Obat anti nyamuk HIT produksi PT Megarsari Makmur ini dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Dichlorvos yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia. Departemen Pertanian dalam hal ini Komisi Pestisida telah melakukan pemeriksaan di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan sel dalam tubuh, kanker hati dan lambung. kanker.
HIT yang dipromosikan sebagai obat anti nyamuk yang efektif dan murah ternyata sangat berbahaya karena tidak hanya menggunakan Propoxur tetapi juga Dichlorvos (turunan Klorin yang telah dilarang selama beberapa dekade di dunia). Obat nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya adalah HIT 2.1 A (tipe spray) dan HIT 17 L (liquid refill). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Polda Metro Jaya pada 11 Juni 2006. Korban adalah seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan, setelah menghirup udara yang baru saja disemprot anti - obat nyamuk HIT. .
Di perusahaan modern, tanggung jawab atas aksi korporasi sering didistribusikan di antara sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri dari tindakan atau kelalaian orang yang berbeda yang bekerja bersama sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan. Jadi, siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan yang dihasilkan bersama? Pandangan tradisional menjelaskan bahwa mereka yang melakukan denga sadar dan bebas apa yang perusahaan masing-masing butuhkan bertanggung jawab secara moral.
Hal ini berbeda dengan pendapat kritikus terhadap pandangan tradisional yang menyatakan bahwa ketika suatu kelompok terorganisir seperti perusahaan bertindak bersama, tindakan perusahaan mereka dapat digambarkan sebagai tindakan kelompok, dan akibatnya itu adalah tindakan kelompok, bukan tindakan. individu, yang membuat kelompok bertanggung jawab atas tindakan ini.
Kaum tradisionalis berpendapat bahwa, meskipun terkadang kita memaksakan tindakan pada kelompok perusahaan, fakta hukum ini tidak mengubah realitas moral di balik semua tindakan perusahaan. Para individu yang tergabung dengan sukarela dan bebas dalam suatu kegiatan bersama dengan orang lain, yang bertujuan untuk menghasilkan kegiatan perusahaan, akan bertanggung jawab secara moral atas tindakan tersebut. Namun, karyawan perusahaan besar tidak dapat dikatakan “dengan sengaja dan bebas berpartisipasi dalam aksi kolektif” untuk mewujudkan aksi korporasi atau untuk mengejar tujuan perusahaan. Seseorang yang bekerja dalam struktur birokrasi organisasi besar tidak harus bertanggung jawab secara moral atas setiap tindakan perusahaan yang dibantunya, seperti sekretaris, juru tulis, atau petugas kebersihan di suatu perusahaan. Faktor yang meringankan ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam organisasi perusahaan birokrasi skala besar, akan sepenuhnya menghilangkan tanggung jawab moral orang tersebut.
Kita tahu bahwa etika bisnis adalah studi khusus tentang moral yang benar dan moral yang salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral yang diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis adalah studi tentang standar formal dan bagaimana standar tersebut diterapkan pada sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan pada orang-orang dalam organisasi.
Dari kasus diatas terlihat bahwa perusahaan melanggar etika bisnis terhadap prinsip kejujuran, bahkan perusahaan besar berani melakukan tindakan curang untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan biaya produksi yang minimal. Mengesampingkan aspek kesehatan konsumen dan mengizinkan penggunaan zat berbahaya dalam produk mereka. dalam kasus HIT, zat dichlorvos sengaja ditambahkan untuk membunuh serangga, padahal jika dilihat dari segi kesehatan manusia, jika terhirup oleh saluran pernapasan dapat menyebabkan kanker hati dan perut.
Meskipun perusahaan telah meminta maaf dan juga mengganti barang tersebut dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya, namun perusahaan juga harus memikirkan dampak buruk yang akan dirasakan konsumen jika dalam pemakaian jangka panjang. Sebagai produsen, kita memberikan produk yang berkualitas baik dan aman bagi kesehatan konsumen selain memberikan harga yang murah yang dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya.
Penyelesaian Masalah yang dilakukan PT.Megasari Makmur dan Tindakan Pemerintah yaitu pihak produsen (PT. Megasari Makmur) menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT Aerosol Baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT Aerosol Baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari Pemerintah. Pada tanggal 08 September 2006 Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT Aerosol Baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga (N0. RI. 2543/9- 2006/S).Sementara itu pada tanggal 22 September 2006 Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia.
Berdasarkan kasus tersebut, Undang-undang yang telah di Langgar jika dilihat menurut UUD, PT Megarsari Makmur telah melanggar beberapa pasal, yaitu:
1. Pasal 4, hak konsumen adalah :
