Mengapa Politik Luar Negeri Indonesia Mengakui dan Mendukung Palestina?

Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif menjadikan Indonesia mengakui dan mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan atas kemerdekaan Palestina pada tangga 15 November 1988 yang merupakan bukti kongkrit dari dukungan penuh Indonesia atas Palestina.

Setelah pengakuan Indonesia terhadap Negara Palestina, pada 19 Oktober 1989 di Jakarta, di tanda tangani pembukaan hubungan diplomatik yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negara Indonesia, Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Palestina, Farouq Kaddoumi.

Dukungan Indonesia kepada Palestina terus diberikan, apalagi setelah agresi yang di lakukan oleh tentara Israel di Gaza. Pada 24 Oktober, dalam pidatonya di rapat Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mendesak agar segera dilakukan eskalasi konflik, selain itu Retno menegaskan bahwa Indonesia mengecam agresi yang di lakukan oleh Israel.

Melalui Pers resmi Pemerintah Indonesia tanggal 30 Oktober 2023, Pemerintah Indonesia yang di wakili oleh Presiden Jokowi mengecam kekerasan kepada masyarakat sipil di Gaza. Lebih lanjut lagi bahwa Indonesia terus melakukan upaya-upaya penyelesaian masalah Palestina.

Indonesia secara resmi mendukung Negara Palestina dan mengecam agresi yang di lakukan oleh tentara Israel. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam forum KTT Luar Biasa OKI di Riyadh, Saudi Arabia.

Presiden Jokowi menegaskan bahwasanya berbagai kekerasan yang terjadi di Gaza, harus dihentikan, selain itu, pemindahan warga Gaza secara paksa dan juga pemblokiran bantuan kemanusiaan harus segera diakhiri.

Selain memberikan dukungan, Presiden melalui pertemuan KTT Luar Biasa OKI ini juga menyatakan keprihatinannya atas apa yang terjadi di Gaza. Menurut Presiden Jokowi, apa yang terjadi di Gaza merupakan perilaku yang melanggar hukum internasional.

Pemerintah Indonesia selain mendukung secara verbal, juga mendukung Palestina melalui pemberian bantuan-bantuan kemanusiaan.

Dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak hanya pada Forum KTT OKI, namun pada banyak forum-forum yang lainnya. Seperti di wilayah regional, Indonesia mendukung Palestina melalui ASEAN.

Pada 2020, ketika terdapat isu untuk aneksasi wilayah Palestina dan Israel, Indonesia secara tegas menolak hal tersebut. Indonesia juga mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan hal yang serupa melalui statemen Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi.

Presiden Joko Widodo juga kembali menyatakan dukungan Indonesia atas Palestina pada pidato pertamanya di Sidang Majelis Umum (SMU) ke-75 PBB. Menurut Jokowi, Palestina merupakan salah satu negara yang hadir pada Konferensi Asia Afrika di Bandung, namun hingga saat ini, hanya Palestina yang belum dapat memperoleh kemerdekaannya.

Di ASEAN, telah dibentuk ASEAN-GCC, yang di anggotai oleh 16 Negara termasuk Indonesia. Dalam ASEAN-GCC disepakati pemberian dukungan penuh atas dasar kemanusiaan dan menegaskan penemuan solusi bagi Israel dan Palestina, supaya dapat hidup berdampingan secara damai.

Indonesia dalam forum ASEAN-GCC, menyerukan agar tindakan-tindakan kekerasan yang ada di Gaza segera di hentikan, serta kembali menegaskan bahwa isu kemanusiaan merupakan isu yang menjadi prioritas pada konflik Israel-Palestina.

Jika kita lihat dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, secara tegas di katakan bahwa Indonesia selalu mendukung Palestina. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Indonesia mendukung Palestina?

Untuk menjawab pertanya tersebut kita dapat kembali pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan dengan jelas bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan maka dari itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kalimat pembuka itulah yang menjadi alasan Indonesia untuk mengecam segala bentuk penjajahan.

Lebih lanjut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  ditegaskan bahwa tugas Indonesia adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka sudah menjadi tugas Indonesia untuk selalu terlibat dalam usaha-usaha perdamaian dunia.
Selain dari Pembukaan Undang-Undang, Indonesia memiliki banyak pengalaman yang buruk dengan penjajahan. Indonesia telah dijajah oleh banyak bangsa selama beratus-ratus tahun, pengalaman pahit akan penjajahan ini yang menjadikannya Indonesia mengecam segala bentuk penjajahan.

Agresi Militer Israel terhadap Palestina juga melanggar hak asasi manusia. Penyerangan terhadap anak-anak merupakan hal yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012.

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012, ditegaskan bahwa melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak anak. Selanjutnya dalam pasal 28B ayat 2 ditegaskan juga bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi.

Selain anak-anak, para wanita dan masyarakat sipil lainnya merupakan subjek yang harus dilindungi dalam peperangan. Jika melihat korban yang ada di Gaza, mayoritas dari korban merupakan masyarakat sipil, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan hukum internasional.

Selain melanggar hak asasi manusia, agresi militer Israel di Gaza juga melanggar hukum perang yang melarang dilakukannya serangan atas fasilitas kesehatan. Selain fasilitas kesehatan, hukum humaniter internasional juga melarang penyerangan terhadap tenaga kesehatan.

Selain itu dukungan Indonesia yang didasarkan pada alasan kepercayaan merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri, terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu negara yang religius. Di dalam semua agama tentunya tidak dibenarkan adanya penjajahan atas manusia lain.

Walaupun banyak dari masyarakat Indonesia yang menyangkal motif agama dalam masalah Palestina, namun pada kenyataannya dukungan Indonesia terhadap Palestina secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi oleh faktor agama. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia selalu mendukung kemerdekaan Palestina, dibuktikan dengan seringnya Palestina disebut dalam do'a di sela-sela pengajian ataupun peribadahan, hal ini lah yang secara tidak langsung membentuk alam bawah sadar penduduk Indonesia khususnya yang beragama Islam untuk mendukung Palestina.

Dukungan dari masyarakat agama mayoritas inilah yang kemudian akan membentuk kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia. Baik melalui aspirasi dari masyarakat atau melalui idealisme ataupun kepercayaan yang di anut oleh para pemimpin.

Selain hal-hal diatas, Palestina merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 19 Agustus 1945, Maka sudah sepantasnya Indonesia menunjukkan solidaritasnya dengan mendukung Negara Palestina hingga mencapai kemerdekaan yang de jure.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini dilakukan di berbagai forum-forum pertemuan baik bilateral maupun multilateral.