kemendikbudristek, terdapat tiga pilihan implementasi Kurikulum Merdeka untuk satuan pendidikan yang memilih menggunakan Kurikulum Merdeka yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi.

Oleh karena itu, sejalan dengan pemberlakuan Kurikulum Merdeka secara penuh mulai tahun 2024 ini, salah satu hal yang patut ditunggu dari debat pamungkas para capres adalah bagaimana mereka menjelaskan Kurikulum Merdeka dan kaitannya dengan visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.

Baca juga: Cerita Pancasila dari Pinggiran Istana

Publik menunggu bagaimana para capres melaksanakan Kurikulum Merdeka, yang didalamnya antara lain terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5).

Baca juga: Belajar Persatuan dari Resleting

P5 adalah proyek dimana pendidik diharapkan dapat menemani proses pembelajaran peserta didik untuk dapat menumbuhkan kapasitas dan membangun karakter luhur sebagaimana yang dijabarkan dalam Profil Pelajar Pancasila.
 
Sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila, melalui P5 diharapkan peserta didik dapat memperoleh kesempatan untuk "mengalami pengetahuan" sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia.

Untuk itu, sejalan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan PP 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SPN) tanggal 12 Januari 2022, yang mengembalikan muatan pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan, penjabaran dari para capres tentang implementasi Pendidikan Pancasila menjadi sangat dinantikan.

Masyarakat menanti bagaimana para capres menempatkan pendidikan Pancasila sebagai upaya membangun character and nation building, yang diantaranya dilakukan melalui P5.

Keberhasilan pelaksanaan P5 akan menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam menguatkan pemahaman akan Pancasila di kalangan generasi muda, khususnya belajar.  Jangan sampai nantinya para pelajar tidak paham mengenai Pancasila dan aktualisasinya sehingga kemudian menganggap Pancasila bukan ideologi permanen dan karenanya bisa diganti. 

Kekhawatiran tersebut di atas bukan sesuatu yang mengada-ada, karena seperti yang terungkap dari hasil survei Setara Institute dan Forum on Indonesian Development (INFID), tercatat 83,3 persen siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menganggap Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti.

Akhirnya, sebagaimana debat-debat sebelumnya, semua capres tentu saja dihadapkan pada keterbatasan waktu untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Namun demikian, keterbatasan waktu tersebut kiranya tidak menjadi penghalang bagi para capres dalam menyampaikan gagasan-gagasan prioritasnya, khususnya terkait pendidikan Pancasila. (AHU)