Adaptasi dan Inovasi: Strategi UMKM Jawa Timur Bertahan saat Pandemi Covid 19

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa total 318 produk UMKM telah berhasil dikurasi dengan detail 17 UKM dikurasi dengan sasaran tembus pasar ekspor, kemudian 42 UKM untuk pasar modern dan 259 UKM dalam pasar tradisional. Dari segi pembiayaan, Pemerintah Jatim terus menambah jumlah dana yang diberikan untuk kredit bagi UMKM selama masa pandemi. Pada tahun 2019 nominal yang diberikan untuk kredit UMKM Jatim sebesar Rp. 159,9 triliun rupiah, kemudian tahun 2020 sebesar Rp. 159,5 triliun rupiah, dan tahun 2021 sebesar 180,1 triliun rupiah (https://kominfo.jatimprov.go.id). 

Beberapa kota di Jawa Timur berkontribusi aktif dalam memberdayakan UMKM daerahnya dalam memberikan pendampingan, perlindungan, serta pemberian dana bagi UMKM dengan menerapkan berbagai strategi. Contohnya Pemerintah Kota Surabaya yang mewajibkan para ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk menggunakan produk UMKM Kota Surabaya selama bertugas. Hal ini dicontohkan oleh Eri Cahyadi selaku Walikota yang selalu menggunakan produk UMKM Kota Surabaya selama bertugas. 

Untuk mengembangkan inovasi produk UMKM Eri mengajak 14 desainer UMKM Surabaya untuk berkolaborasi dengan 16 pembatik Surabaya dengan menciptakan delapan motif batik yang dikenal dengan Batik Suroboyo. Dalam bentuk digitalisasi untuk pengembangan UMKM, Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan aplikasi e-Peken Surabaya yang merupakan e-commerce untuk memasarkan produk yang diperuntukkan untuk para pelaku usaha kelontong lokal. 

Produk yang dijual beragam mulai dari kebutuhan rumah tangga, sembako, hingga produk tangan karya UMKM lokal. Ini merupakan e-commerce pemerintahan pertama di Indonesia (surabaya.go.id). Dalam meningkatkan pemasaran secara offline, pemerintah Surabaya juga mengembangkan Sentra Wisata Kuliner di berbagai wilayah dengan terus melakukan pembenahan pada pembangunan tempat (www.jawapos.com). 

Pemerintah Kota Madiun juga sama melakukan pengembangan pada UMKM lokal. Di dalam buku yang berjudul No Covid Gas Ekonomi UMKM Bangkit Kebijakan Pemberdayaan UMKM Kota Madiun Berbasis Ekonomi Kreatif Masa Pandemi Covid-19 (Nugroho, dkk, 2022) dijelaskan beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun untuk membangkitkan ekonomi UMKM yang terdampak Covid-19. Beberapa upaya yang dilakukan bertujuan bukan hanya membangkitkan ekonomi UMKM saat pandemi saja melainkan juga pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan. Melalui pemanfaatan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) pemerintah Kota Madiun aktif mengembangkan UMKM melalui pembangunan tempat usaha, berbagai macam pelatihan UMKM, dan lain sebagainya.

Seperti, pelatihan yang  menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan pihak swasta untuk melakukan pelatihan bagi beberapa sektor UMKM, salah satunya pada sektor makanan. Memberikan fasilitas pengurusan sertifikat PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), sertifikat halal, dan surat izin melakukan usaha tanpa dipungut biaya. Terakhir, Kota Madiun mengadakan acara Virtual Expo yang bekerja sama dengan perwakilan Bank Indonesia Kediri dengan menampilkan berbagai hasil UMKM para pelaku usaha Madiun dan beberapa daerah lain.

Kesimpulan 

UMKM merupakan sektor ekonomi paling berdampak pada saat Covid-19. Kebijakan yang bertujuan membatasi pergerakan masyarakat menjadikan UMKM kehilangan omset penjualan bahkan ada yang terpaksa berhenti karena kurang nya modal. Adanya inovasi, kreativitas  perlu dilakukan para pelaku usaha UMKM agar terus bertahan di tengah pandemi. Pemerintah juga perlu memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan UMKM di sektor regional maupun nasional. Kontribusi nyata pemerintah membawa dampak baik terhadap kebertahanan UMKM. 

UMKM Jawa Timur mampu bertahan saat pandemi karena adanya kontribusi nyata dari pemerintah yang membantu para pelaku usaha UMKM dengan menerapkan digitalisasi penjualan dan pemasaran. Salah satunya adalah Kota Surabaya dan Kota Madiun yang pemerintahnya mampu membangun wadah yang bermanfaat bagi UMKM yang bukan hanya saat pandemi tapi terus berkelanjutan. Pemberian dana, pelatihan, serta wadah bagi UMKM yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya dan Kota Madiun perlu menjadi contoh baik yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah nasional untuk mengembangkan UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan untuk memulihkan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19.