Mohon tunggu...
Arionovan Alvenus
Arionovan Alvenus Mohon Tunggu... Mahasiswa - UMB (43121010287). Dosen :Apollo, Prof. Dr, M.Si.Ak

selamat membaca

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

K14_Contoh Cara Menerapkan PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

12 Juni 2022   21:45 Diperbarui: 12 Juni 2022   22:06 336
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Disini saya akan menjelaskan 3W mengenai model cara menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektonik. Bagi seseorang pebisnis atau seseorang bisnis tentunya akan melaksanakan atau menciptakan surat Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018, 

bagi yang membuat surat PP no.24 tadi tentunya akan menerima proteksi yg kondusif lantaran dibawahi menggunakan aturan yg resmi yg diterbitkan oleh Peraturan Pemerintah (PP)
 
 (WHAT) apa itu Peraturan Pemerintah (PP)

 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik No. 24 Tahun 2018?

 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektonik. Merupakan perizinan berusaha yg diterbitkan sang forum OSS (Online Single Submission) pada pelaku bisnis menggunakan melalui sistem elektro yg terintegrasi sebagaimana yg sudah diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) 

mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik No. 24 Tahun 2018. Dalam sistem OSS (Online Single Submission) disampaikan dalam mempercepat & meningkatan penanaman kapital & bisnis, dan dipermudahkan pada pelaku bisnis baik pada perorangan dan bukan perorangan. Dalam rangka mempercepat & meningkatan penanaman kapital & bisnis, 

pemerintah tentu memperhatikan penerapan pelayanan Perizinan Beursaha Terintegrasi secara Elektornik. Dan ditegaskan pada Peraturan Pemerintah bahwa jenis Perizinan Berusaha tadi terdiri berdasarkan: Izin Usaha & Izin Komersial atau Operasional. Pemohonan Perizinan Berusaha terdiri berdasarkan: Pelaku Usaha Perorangan & Pelaku Usaha bukan Perorangan.

Dokpri
Dokpri

 Seperti yg telah dijelaskan diatas, bahwa  melaksanakan atau menciptakan surat Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018, tentunya menjadi seseorang bisnis/bisnis akan menerima proteksi yg kondusif, dikarenakan pada Peraturan Pemerintah tadi suadh dibawahi menggunakan aturan yg resmi. Dan pelaku bisnis/bisnis sudah menerima biar   

menciptakan sebagaimana yg sudah dijelaskan sang Peraturan Pemerintah (PP). Perizinan pula adalah indera kebijakan pemerintah buat melakukan pengendalian efeksamping yang negatif yg bisa disebabkan berdasarkan aktivitas sosial & ekonomi. Perizinan pula adalah menjadi indera buat proteksi aturan yg kentara atas kepemilikan atau pengadaan kegiataan.

Didalam perizinan tentunya memerlukan tindakan yang jelas adanya & tertuang pada kebijakan pemerintah, bila tanpa tindakan yang benar jelas, maka perizinan akan kehilangan maksa menjadi proteksi aturan.

Dokpri
Dokpri

(HOW) Bagaimana cara seseorang pelaku bisnis/bisnis buat menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018?

 Peraturan Pemerintah (PP) menjelaskan, pelaku bisnis melakukan registrasi  buat aktivitas berusaha menggunakan cara mengakses situs web OSS, pada pelaku bisnis yg perseorangan. Cara registrasi  dilakukan menggunakan cara memasukan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Pengesahan akta pendirian atau angka  registrasi  PT, yayasan atau badan bisnis yg didirikan sang Yayasan, 

Koperasi, Persekutuan Komenditer, Persekutuan Firma, Persekutan Perdata. Dalam dasar aturan pembentukan perusahaan generik, perusahaan generik daerah, badan aturan lainnya yg dimiliki sang negara, lembata penyiaran publik atau badan layanan generik. 

Taham berikutnya, sehabis pelaku bisnis/bisnis menerima situs web OSS & sudah mengisi data yg ditentukan, pada pasal 23 menjelaskan `Dalam hal pelaku bisnis yg melakukan registrasi  sebagaimana dimaksud belum mempunyai NPWP. OSS memperoleh hadiah NPWP. Tahap berikutnya, forum OSS mengeluarkan NIB 

(Nomor Induk Berusaha) sehabis pelaku bisnis/bisnis melakukan registrasi  melalui pengisian OSS menerima NPWP. Pada tahap selanjutnya, lembaga OSS akan menerbitkan NIB  (Nomor Induk Usaha ) dan mendapatkan NPWP setelah perusahaan / pelaku ekonomi memasukkan dan mendaftarkan data  yang diberikan secara lengkap. 

Nomor identifikasi perusahaan  (NIB ), dalam bentuk nomor acak di 13  (13 ), dilindungi dan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik perusahaan / operator.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun