Debat Calon Presiden (Capres) 2024 berlangsung pada Minggu (7/1/2024) malam, Sesuai tema yang tekah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ketiga Capres 2024 berdebat mengenai tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, termasuk di dalamnya adalah mengenai isu keamanan siber.
Dalam visi misinya, Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, menyinggung mengenai isu keamanan siber, selain masalah terorisme, narkoba tindak pidana pencucian uang, kekerasan seksual dan judi online.
"Maka reformasi kepolisian harus betul-betul mengantisipasi ini dengan penguatan siber system kita, termasuk pengembangan SDM siber yang kuat," kata Ganjar.
Adapun Capres nomor urut satu Anies Baswedan menyinggung keamanan siber dengan mengungkap data bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160 ribu orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita, diserang oleh cyber attack, lebih dari 800 juta cyber attack.
Selain itu, Anies Baswedan juga sempat menyinggung masalah diretasnya Kementerian Pertahanan.
"Dan lebih jauh lagi ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Sebuah ironi," kata Anies.
Sementara itu, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyampaikan mengenai pentingnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sebagai inti untuk memperkuat kemampuan sistem pertahanan Indonesia guna menghalau ancaman siber.
Oleh karena itu, selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI di Kabinet Indonesia Maju, Capres Prabowo telah berupaya menyiapkan putra/putri terbaik untuk menguasai teknologi, science, AI (kecerdasan buatan), dan siber.Â
Untuk itu Capres Prabowo pun membentuk fakultas baru di Universitas Pertahanan RI, yaitu fakultas bidang ilmu pengetahuan (science), teknologi, dan matematika.
"Kita menyiapkan putra/putri terbaik untuk menguasai teknologi, science, AI (kecerdasan buatan), dan siber, bukan barang yang kita beli, melainkan kita harus kuasai know how-nya, sistem yang harus kita pegang. Itu adalah inti masalah," kata Prabowo ketika menanggapi jawaban Capres Anies Baswedan terkait dengan pertahanan siber saat debat ketiga Pilpres 2024.
Dibahasnya isu keamanan siber oleh ketiga capres dalam debat ketiga ini tentu saja menarik untuk disimak karena memperlihatkan adanya kesadaran dari para capres akan adanya ancaman yang berasal dari serangan di ruang siber (cyberspace).
Serangan siber sendiri, antara lain tampak dari terjadinya kriminalitas siber, serangan terhadap institusi finansial-keuangan, penyebaran Multi Purpose Malcode, aktivitas siber yang disponsori oleh negara, dan aktivitas hacking, merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi.
Menyadari dampak dari keamanan siber seperti tersebut di atas, maka perlu dilakukan aktifitas pencegahan dan pengamanan terhadap sumber daya telematika agar dapat dilakukan upaya untuk menahan dari penyerangan di dunia siber.
Dalam upaya menahan dari penyerangan di dunia siber tersebut, Anies menyebut perlunya Indonesia membangun satu struktur pertahanan siber yang serius.Â
Adapun Prabowo, sebagaimana disebut di atas, menyebut bahwa dirinya telah berupaya meningkatkan SDM keamanan siber dengan membentuk berbagai program terkait teknologi informasi di perguruan tinggi.Â
Sementara Ganjar langsung menyebut mengenai perlunya penguatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Bukan hanya itu, Ganjar punh berniat akan mengangkat Duta Besar SIber.
Meskipun semua capres hanya menyebut upaya-upaya memperkuat keamanan siber, tanpa ada satupun yang menyinggung masalah kedaulatan siber, penulis sependapat mengenai perlunya segera meningkatkan keamanan siber mengingat masih rendahnya skor indeks keamanan siber Indonesia.Â
Data National Cyber Security Index (NCSI) mengungkapkan bahwa skor indeks keamanan siber Indonesia sebesar 63,64 poin dari 100 pada 1 September 2023. Angka ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-4 di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara.
NCSI membuat penilaian ini berdasarkan sejumlah indikator, seperti aturan hukum negara terkait keamanan siber; ketersediaan lembaga pemerintah di bidang keamanan siber; kerja sama pemerintah terkait keamanan siber; serta bukti-bukti publik seperti situs resmi pemerintah atau program lain yang terkait.
Berdasarkan data NCSI tersebut di atas, maka penulis berpandangan bahwa siapapun capres yang akan terpilih nanti seharusnya menyusun program dan kegiatan di dalam rancangan rencana strategisnya berdasarkan indikator-indikator yang digunakan NCSI.Â
Salah satu prioritas yang perlu segera dikerjakan adalah penuntasan segera RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang diusulkan pada 17 Desember 2019.
Namun, meski sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lebih, RUU KKS masih terkendala penyelesaiannya karena masalah konsolidasi antar lembaga-lembaga yang mengurusi pertahanan, keamanan dan intelijen agar tugasnya tidak saling tumpang tindih.
Selain BSSN, berbagai lembaga ikut terlibat dalam penyusunan RUU KKS seperti BIN, Kominfo, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan dan TNI.Â
Hal tersebut terjadi karena ada rencana memasukkan pasal kewenangan menindak misalnya atau adanya tugas intelijen di wilayah siber.Â
Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi capres terpilih nanti untuk dapat memimpin penyelesaian RUU KKS dengan kewenangan yang tidak tumpang tindih.Â
UU KKS yang dihasilkan harus benar-benar komprehensif melibatkan semua pihak dalam penguatan pertahanan siber nusantara karena secara umum kita menganut pertahanan semesta yang wajib melibatkan semua warga negara dan sumber daya nasional.
Dengan adanya UU KKS nantinya, maka bukan hanya memastikan adanya keamanan siber, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menghadirkan kedaulatan siber yaitu adanya kemampuan pemerintah untuk melakukan kontrol atas Internet di dalam wilayah mereka sendiri, termasuk kegiatan politik, ekonomi, budaya dan teknologi. (AHU).
