6. Penindakan oleh KPK:
Proses korupsi yang melibatkan banyak pihak dan transaksi tersembunyi membuat penyelidikan menjadi kompleks. Bukti yang ditemukan sering kali tidak cukup kuat untuk menjerat aktor utama seperti anggota DPRD yang memiliki kekebalan politik dan jaringan luas.
Bagaimana Seharusnya:
Penyelidikan yang Mendalam: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Mengatur bahwa KPK harus melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mendalam dan profesional untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang kompleks.
Pengumpulan Bukti yang Kuat: Peraturan KPK tentang Tata Cara Penyelidikan dan Penyidikan: Mengatur bahwa KPK harus mengumpulkan bukti yang kuat dan dapat diterima di pengadilan untuk menjerat pelaku korupsi, termasuk aktor utama seperti anggota DPRD.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
