Isu Keamanan Siber dalam Debat Ketiga Capres 2024

Dibahasnya isu keamanan siber oleh ketiga capres dalam debat ketiga ini tentu saja menarik untuk disimak karena memperlihatkan adanya kesadaran dari para capres akan adanya ancaman yang berasal dari serangan di ruang siber (cyberspace).

ilustrasi Keamanan Siber. (Sumber: Thinkstock via kompas.com) 

Serangan siber sendiri, antara lain tampak dari terjadinya kriminalitas siber, serangan terhadap institusi finansial-keuangan, penyebaran Multi Purpose Malcode, aktivitas siber yang disponsori oleh negara, dan aktivitas hacking, merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi.

Menyadari dampak dari keamanan siber seperti tersebut di atas, maka perlu dilakukan aktifitas pencegahan dan pengamanan terhadap sumber daya telematika agar dapat dilakukan upaya untuk menahan dari penyerangan di dunia siber.

Dalam upaya menahan dari penyerangan di dunia siber tersebut, Anies menyebut perlunya Indonesia membangun satu struktur pertahanan siber yang serius. 

Adapun Prabowo, sebagaimana disebut di atas, menyebut bahwa dirinya telah berupaya meningkatkan SDM keamanan siber dengan membentuk berbagai program terkait teknologi informasi di perguruan tinggi. 

Sementara Ganjar langsung menyebut mengenai perlunya penguatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Bukan hanya itu, Ganjar punh berniat akan mengangkat Duta Besar SIber.

Meskipun semua capres hanya menyebut upaya-upaya memperkuat keamanan siber, tanpa ada satupun yang menyinggung masalah kedaulatan siber, penulis sependapat mengenai perlunya segera meningkatkan keamanan siber mengingat masih rendahnya skor indeks keamanan siber Indonesia. 

Data National Cyber Security Index (NCSI) mengungkapkan bahwa skor indeks keamanan siber Indonesia sebesar 63,64 poin dari 100 pada 1 September 2023. Angka ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-4 di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara.

NCSI membuat penilaian ini berdasarkan sejumlah indikator, seperti aturan hukum negara terkait keamanan siber; ketersediaan lembaga pemerintah di bidang keamanan siber; kerja sama pemerintah terkait keamanan siber; serta bukti-bukti publik seperti situs resmi pemerintah atau program lain yang terkait.

Berdasarkan data NCSI tersebut di atas, maka penulis berpandangan bahwa siapapun capres yang akan terpilih nanti seharusnya menyusun program dan kegiatan di dalam rancangan rencana strategisnya berdasarkan indikator-indikator yang digunakan NCSI.